Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD geram dengan perkembangan pembangunan di Papua. Sebab, sejak 2001, negara telah memberikan Dana Otonomi Khusus lebih dari seribu triliun rupiah. Tetapi, masih ditemukan ketimpangan dan kemiskinan di Papua.
“Yang luar biasa di Papua itu, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu, jumlahnya seribu koma tujuh triliun rupiah. Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin,” kata Mahfud MD di Malang, Jawa Timur, Jumat, 23 September 2022.
Negara cukup kesal dengan kinerja pejabat di Papua, katanya. Apalagi saat ini Gubernur Papua Lukas Enembe yang menjadi tersangka korupsi mencoba melawan dan mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Gubernur Papua Lukas Enembe
Dari ribuan triliun rupiah itu, Mahfud menjelaskan, sekira Rp500 triliun lebih digelontorkan pada masa kepemimpinan Lukas Enembe. Anggaran sebesar itu tidak dirasakan oleh masyarakat Papua.
“Marah kita ini, negara turunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu, Rp1.000,7 triliun itu sejak tahun 2001, sejak Undang-Undang Otsus. Sejak zaman Pak Lukas Enembe itu Rp500 triliun lebih itu tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya,” ujarnya.
