Marhaenist.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyerukan pemerintah bersama elemen bangsa lainnya untuk menerapkan jalan ideologis Bung Karno dalam mengatasi situasi global yang mengkhawatirkan.
“Situasi global yang mengkhawatirkan itu, Indonesia harus mampu untuk merespons dengan sebaik-baiknya,” ujar Ketua Umum PA GMNI, Arief Hidayat dalam Halal Bi Halal PA GMNI dan Doa Bersama Mengenang Murdaya Widyawimarta Poo di Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2025). Tema kegiatan ini, “Memperkuat Kesalehan dan Solidaritas Sosial untuk Indonesia Raya”.
Langkah tersebut, menurut Profesor Arief Hidayat, perlu dilakukan supaya Indonesia tetap bertahan di tengah situasi global yang tidak menentu. Pemerintahan saat ini harus menjadi pelopor agar Indonesia bisa bangkit menjadi negara besar.
“Karena ramalan dari seorang guru besar dari Brazil mengatakan bahwa di abad ke-21 nanti akan terjadi polarisasi yang berbeda, dan Indonesia, China, dan India itu akan menjadi negara besar,” tukas Guru Besar Fakultas Hukum Undip tersebut.
Ketua Umum PA GMNI lalu mengingat perkataan Presiden pertama RI Soekarno yang mengatakan Indonesia akan menjadi besar, tapi juga tidak bisa dengan menggunakan nasionalisme yang sempit.
Arief Hidayat menekankan pentingnya kembali pada ajaran-ajaran Soekarno seperti Pancasila, Trisakti, dan Marhaenisme, bukan hanya untuk menyelamatkan arah politik nasional, tapi juga untuk memberi warna pada peradaban global yang menurutnya mulai kehilangan pijakan etik dan ideologis.
“Saya punya pengalaman banyak di forum internasional, termasuk saat menjabat sebagai Presiden Mahkamah Konstitusi se-Asia. Di sana saya sampaikan, ideologi Soekarno sangat khas dan orisinal. Teman-teman di luar negeri bahkan bilang, ini bukan cuma ideologi Indonesia, tapi layak jadi ideologi dunia,” kata Hakim Konstitusi tersebut.
Ia menambahkan di tengah situasi global yang makin pragmatis dan nasionalistik sempit, ajaran Bung Karno yang menempatkan keadilan sosial dan solidaritas antarmanusia sebagai prinsip dasar bernegara bisa menjadi tawaran alternatif yang membumi.
Satu hal, Ketua Umum PA GMNI juga melihat ada potensi situasi gelap bagi bangsa Indonesia. Arief menggarisbawahi bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki siklus sejarah 20 hingga 30 tahunan yang selalu diwarnai guncangan besar. Mulai dari Kemerdekaan 1945, jatuhnya Orde Lama 1966, Reformasi 1998, hingga ketidakpastian politik setelah Pemilu 2024. Maka itu diperlukan kehati-hatian bersama.
“Kalau kita tidak hati-hati betul, kita akan menghadapi itu. Kita perlu khawatir dan mengharapkan ada kesadaran bersama seluruh stakeholder. Tidak hanya eksekutif, legislatif dan yudikatifnya. Tapi seluruh komponen bangsa mempunyai kepedulian bersama untuk bersatu membawa kebesaran Indonesia,” imbuhnya.
Karena itu, Ketua Umum PA GMNI mengajak seluruh alumni GMNI untuk tidak terjebak dalam romantisme sejarah, melainkan menjadikan nilai-nilai ideologis sebagai panduan konkret dalam bertindak. Serta terus melakukan konsolidasi kaum nasional untuk menjadi pendulum perubahan dan kekuatan penyeimbang.
Pada kesempatan itu, cendikiawan Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi menyampaikan tausiyah kebangsaan dalam perspektif Islam.
Menurutnya, jika dirunut dalam sejarahnya, Islam tidak pernah bertentangan dengan Pancasila.
Lebih lanjut, Islah menjelaskan sampai saat ini masih ada sejumlah kalangan yang menolak Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Padahal Islam telah mengenal Piagam Madinah (Shahifatul Madinah) sebagai kesepakatan bersama antara kaum Muslim di Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi, Suku Badui, dan suku-suku Arab lainnya agar hidup berdampingan secara damai.
“Mengutip sejarawan Muslim, Ibnu Khaldun, kecintaan terhadap negara menjadi amat penting dalam Islam. Pemahaman beragama kita juga semestinya berbasis ilmu pengetahuan. Agar agama tidak dipakai untuk kepentingan politik atau malah jadi sumber konflik,” jelas Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia tersebut.
Kekuatan Pancasila inilah sebagai kesepakatan bersama seluruh unsur bangsa, menurut Islah, yang dapat membawa Indonesia bisa menghadapi segala persoalan krisis di dalam negeri maupun global.
Mengenang Murdaya Poo
Adapun acara ini juga menjadi ruang mengenang mendiang Murdaya Widyawimarta Poo, tokoh nasionalis dan pengusaha nasional yang juga anggota Dewan Kehormatan PA GMNI. Bagi Arief Hidayat, sosok Murdaya menjadi bukti bahwa nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat tidak bertentangan dengan keberhasilan di dunia usaha.
“Pak Murdaya adalah marhaenis sejati. Ia membuktikan bahwa menjadi konglomerat tidak berarti harus jadi kapitalis rakus. Ia gunakan kekayaannya untuk membangun banyak hal termasuk perjuangan ideologi. Semoga semangat itu kita lanjutkan,” ucap Arief.
Turut tampil memberikan testimoni tentang mendiang Murdaya Poo, Ketua Dewan Kehormatan PA GMNI Siswono Yudo Husodo dan Sekretaris Dewan Kehormatan PA GMNI Palar Bataubara.
Menurut mereka berdua, Murdaya Poo adalah sosok yang berjasa besar terhadap organisasi alumni GMNI maupun GMNI. Tidak hanya itu, semasa menjadi anggota DPR RI 2004-2009, mendiang turut mendorong lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan serta Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Sebagai bentuk konkret konsolidasi ideologi, PA GMNI juga memperkenalkan MarhaenTV, sebuah platform media digital yang bertujuan menjadi wadah penyebaran gagasan nasionalis.
“MarhaenTV akan jadi rumah bagi kader-kader ideologis Bung Karno di seluruh Indonesia. Di sinilah kita menggelorakan Pancasila dalam wajah yang modern dan aktual,” tambahnya di ajang halal bi halal tersebut.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
