Marhaenist.id – Siang hari belakangan terasa lebih panjang. Udara seperti enggan bergerak. Nafas menjadi lebih berat, dan keringat bukan lagi sekadar tanda lelah, melainkan isyarat bahwa tubuh sedang beradaptasi dengan kondisi yang kian berubah.
Di Jakarta, Tangerang, dan kawasan penyangga lainnya, suhu udara yang menyentuh kisaran 32 derajat Celsius kini terasa lebih menekan dibanding sebelumnya. Fenomena ini tidak terlepas dari kombinasi faktor global dan lokal, termasuk kecenderungan peningkatan suhu bumi serta efek urban heat island akibat dominasi beton dan minimnya ruang terbuka hijau.
Di tengah kondisi tersebut, realitas di lapangan menunjukkan dampak yang semakin nyata. Di salah satu permukiman di Tangerang, seorang warga terpaksa membuka pintu kulkas untuk mendapatkan sedikit kesejukan ketika perangkat pendingin di rumahnya tidak lagi berfungsi optimal. Peristiwa ini mungkin tampak sederhana, tetapi mencerminkan tekanan yang mulai dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Secara global, tren pemanasan terus menguat hingga periode 2025–2026. Data layanan pemantauan iklim Copernicus Climate Change Service menunjukkan bahwa tahun 2023 dan 2024 mencatatkan rekor suhu global tertinggi dalam sejarah pengamatan modern. Anomali suhu rata-rata global berada di kisaran sekitar 1,4 hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga mengonfirmasi adanya kecenderungan peningkatan suhu permukaan di wilayah Indonesia, seiring dengan pengaruh variabilitas iklim global dan pemanasan jangka panjang. Kondisi ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi proyeksi jangka panjang, melainkan realitas yang sedang berlangsung dan semakin nyata dampaknya.
Dalam konteks perkotaan, kenaikan suhu tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga kesehatan, konsumsi energi, dan produktivitas. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia menjadi yang paling terdampak. Malam hari yang seharusnya menjadi waktu pemulihan justru sering kali tidak lagi memberikan kesejukan yang memadai.
Situasi ini juga tidak dapat dilepaskan dari pola pembangunan yang selama ini dijalankan. Berkurangnya tutupan hutan, ekspansi kawasan terbangun yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan, serta ketergantungan pada energi berbasis fosil menjadi faktor yang memperparah kondisi.
Dalam hal ini, peran negara menjadi sangat penting. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan terukur. Pengendalian tata ruang, perlindungan kawasan hijau, serta percepatan transisi energi merupakan langkah yang semakin mendesak untuk dilakukan.
Di sisi lain, dampak perubahan iklim juga menunjukkan dimensi ketimpangan. Masyarakat di permukiman padat, petani kecil, dan nelayan pesisir menjadi kelompok yang paling merasakan tekanan, meskipun kontribusi mereka terhadap kerusakan lingkungan relatif kecil.
Apabila tren ini terus berlanjut, berbagai risiko dapat meningkat, mulai dari keterbatasan air bersih, gangguan produksi pangan, hingga ancaman terhadap wilayah pesisir akibat kenaikan muka laut. Kondisi tersebut berpotensi memicu tekanan sosial yang lebih luas.
Di tengah berbagai tantangan ini, diperlukan kesadaran bersama bahwa manusia tidak berada di luar sistem alam, melainkan menjadi bagian darinya. Upaya adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan secara simultan, baik melalui kebijakan publik maupun perubahan perilaku sehari-hari.
Kita mungkin tidak dapat menghentikan sepenuhnya perubahan yang sedang terjadi. Namun, kita masih memiliki ruang untuk meresponsnya secara bijak, dengan memperkuat daya tahan, mengurangi tekanan terhadap lingkungan, dan menjaga keseimbangan yang tersisa.
Pada akhirnya, relasi manusia dengan alam akan menentukan arah ke depan. Sebab, ketika keseimbangan itu terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh kehidupan manusia itu sendiri.***
Penulis: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Alumni GMNI.
