Marhaenist.id, Mamasa – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamasa mengecam keras dugaan praktik manipulasi data pendidikan yang terjadi di SD Nusa Bangsa Mamasa.
Sekolah tersebut diduga sudah tidak lagi memiliki aktivitas belajar mengajar karena ketiadaan siswa, namun masih tetap menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
GMNI Mamasa menilai kondisi tersebut bukan hanya mencederai integritas dunia pendidikan, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan anggaran negara secara sistematis.
Berdasarkan temuan dan laporan yang dihimpun, sekolah tersebut diduga tetap tercatat aktif dalam sistem administrasi pendidikan meskipun secara faktual tidak lagi menjalankan proses belajar mengajar.
Hal ini memunculkan dugaan adanya praktik manipulatif untuk mempertahankan aliran Dana BOS.
Selain itu, GMNI Mamasa juga menemukan kejanggalan serius dalam sistem pendataan peserta didik. Seorang siswa asal Kabupaten Mamuju dilaporkan mengalami kendala dalam proses pendaftaran ujian karena datanya terdaftar ganda dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yakni di sekolah asalnya dan di SD Nusa Bangsa Mamasa.
Setelah dilakukan konfirmasi, siswa tersebut diketahui tidak pernah tercatat secara faktual bersekolah di SD Nusa Bangsa Mamasa.
Temuan ini semakin menguatkan dugaan adanya praktik “siswa siluman” yang sengaja dimasukkan ke dalam sistem untuk kepentingan tertentu, termasuk mempertahankan pencairan Dana BOS.
DPC GMNI Mamasa menilai persoalan ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat adanya praktik manipulatif yang terstruktur dan harus segera diusut secara tuntas oleh pihak berwenang.
“Kami memandang bahwa dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ladang praktik koruptif. Pendidikan adalah hak dasar rakyat dan harus dikelola dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas,” tegas pernyataan DPC GMNI Mamasa, Kamis (23/7/2026).
GMNI Mamasa mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan tersebut serta memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait keberadaan dan status operasional SD Nusa Bangsa Mamasa.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam pengelolaan Dana BOS maupun manipulasi data peserta didik.
Apabila persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius, DPC GMNI Mamasa menyatakan siap menggalang aksi massa sebagai bentuk kontrol sosial dan tekanan publik terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Tidak hanya itu, kasus ini juga akan dikawal hingga ke tingkat nasional melalui Pimpinan Pusat GMNI agar dapat diusut melalui Kementerian Pendidikan.
“Jangan biarkan pendidikan dirusak oleh kepentingan busuk,” tutup pernyataan tersebut.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
