Marhaenist.id – Seratus tahun lalu, di pematang sawah Bandung Selatan, Soekarno muda bertemu dengan seorang petani bernama Marhaen. Pertemuan itu melahirkan sebuah isme, sebuah perangkat analisis, dan sebuah janji pembebasan bagi “si kecil” yang memiliki alat produksi namun tetap tergilas oleh roda besar kolonialisme.
Hari ini, tepat pada April 2026, jika Soekarno berjalan menyusuri trotoar Sudirman atau gang-gang sempit di Balikpapan, ia mungkin tak lagi mengenali sosok Marhaen dalam rupa petani bertopi caping.
Marhaen abad ke-21 telah bermutasi. Ia kini adalah pemuda dengan jaket ojek daring yang menatap layar gawai dengan cemas, menunggu algoritma memberikan “orderan.” Ia adalah buruh pabrik dengan kontrak outsourcing yang setiap tahun dihantui pemutusan hubungan kerja. Ia adalah sarjana baru yang terjebak dalam pusaran ekonomi gig, bekerja dari satu kafe ke kafe lain sebagai tenaga lepas tanpa jaminan kesehatan.
Marhaenisme kini berada di titik nadir—bukan karena gagasan itu telah usang dimakan zaman, melainkan karena rakyat aslinya tengah mengalami amnesia kesadaran kelas di tengah kepungan syahwat modal yang kian canggih.
Redefinisi Sosok Marhaen
Mendefinisikan ulang Marhaen bukan sekadar urusan romantisme sejarah. Ini adalah upaya membedah anatomi penderitaan hari ini.
Suasana kebatinan rakyat di tahun 2026 adalah ketidakpastian pada ruang hidup. Kita hidup di era di mana tekanan ekonomi tidak lagi datang dalam bentuk mandor perkebunan yang membawa cambuk, melainkan dalam bentuk yang terdigitalisasi.
Secara filosofis, Marhaen tetaplah simbol unit produksi kecil. Namun, jika dulu cangkul adalah alat produksinya, hari ini alat produksi itu mengalami perubahan yang cukup konstan, seperti halnya Motor, Smartphone, Kamera dan lain sebagainya.
Ironisnya, kepemilikan alat produksi ini tidak memerdekakan mereka. Mereka terhimpit oleh struktur kapitalisme platform yang lebih efisien dalam melakukan ekstraksi nilai ketimbang konglomerasi konvensional.
Tesis yang muncul adalah Marhaenisme sedang berada di titik nadir karena subjeknya—yakni rakyat itu sendiri—telah kehilangan identitas kolektifnya. Mereka merasa sebagai “mitra” atau “wirausahawan mandiri,” padahal mereka hanyalah prekariat—kelas pekerja yang rentan dan tak punya masa depan. Tanpa kesadaran bahwa mereka sedang dihisap oleh sistem yang sama, perlawanan menjadi mustahil.
Anatomi “Titik Nadir”
Mengapa penderitaan rakyat seolah tidak menemukan muara politik yang jernih? Kita perlu membedah anatomi keterpurukan ini melalui kacamata sosiologi politik yang tajam.
Pertama, transisi dari Cangkul ke Algoritma telah menciptakan alienasi yang mendalam. Para pekerja ekonomi gig tidak memiliki ruang fisik untuk berkumpul dan berdiskusi seperti buruh pabrik di masa lalu.
Mereka terfragmentasi dalam individualisme yang dipaksakan. Ketiadaan jaminan sosial dan perlindungan hukum membuat mereka terlalu lelah untuk berpikir kritis, sehingga energi mereka habis hanya untuk memastikan dapur tetap mengepul esok pagi.
Kedua, terjadi Alienasi Politik. Rakyat kecil merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir dari Senayan atau Istana adalah benda asing yang jatuh dari langit. Mereka merasa terasing dari proses pengambilan keputusan.
Demokrasi kita telah bergeser menjadi “demokrasi prosedural” yang mahal, di mana suara rakyat hanya dibutuhkan setiap lima tahun sekali untuk melegitimasi kekuasaan elite. Setelah kotak suara ditutup, rakyat kembali ke titik nadir mereka, sementara kebijakan publik dibajak untuk kepentingan akumulasi modal.
Ketiga, kita harus jujur membedah Kemiskinan Struktural vs Kultural. Di titik nadir ini, seringkali narasi yang dibangun adalah rakyat miskin karena mereka “kurang inovatif” atau “malas belajar teknologi.” Ini adalah penyesatan logika.
Rakyat terpuruk bukan karena mereka enggan berusaha, melainkan karena sistem politik-ekonomi kita telah menjerat mereka dalam labirin yang tak berujung.
Akses terhadap modal yang adil, perlindungan jaminan kerja dan keadilan agraria tetap menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang dekat dengan lingkar kekuasaan.
Dialektika Marhaenisme: Antara Ideologi dan Realita
Jantung dari naskah ini adalah melihat kembali stagnasi-chaostik Marhaenisme di tengah terjangan neoliberalisme global. Pilar pada isme ini tampak sedang goyah saat ini.
Nasionalisme kita seringkali hanya berhenti pada jargon, sementara kedaulatan sumber daya alam kita tetap diserahkan pada mekanisme pasar yang tidak memihak rakyat.
Kritik tajam harus diarahkan pada Elitisme Politik. Kita menyaksikan betapa simbol-simbol Marhaenisme seringkali dipinjam, dipajang di baliho besar, dan diteriakkan dalam orasi-orasi kampanye hanya untuk mobilisasi massa. Marhaenisme direduksi menjadi sekadar kosmetik politik.
Elit kita gemar berbicara tentang “Wong Cilik” sambil menandatangani regulasi yang justru meminggirkan masyarakat adat di sekitar proyek strategis nasional atau mempermudah eksploitasi lingkungan.
Dampaknya adalah kehilangan “Roh” perlawanan. Rakyat yang berada di titik nadir, karena merasa dikhianati oleh ideologi yang diklaim membela mereka, justru cenderung jatuh ke dalam pelukan populisme kanan atau menjadi apatis.
Mereka mencari perlindungan pada figur-figur “kuat” yang menjanjikan solusi instan, meski figur tersebut sebenarnya adalah bagian dari struktur yang menindas mereka. Inilah tragedi ganda Marhaenisme hari ini-ia dikhianati oleh elitenya dan ditinggalkan oleh subjeknya.
Membaca Masa Depan
Kita tidak boleh membiarkan tulisan ini menjadi sekadar ratapan di atas nisan Marhaenisme.
Harus ada jalan keluar, sebuah sintesis untuk masa depan.
Mungkinkah lahir Marhaenisme 2.0 ? jawabannya terletak pada pemutakhiran praksis ideologi.
Jika dulu perjuangannya adalah reforma agraria di sektor pertanian, maka hari ini perjuangannya adalah kedaulatan atas alat produksi digital.
Kita membutuhkan koperasi digital yang dimiliki oleh para pengemudi ojek daring dan pekerja kreatif. Kita membutuhkan perlindungan data pribadi yang diakui sebagai “tanah air baru” yang harus dijaga dari eksploitasi korporasi teknologi.
Kita harus mengajak rakyat untuk kembali pada semangat Kolektivisme yang Rasional. Gotong royong tidak boleh lagi dimaknai sebagai kerja bakti membersihkan selokan secara seremonial.
Gotong royong adalah solidaritas kelas untuk menuntut hak-hak normatif, hak atas jaminan sosial semesta, dan hak atas partisipasi dalam setiap kebijakan pembangunan.
Abadi di Balik Penindasan
Marhaenisme hari ini memang sedang berada di titik nadir. Ia terhimpit di antara syahwat kuasa elite yang rakus dan kepasrahan rakyat yang kelelahan. Namun, selama masih ada l’exploitation de l’homme par l’homme—penindasan manusia atas manusia lainnya—maka Marhaenisme akan selalu menemukan relevansinya.
Kebangkitan Indonesia di masa depan tidak ditentukan oleh seberapa megah infrastruktur fisik yang kita bangun, melainkan oleh seberapa mampu kita memulihkan martabat Marhaen yang hari ini tersungkur. Kita harus melampaui ketergantungan pada figur pemimpin yang dianggap sebagai juru selamat. Keselamatan rakyat hanya bisa diwujudkan oleh tangan-tangan rakyat itu sendiri yang saling bergandengan.
Pancasila, sebagai leitstar atau bintang penuntun, harus kita tarik kembali dari awang-awang idea menuju praksis yang membumi.
Kedaulatan rakyat bukan sekadar angka di kertas suara, melainkan kedaulatan untuk menentukan arah hidup, kedaulatan atas alat produksi, dan kedaulatan atas Sumber Daya yang adil.
Marhaen belum mati. Ia hanya sedang menunggu nalar kolektif bangsa ini kembali jernih untuk menyadari bahwa di tangan si kecil-lah, nasib republik ini sesungguhnya dipertaruhkan.
Jika kita gagal memulihkan Marhaen dari titik nadirnya, maka kita sebenarnya sedang bersiap untuk memakamkan cita-cita Republik itu sendiri.***
Penulis: Maha Sakti Esa Jaya, Kader GMNI Penajam Pasir Utara.
