Marhaenist.id – Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, “Biarkan Tiongkok tertidur, sebab ketika ia terbangun, dunia akan terguncang.” Dua abad kemudian, ramalan itu tampak menemukan relevansinya. Tiongkok yang selama berpuluh-puluh tahun terkesan pasif dalam percaturan global kini bangkit sebagai kekuatan besar yang mengguncang stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Meski secara formal masih dikategorikan sebagai negara berkembang, Tiongkok adalah negara dengan skala ekonomi, populasi, dan pengaruh global yang tidak bisa disamakan dengan negara berkembang lain.
Kebangkitan Tiongkok ditandai oleh transformasi ekonomi yang luar biasa. Dalam dua dekade terakhir, Tiongkok menjelma menjadi kreditur terbesar dunia, menyalurkan pinjaman ratusan miliar dolar ke puluhan negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga Eropa. Melalui skema pembiayaan infrastruktur raksasa seperti Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok memperluas pengaruhnya ke jalur perdagangan global, pelabuhan strategis, tambang, energi, dan jaringan transportasi lintas negara.
Fenomena ini memunculkan kekhawatiran di Barat. Tiongkok, dengan sistem politik sosialis dan kontrol negara yang kuat, dituduh menggunakan utang sebagai instrumen dominasi geopolitik. Istilah China Debt Trap atau jebakan utang Tiongkok pun mengemuka, menggambarkan kekhawatiran bahwa negara-negara penerima pinjaman akan terjerat ketergantungan ekonomi dan kehilangan kedaulatan atas aset strategis mereka. Namun, benarkah Tiongkok mampu “menguasai dunia” hanya melalui diplomasi utang? Untuk memahami kebangkitan Tiongkok, penting melihat akar sejarah dan budayanya.
Berbeda dengan peradaban besar lain seperti Romawi atau Mesir Kuno yang runtuh, peradaban Tiongkok bertahan ribuan tahun dan terus berevolusi. Tiongkok telah mengalami berbagai fase politik: monarki absolut selama ribuan tahun, revolusi republik pada 1911 di bawah Sun Yat-sen, hingga berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949 oleh Mao Zedong. Setiap fase meninggalkan warisan pembelajaran politik yang membentuk fleksibilitas elite dan masyarakat Tiongkok.
Titik balik kebangkitan ekonomi Tiongkok terjadi pada reformasi 1978 di bawah Deng Xiaoping. Reformasi ini menandai adaptasi Partai Komunis Tiongkok terhadap ekonomi
global dengan membuka kawasan industri, menarik investasi asing, dan mengembangkan teknologi serta informasi, tanpa melepaskan kontrol politik negara. Tiongkok menjalankan
sistem unik: sosialisme dalam politik, tetapi pragmatis dan liberal dalam ekonomi. Paradoks ini justru menjadi kekuatan utama Tiongkok.
Keberhasilan Tiongkok juga tidak lepas dari fondasi budaya Konfusianisme yang
menekankan stabilitas, hierarki, disiplin, dan harmoni sosial. Konsep xiaokang masyarakat cukup makmur menjadi visi pembangunan nasional yang dikonkritkan melalui empat modernisasi: industri, pertanian, transportasi, dan pertahanan. Stabilitas politik dipandang sebagai prasyarat utama pembangunan ekonomi, sebuah pendekatan yang berbeda tajam dengan demokrasi liberal Barat.
Dalam konteks global, BRI menjadi simbol ambisi Tiongkok. Melalui pembiayaan infrastruktur, Tiongkok menawarkan solusi konkret bagi negara berkembang yang kerap diabaikan oleh lembaga keuangan Barat. Banyak negara Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin melihat Tiongkok bukan sebagai penjajah baru, melainkan mitra pembangunan. Mereka tidak ingin diposisikan sebagai penerima amal, melainkan sebagai mitra dagang setara. Kasus Sri Lanka sering dijadikan contoh jebakan utang Tiongkok, khususnya penyewaan
Pelabuhan Hambantota selama 99 tahun. Namun, kajian independen seperti dari Chatham House menunjukkan bahwa krisis Sri Lanka lebih disebabkan oleh kebijakan domestik yang buruk, utang dari berbagai sumber non-Tiongkok, serta keputusan politik internal. Tiongkok tidak pernah mengambil alih kedaulatan pelabuhan tersebut, dan tidak ada bukti pemanfaatan militer strategis oleh Tiongkok.
Hal serupa terjadi di Afrika. Meski total utang Afrika ke Tiongkok besar, data
menunjukkan tidak ada gelombang besar penyitaan aset oleh Tiongkok. Bahkan, Tiongkok terlibat aktif dalam program penangguhan dan restrukturisasi utang melalui kerangka G20. Tuduhan jebakan utang sering kali lebih bersifat naratif politik daripada analisis empiris.
Namun demikian, bukan berarti kekhawatiran terhadap Tiongkok sepenuhnya tidak berdasar. Beberapa pinjaman Tiongkok memang memiliki bunga lebih tinggi dibandingkanIMF atau Bank Dunia, serta minim transparansi. Dalam sejumlah kasus seperti Pakistan, Maladewa, dan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, risiko pembengkakan biaya dan beban fiskal menjadi nyata. Di Indonesia, proyek kereta cepat memunculkan perdebatan serius tentang kelayakan ekonomi, pembengkakan biaya, dan keterlibatan APBN.
Di sinilah persoalan utamanya: utang pada dasarnya bukan jebakan jika dikelola dengan tata kelola yang baik. Krisis muncul ketika negara penerima gagal melakukan studi kelayakan, lemah dalam negosiasi, dan terjebak kepentingan politik jangka pendek. Tiongkok menyediakan modal, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan elite domestik negara peminjam. Meningkatnya pengaruh Tiongkok adalah fakta geopolitik yang tak terelakkan. Dengan ekonomi triliunan dolar, modernisasi militer, dan jaringan global yang luas, Tiongkok secara alamiah menantang dominasi Amerika Serikat. Bagi negara-negara berkembang, kebangkitan Tiongkok membuka peluang sekaligus risiko. Tantangannya bukan memilih antara Tiongkok atau Barat, melainkan bagaimana memanfaatkan persaingan global untuk kepentingan nasional.
Pada akhirnya, narasi jebakan utang Tiongkok sering kali mencerminkan ketakutan Barat terhadap perubahan tatanan dunia. Tiongkok bukan malaikat, tetapi juga bukan iblis tunggal dalam sistem global. Kebangkitan Tiongkok menandai pergeseran pusat kekuatan dunia menuju tatanan multipolar. Dunia tidak lagi dimonopoli oleh satu kekuatan, dan negara berkembang kini memiliki lebih banyak opsi.
Tiongkok telah terbangun. Dunia memang terguncang. Pertanyaannya bukan lagi apakah Tiongkok akan menjadi adidaya global, melainkan bagaimana dunia termasuk Indonesia bersikap cerdas, kritis, dan berdaulat dalam menghadapi kebangkitan tersebut.***
Penulis: Rendy Rizaldy Putra, Mantan Sekretaris DPC GMNI Yogjakarta Periode 2022/2024.
