Marhaenist.id – Setiap tahun tanggal 2 Mei dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara, pahlawan perintis kemerdekaan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Dalam praktiknya, Hardiknas sendiri dirayakan di sekolah-sekolah dengan perayaan yang meriah. Pribadi Ki Hajar Dewantara sendiri dirayakan meriah di negeri kita, bahkan salah satu slogannya, “Tut Wuri Handayani”, ditetapkan sebagai motto dari kedua Kementerian Pendidikan kita.
Namun di balik kemeriahan tahunan ini, masih terdapat suatu pertanyaan yang menggusarkan benak kita sebagai pelaku kehidupan kebangsaan: apakah sistem pendidikan nasional kita sudah sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara? Apakah sistem pendidikan nasional kita sudah sesuai dengan pandangan besar Ki Hajar Dewantara yang mencanangkan sebuah sistem pendidikan yang sebenar-benarnya Indonesia dan memerdekakan mental bangsa Indonesia?
Tamansiswa sebagai Praksis Dekolonial
Perguruan Tamansiswa lahir pada tahun 1922 sebagai hasil dari kegusaran Ki Hajar Dewantara dan rekan-rekannya sebagai jawaban atas kekosongan sebuah sistem pendidikan yang berasal dari bangsa Indonesia dan ditujukan untuk bangsa Indonesia.
Sampai saat itu, sistem pendidikan di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai alat untuk menciptakan pekerja demi memuluskan jalannya sistem kolonial. Pendidikan satu arah (arus informasi hanya ada dari guru ke murid) ditekankan, sedangkan pendidikan dua arah (timbal balik antara guru dan murid) diabaikan.
Pikiran kritis yang semestinya menjadi hasil alamiah dari pendidikan malah dihindari, sementara para pelaku pendidikan yang simpatik dengan politik kebangsaan Indonesia justru sulit beraktivitas karena mendapat cap ‘berbahaya’ oleh pemerintah penjajah Belanda. Ironisnya, pendidikan kolonial gagal untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, malahan justru berhasil membodoh-bodohi bangsa Indonesia.
Ironi inilah yang mendorong lahirnya perguruan Tamansiswa sebagai usaha bangsa Indonesia untuk memajukan pendidikan bangsanya sendiri. Dengan keberadaannya, Tamansiswa membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak akan bisa memajukan dirinya apabila ia selalu berada dalam posisi tangan di bawah, meminta-minta pendidikan secara searah dari penjajah Belanda. Sebaliknya, keberadaan Tamansiswa menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia harus menolong dirinya sendiri (self-help) dalam membangun sistem pendidikan nasionalnya, yang berasal dari, oleh, dan untuk bangsa Indonesia sendiri.
Praksis self-help ini pun tidak membatasi dirinya dalam lingkup lokal pendidikan semata, namun juga masuk ke ranah kehidupan kebangsaan. Tamansiswa menjadi tempat berkarya bagi para pelopor kemerdekaan: Bung Karno pernah mengajar di perguruan Tamansiswa di Bandung, begitu pula Ki Sarmidi Mangunsarkoro di Jakarta.
Inilah praksis dekolonial dari perguruan Tamansiswa– falsafah Tamansiswa membuktikan bahwa membangun pendidikan nasional bukan hanya soal ‘upgrading’ atau ‘upskilling’ kapasitas pendidikan dari yang kurang kapabel menjadi lebih kapabel (meskipun aspek itu tentu termasuk di dalamnya).
Lebih dari itu, pendidikan nasional harus terus secara sadar dan sejak dalam pikiran berjuang melawan feodalisme, rasisme, dan rasa minder (minderwaardigheidscomplex) yang inheren dalam sistem pendidikan kolonial yang dipaksakan oleh penjajah terhadap rakyat terjajahnya. Perjuangan Tamansiswa sebagai pelopor sistem pendidikan nasional merupakan sebuah aksi revolusi mental yang membongkar sistem pedagogi tradisional yang bercorak kolonial dan sekaligus membangun sebuah pedagogi baru yang bercorak nasional.
Membangun Pedagogi Nasional
Dengan kemerdekaan Indonesia, maka negara kita perlu mencanangkan sebuah pedagogi (= falsafah filsafat pendidikan) nasional yang betul-betul merdeka dari penjajahan mental. Pedagogi nasional kita tidak boleh semata-mata bertumpu pada satuan-satuan ukuran yang teknokratis dan teknis, seperti metrik nilai rapor, angka literasi, dan lain-lain statistik pencapaian pendidikan.
Walaupun harus kita akui bahwa semua metrik kuantitatif itu memang baik, namun terdapat suatu pertanyaan yang tidak kalah penting untuk dijawab: “Sudah bisa membaca, memahami bacaan, berhitung, menulis, dan lain sebagainya— lalu mau dipakai untuk apa?”
Apakah pedagogi nasional kita dipakai untuk memerdekakan rakyat Indonesia dari kemiskinan struktural, kesewenang-wenangan aparat, dan eksploitasi manusia atas sesamanya manusia, atau sebaliknya pedagogi nasional kita digunakan untuk mencetak pekerja-pekerja yang kapabel namun tidak kritis, tidak memahami hak-haknya, dan tidak mampu (atau lebih parah lagi tidak mau) untuk bersolidaritas dengan sesamanya bangsa Indonesia dan segenap keluarga bangsa terjajah di seluruh dunia?
Karena apabila tujuan pendidikan kita adalah untuk menciptakan bangsa seperti dalam kategori yang kedua ini, maka sepertinya pedagogi nasional kita tidak ada bedanya dengan pedagogi model kolonial yang diciptakan oleh penjajah Belanda dan yang dilawan mati-matian oleh Ki Hajar Dewantara dan Tamansiswa.
Jangan sampai slogan-slogan Ki Hajar Dewantara, khususnya trilogi ‘Tut Wuri Handayani’ yang telah menjadi slogan pendidikan nasional, terus dipakai dalam sistem pendidikan nasional kita, namun aspirasi Ki Hajar Dewantara terhadap sebuah sistem pendidikan nasional Indonesia yang aksesibel (dapat diakses oleh semua orang dari semua kalangan), egaliter (berkeadilan bagi semua orang, artinya anak-anak miskin, difabel, atau berasal dari daerah-daerah terluar berhak mendapat fasilitas pendidikan yang sama sesuai dengan ketentuan), dan yang terutama berorientasi berkebangsaan dan anti-feodal, justru ditinggalkan.
Pedagogi Kaum Marhaen
Dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas, pendidik Brazil Paulo Freire mencanangkan sebuah sistem pendidikan yang emansipatoris, artinya: pendidikan harus mampu untuk memerdekakan serta memanusiakan para insan manusia yang telah di-tidak-manusiakan (dehumanisasi) oleh ketidakadilan, eksploitasi, dan penjajahan. Agar sungguh-sungguh memiliki kekuatan untuk memerdekakan orang banyak, sistem pendidikan yang emansipatoris itu harus digali dan ditarik dari pengalaman orang banyak dan berorientasikan terhadap kebutuhan orang banyak.
Dalam konteks Indonesia, orang banyak ini kita sebut kaum Marhaen: petani kecil, pelaku UMKM, pekerja serabutan, dan pelaku sektor informal yang jumlahnya hampir 60% pekerja Indonesia, beserta anak-anaknya. Sistem pendidikan nasional harus dirancang sedemikian rupa agar selalu berangkat dari realitas hidup kaum Marhaen ini, dan tidak hanya berhenti di situ saja, namun bertujuan untuk membebaskan mereka secara politik, ekonomi, dan kebudayaan.
Apa yang dirumuskan oleh Paulo Freire telah dipraktikkan oleh Tamansiswa dalam konteks Indonesia. Aspirasi dari Paulo Freire dan Tamansiswa pun secara garis besar sama: sistem pendidikan harus memupuk kebebasan berpikir dan berpendapat (dan bukan malah menekannya, atau mengintimidasi kegiatan diskusi dengan kekuatan aparat negara), memberikan ruang seluas-luasnya untuk kreativitas murid, dan berorientasi terhadap transformasi masyarakat, bukan semata-mata hanya bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang cakap dan terampil.
Wacana Menteri Pendidikan Tinggi baru-baru ini untuk menutup program-program studi yang dianggap “tidak relevan dengan kebutuhan industri” justru salah menangkap tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri sebagaimana dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara dan mengalami pengejawantahannya dalam bentuk falsafah Tamansiswa.
Dalam pandangan ini, pendidikan tidak lagi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan lahir dan batin bagi pesertanya, atau dalam istilah yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara, “Lawan sastra ngesti mulya” (dengan ilmu pengetahuan mencita-citakan kebahagiaan dan kesejahteraan), namun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri yang impersonal dan tidak berwajah manusia itu. Ini merupakan penyimpangan dari sifat dan tujuan dasar pendidikan yang semestinya.
Semoga bangsa kita dapat membangun sebuah sistem pendidikan nasional yang sungguh-sungguh memerdekakan insan bangsa, karena inilah panggilan revolusi nasional yang masih nyata dalam kehidupan kita, kaum Marhaenis di abad ke-21.
Bersama ini saya mengucapkan “selamat Hari Pendidikan Nasional”.***
Penulis: Jonathan Siborutorop, Mahasiswa University of New South Wales, Australia.
