Marhaenist.id – Setiap bulan April, aku melihat hal yang sama diulang terus-menerus. Nama Raden Ajeng Kartini dirayakan, dikutip, dipajang. Ia dijadikan simbol emansipasi, inspirasi pendidikan, bahkan sekadar ikon perayaan. Tapi semakin sering itu terjadi, semakin aku merasa: Kartini sedang dijinakkan. Gagasannya dipersempit. Perjuangannya dipermudah.
Ia diingat, tapi tidak benar-benar dipahami. Padahal, Kartini tidak sedang berbicara tentang perempuan sekadar “boleh sekolah.” Ia sedang menggugat dunia yang membatasi hidup perempuan—dunia yang dibentuk oleh feodalisme, yang menempatkan perempuan dalam ruang sempit, tanpa pilihan, tanpa kebebasan.
Dan hari ini, meskipun bentuknya berubah, aku melihat sistem itu masih hidup. Ia tidak lagi selalu tampak sebagai larangan terang-terangan. Tapi ia hadir dalam bentuk yang lebih halus—dan justru karena itu lebih sulit dilawan. Kapitalisme menyerap tenaga kerja perempuan, memanfaatkannya, tapi tidak memberi perlindungan yang setara.
Perempuan bekerja, tapi tetap diposisikan sebagai tenaga yang “bisa diganti,” “bisa ditekan,” dan sering kali tidak dianggap sebagai pusat produksi. Di saat yang sama, patriarkisme bekerja tanpa suara. Ia mengatur apa yang dianggap pantas, apa yang dianggap “kodrat,” dan apa yang harus diterima tanpa banyak tanya. Ia membuat ketidakadilan terasa normal.
Aku melihat ini bukan sebagai kebetulan. Aku melihat ini sebagai sistem. Dan kalau ini adalah sistem, maka jelas: ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan keberhasilan individu. Selama ini kita sering disuguhi narasi tentang “perempuan kuat.”
Perempuan yang sukses, mandiri, dan berhasil menembus batas. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar: narasi itu tidak cukup—bahkan bisa menyesatkan. Karena ia membuat seolah-olah masalahnya ada pada perempuan yang “belum cukup kuat,” bukan pada sistem yang memang tidak adil sejak awal.Padahal kenyataannya tidak semua perempuan memulai dari titik yang sama.
Tidak semua punya akses, ruang, atau kesempatan yang setara. Dan di titik itu, aku merasa kita perlu berhenti merayakan individu, dan mulai membangun kekuatan kolektif. Karena yang kita hadapi bukan masalah personal. Yang kita hadapi adalah kapitalisme, feodalisme, dan patriarkisme yang saling menguatkan.
Dan sistem seperti itu tidak bisa dilawan sendirian. Kalau perjuangan ini ingin benar-benar bergerak, maka harus jelas apa yang diperjuangkan. Kita harus menuntut pengakuan penuh terhadap kerja perempuan, termasuk kerja domestik yang selama ini dianggap tidak bernilai.
Pekerja rumah tangga selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian—tanpa perlindungan, tanpa kepastian hukum. Karena itu, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah langkah penting. Tapi aku tidak ingin berhenti pada euforia. Tanpa implementasi yang serius, hukum bisa berubah jadi simbol baru—terlihat progresif, tapi kosong di lapangan. Kita juga harus melawan kekerasan berbasis gender yang terus berulang.
Data dari Komnas Perempuan sudah cukup keras berbicara: ini bukan kasus-kasus terpisah, ini pola. Dan pola tidak bisa diselesaikan dengan respons setengah hati. Di sisi ekonomi, ketimpangan harus dilawan secara nyata. Data dari Badan Pusat Statistik dan International Labour Organization terus menunjukkan kesenjangan yang sama: upah, akses kerja, dan posisi perempuan yang masih berada di bawah.
Ini bukan sekadar statistik—ini adalah bukti bahwa sistem memang bekerja tidak adil. Dan yang tidak kalah penting: kita harus berani menggugat cara pandang. Selama patriarkisme masih dianggap wajar, selama itu pula ketidakadilan akan terus direproduksi—di rumah, di tempat kerja, bahkan di ruang-ruang yang mengaku progresif.
Semakin aku melihat semua ini, semakin jelas bagiku: ini bukan lagi soal refleksi. Ini soal sikap. Aku tidak ingin lagi hanya memperingati Kartini. Aku ingin memahami arah yang ia tunjukkan—bahwa ketidakadilan harus digugat, bukan dinormalisasi. Aku juga tidak percaya perubahan akan datang dari individu-individu hebat yang berdiri sendiri.
Perubahan lahir dari keberanian untuk bersatu. persatuan perempuan, bagiku, bukan slogan. Ia adalah kebutuhan politik. Ia adalah cara untuk menghadapi sistem yang terlalu besar jika dilawan sendiri. Karena pada akhirnya, tidak ada perubahan yang lahir dari perjuangan yang terpisah-pisah. Dan kalau kita terus berjalan sendiri, maka sistem ini akan selalu lebih kuat. Mungkin sudah saatnya kita berhenti merasa cukup dengan seremoni. dan mulai benar-benar melawan.***
Penulis: Noufal Hanif, Wakabid Ideologi DPP GMNI.
