Marhaenist.id -;Darah juang yang mengalir dalam nadi pergerakan mahasiswa tidak akan pernah bisa diam melihat kebenaran dikooptasi oleh kekuatan gelap mana pun. Apalagi kalau cara-cara yang dipakai untuk membungkam karya dokumenter adalah intimidasi dan pembubaran paksa yang sangat represif.
Bagi saya, gelombang pembubaran ruang-ruang diskusi ini adalah bukti nyata kalau penguasa hari ini sedang mengalami ketakutan akut terhadap kebenaran yang terorganisir.
Saat film yang memotret perjuangan masyarakat adat mempertahankan tanahnya justru diserang balik lewat tekanan intelijen, di situ kita bisa melihat betapa tajamnya taring kolonialisme ekonomi yang bersembunyi di balik ketiak birokrasi dan aparat.
Ini adalah wajah asli penjajahan gaya baru. Instrumen kekuasaan yang harusnya dipakai buat melindungi hak warga, malah dipakai jadi perisai buat membentengi kepentingan pemodal supaya tidak diawasi publik.
Fenomena ini bikin saya makin sadar sama getirnya omongan Bung Karno dulu: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Hari ini musuh kita bukan lagi orang asing yang pegang senjata, tapi mentalitas “inlander” dari bangsa sendiri yang gemetar setiap kali ada diskusi intelektual yang kritis.
Membatasi akses informasi lewat pelarangan film itu usaha licik untuk memiskinkan akal sehat rakyat. Tujuannya jelas: supaya kita tetap “setengah merdeka”. Merdeka cuma di atas kertas, tapi otak dan ruang gerak kita sebenarnya masih dijajah.
Sangat memuakkan kalau institusi pendidikan dan aparat yang katanya garda depan buat mencerdaskan bangsa, malah jadi algojo buat membunuh kebebasan berekspresi.
Kolonialisme zaman sekarang tidak perlu lagi invasi militer; mereka cukup bungkam suara kritis, larang film yang bongkar ketidakadilan, lalu biarkan ketakutan yang mengontrol ruang publik.
Kalau negara terus-terusan membiarkan intimidasi seperti ini, itu artinya mereka memang melegalkan perampasan hak asasi kita sebagai manusia.
Sebagai kader GMNI di UIN Datokarama Palu, saya tegaskan kalau melawan sensorisme ini adalah bagian dari amanat penderitaan rakyat. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi cuma jadi upacara formalitas yang basi, sementara di belakang layar, kedaulatan rakyat digilas dan diskusi-diskusi kita diberangus.
Bung Karno pernah pesan: “Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Perjuangan yang lampau adalah berguna sebagai kompas untuk menuju ke masa depan.”
Menolak pembungkaman ini artinya kita menolak untuk jadi buta terhadap penindasan yang sedang nyata-nyatanya terjadi di depan muka kita sendiri.***
Penulis: Mohamad Rifal Ayuba, Mahasiswa UIN Datokarama Palu Sekaligus Kabid Politik DPK GMNI UIN Datokarama Palu.
