Marhaenist.id – Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. dikenal sebagai salah satu figur penting dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia pada era terakhir, dengan pengalaman luas di bidang hukum dan akademik.
Ia adalah Hakim Konstitusi yang memiliki peran penting dalam mengawasi putusan-putusan terkait konstitusi dan integritas lembaga peradilan konstitusional Indonesia.
Sebelum menjadi hakim konstitusi, Arief Hidayat dikenal sebagai guru besar bidang hukum tata negara dan aktif di dunia akademis.
Untuk mengenal lebih jauh tentang Warisan Keadilan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dalam Diplomasi Konstitusional di Asia, berikut ulasannya:
Latar Belakang dan Karier
Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. lahir pada tanggal 3 Februari 1956 di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai seorang akademisi terkemuka di bidang hukum tata negara, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara pada tahun 2008 dan kemudian menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Dikenal dengan pendekatan “yuridis-romantik”, Hakim Arief menjembatani dimensi normatif dan sosiologis dalam hukum konstitusi, dengan menekankan harmoni ketimbang kekakuan doktrinal.
Sebagai pengagum mendalam ajaran Presiden Soekarno, Hakim Arief kerap mengutip visi sang Proklamator mengenai persatuan dan solidaritas dalam berbagai keterlibatan diplomatiknya.
Ia dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 1 April 2013, kemudian secara bulat terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, jabatan yang diembannya selama dua periode berturut-turut (2015–2017 dan 2017–2018).
Masa pengabdiannya sebagai Hakim Konstitusi berlangsung dari tahun 2013 hingga 2026, dan pada Februari 2026 ia akan mencapai batas usia pensiun wajib 70 tahun, menandai berakhirnya sebuah karier yang cemerlang di lembaga peradilan.
Presiden AACC (2015–2017)
Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Arief mengemban amanah sebagai Presiden Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) pada periode 2015–2017. Masa kepemimpinannya ditandai oleh upaya sadar untuk menanamkan prinsip musyawarah mufakat dan gotong royong sebagai ciri utama budaya pengambilan keputusan di AACC, yang ia sebut sebagai “Asian Way”.
Filosofi ini membuahkan hasil pada tahun 2017, ketika—untuk pertama kalinya dalam sejarah asosiasi—AACC berhasil mencapai kesepakatan bersama mengenai suksesi kepemimpinan untuk beberapa periode ke depan.
Negara-negara anggota secara kolektif menyepakati bahwa Malaysia akan menjabat sebagai Presiden AACC untuk periode 2017–2019, diikuti oleh Kazakhstan, Mongolia, dan Thailand pada periode-periode selanjutnya. Pengaturan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mencerminkan semangat solidaritas dan perencanaan kelembagaan jangka panjang yang diperjuangkan oleh Hakim Arief.
Di bawah kepemimpinannya, Indonesia juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres AACC ke-3 di Bali (Agustus 2016), yang menghasilkan pengesahan Deklarasi Bali serta pembentukan Sekretariat Permanen AACC yang bersifat tripartit, dengan Jakarta sebagai Sekretariat Perencanaan dan Koordinasi, Seoul sebagai Sekretariat Penelitian dan Pengembangan, serta Ankara sebagai Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Menjembatani Asia dan Afrika
Kolaborasi ini berpuncak pada Konferensi Bersama AACC–CCJA dengan tema “Mendorong Kerja Sama Asia–Afrika untuk Perlindungan Hak-Hak Fundamental Rakyat” yang diselenggarakan pada 4 Oktober 2022 di Bali sebagai acara sampingan Kongres WCCJ ke-5.
Hakim Arief, yang bertindak sebagai salah satu pembicara utama, menekankan tantangan bersama yang dihadapi negara-negara Asia dan Afrika dalam menegakkan hak asasi manusia serta mengusulkan pembentukan sekretariat permanen bersama guna memperdalam kerja sama antara kedua benua.
Melampaui kepemimpinan regional, Hakim Arief juga berperan penting dalam memperkuat suara Asia di dalam Biro WCCJ. Kehadiran Indonesia selama sebelas tahun di Biro tersebut—meliputi peran sebagai Presiden AACC, perwakilan kontinental Asia, tuan rumah kongres berikutnya, serta mantan tuan rumah kongres—tidak terlepas dari kepiawaian diplomasi beliau.
Mengusung Suara Asia ke Panggung Dunia
Salah satu warisan paling berkelanjutan dari Hakim Arief adalah terbangunnya kerja sama antarbenua antara Asia dan Afrika di bidang peradilan konstitusi. Pada 9 Agustus 2017 di Surakarta (Solo), Indonesia, AACC dan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang menandai dimulainya kemitraan bersejarah antara kedua asosiasi regional tersebut.
Hakim Arief memainkan peran kunci dalam mengamankan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Kongres ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) pada Oktober 2022. Dengan dukungan bulat seluruh negara anggota AACC, Indonesia berhasil membawa kembali kongres dunia tersebut ke Asia. Hal ini menjadi bukti meningkatnya peran strategis kawasan ini serta kepercayaan yang diberikan komunitas konstitusional global.
Dalam pernyataan penutupnya pada Kongres Madrid, Hakim Arief mengutip pidato bersejarah Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB tahun 1960, yang menyerukan kepada komunitas konstitusional dunia: “Kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih baik, dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih damai. Maka peganglah kesempatan itu erat-erat dan gunakanlah sebaik-baiknya.”
Pada Kongres WCCJ ke-6 di Madrid (Oktober 2025), intervensinya mengenai independensi peradilan—yang berangkat dari teori hukum progresif dan pengalaman konstitusional Indonesia—menginspirasi rumusan penting dalam Komunike Madrid, yang menegaskan kembali bahwa keadilan konstitusional hanya dapat menjalankan perannya secara utuh apabila otonomi peradilan dijamin sepenuhnya.***
Discaimer: Tulisan ini diambil dari sebuah tulisan yang berbahasa Inggris dengan judul “A TRIBUTE TO JUSTICE ARIEF HIDAYAT’S LEGACY IN ASIAN CONSTITUTIONAL DIPLOMACY” lalu diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
