Marhaenist.id, Samarinda — Menjelang aksi demonstrasi yang akan digelar Aliansi Perjuangan Kalimantan Timur pada 21 April 2026, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Timur (PA GMNI Kaltim) menyampaikan sikapnya terkait agenda tersebut.
Ketua DPD PA GMNI Kaltim, Mis Heldy Zahri, menilai aksi demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat serta bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, kritik yang disampaikan kepada pemerintah bukanlah ancaman, melainkan bentuk gotong royong dalam upaya membangun Kalimantan Timur yang lebih baik.
“Demonstrasi itu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Itu menandakan adanya proses evaluasi dan perbaikan yang sedang berjalan. Koreksi dari masyarakat justru penting agar pemerintah bisa bekerja lebih baik,” ujar Heldy, Minggu (19/4/2026).
Ia menegaskan, substansi aksi seharusnya menjadi fokus utama, bukan justru tenggelam oleh berbagai framing negatif yang berpotensi mengaburkan tujuan perjuangan.
Menurut Heldy, tiga tuntutan yang dibawa Aliansi Perjuangan Kaltim sangat relevan dan tidak mengandung unsur yang membahayakan stabilitas daerah. Sebaliknya, tuntutan tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan moral agar kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dapat berjalan lebih baik dan akuntabel.
“Yang disuarakan mahasiswa itu sangat jelas, mulai dari evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik KKN, hingga mendesak DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Ini bukan ancaman, tapi bentuk kepedulian terhadap masa depan Kaltim,” lanjutnya.
Heldy juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang justru mencoba menghalangi pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut justru dapat menciptakan persoalan baru bagi pemerintah daerah.
“Banyak yang sibuk menyerang aksi ini tanpa melihat substansinya. Bahkan ada yang mencoba menghalangi agar Rudy-Seno tidak mendengar langsung kritik dari rakyatnya. Ini justru bisa menjadi masalah baru,” tegasnya.
Terkait potensi gangguan keamanan, Heldy percaya bahwa mahasiswa dan masyarakat yang turun dalam aksi memiliki kesadaran penuh untuk menjaga kondusivitas serta memahami batas-batas hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia juga secara khusus berpesan kepada kader-kader GMNI yang akan terlibat dalam aksi agar mampu mengambil peran penting dalam menjaga jalannya demonstrasi tetap sesuai tujuan awal serta tidak terkontaminasi oleh kepentingan pihak lain yang membawa agenda di luar substansi perjuangan.
“Kawan-kawan mahasiswa harus mengambil peranan penting dalam aksi ini. Jangan sampai aksi yang lahir dari keresahan rakyat justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan agenda lain. Jaga marwah mahasiswa dan pergerakan di Kalimantan Timur,” pesannya.
Heldy menegaskan, apabila di lapangan terdapat potensi yang dapat mencederai perjuangan mahasiswa, maka kader GMNI diminta untuk tidak ikut terlibat, apalagi menjadi inisiator.
“Jika ada sesuatu yang berpotensi mencoreng perjuangan, tidak perlu diikuti. Jangan ikut-ikutan, apalagi berinisiatif. Tetap fokus pada tujuan utama perjuangan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Heldy berharap aksi 21 April benar-benar menjadi momentum bersama untuk memperkuat demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan menghadirkan Kalimantan Timur yang lebih adil serta berpihak kepada rakyat.
“Sekali lagi, kita percaya niat kawan-kawan baik, maka aksinya pun harus baik. Jika semua berjalan sesuai harapan, maka benar adanya—habis gelap terbitlah terang,” pungkasnya.
Diketahui, aksi Aliansi Perjuangan Kaltim diperkirakan akan diikuti ribuan massa dengan dua titik utama konsentrasi, yakni di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Demonstrasi ini menjadi perhatian publik karena membawa isu strategis terkait tata kelola pemerintahan dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
