Marhaenist.id, Kendari – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari menantang Polda Sultra untuk segera mempresure PT. Pertamina Tbk wilayah Sultra atas dugaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan subsidi jenis Pertalite yang meresahkan banyak masyarakat.
Berdasarkan investigasi dan informasi yang beredar yang diterima DPC GMNI Kendari, akibat dari itu banyak korban yang mengalami kerusakan kendaraan (motor) setelah membeli BBM subsidi jenis pertalite.
Untuk itu, DPC GMNI Kendari melalui ketuanya, Sahril meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera memeriksa seluruh pimpinan PT Pertamina Tbk.
“Kami meminta aparat penegak hukum untuk segera memeriksa dan adili pimpinan PT. Pertamina Tbk wilayah Sultra, Manager Operasional, Manager Keuangan, Manager SDM, dan semua pihak yang terlibat dalam mendistribusikan produk yang tidak sesuai (Pertalite di Oplos),” ujarnya, Kamis (6/3/2025).
Ketua DPC GMNI Kendari itu, juga mendesak Polda Sultra agar secepatnya membentuk tim investigasi terkait persoalan yang ada di Sultra, khususnya di Kota Kendari untuk menghindari adanya korban berikutnya.
“Kami juga mendesak agar Polda Sultra untuk secepatnya membentuk tim khusus dan melakukan investigasi di semua SPBU, tidak hanya di Kota Kendari akan tetapi se-Sultra untuk menghidari korban lainnya,” harapnya.
Lanjut, Ketua DPC GMNI Kendari juga menyampaikan bahwa APH dan Pemerintah sebagai lembaga pengawasan dalam memastikan pendistribusian BBM dari depot ke SPBU, itu sudah sesuai dengan spesifikasinya.
Tentunya ini harus melalui proses pemeriksaan kualitas BBM terlebih dahulu, sebelum diantarkan diseluruh SPBU, dan saat sampai di SPBU, juga kembali dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pengisian ke tangki SPBU
Dan kalau terjadi oplosan BBM yang mengakibatkan banyaknya kerugian yang dirasakan oleh pengandara, DPC GMNI Kendari menduga bahwa:
1. Ada indikasi kejahatan yang dilakukan secara terstruktur oleh pihak Depot Pertamina,
2. Ada mafia minyak (calo) dalam hal ini dalam proses perjalanan dari depot ke SPBU, dugaan minyak dijarah dan diganti dengan air atau sejenisnya agar tidak mengurangi volume minyak pada mobil tanki,
3. Ada indikasi kelalaian pihak SPBU dalam memastikan kualitas BBM dari mobil sebelum diisi ke tangki SPBU.
“Logikanya masa bisa kecolongan, setelah melalui proses tahapan, indikasinya berarti ada permainankan,” ungkap Sahril.
Disisi lain, Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda Aksi DPC GMNI Kendari, Aji Darmawan mengatakan, fenomena antrian panjang pengisian BBM terus berlangsung tetapi yang diterima masyarakat saat pengisian BBM itu diduga dioplos.
“Jika kita melihat dengan fenomena yang terjadi dibeberapa wilayah khususnya di Sultra ketika melakukan pengisian BBM Pertalite dan Pertamax harus mengantri kian panjang yang membutuhkan waktu beberapa jam, tetapi ketika dilakukan pengisian, ironisnya BBM tersebut kami duga telah dioplos sehingga kerugian ini diterima oleh masyarakat,” katanya.
Lanjut kata Aji Darmawan, kejadian ini menunjukan Kinerja dalam pengawasan Subsidi BBM melemah, faktor lain pula jika terjadi pengoplosan maka mesin motor dan mobil masyarakat itu akan cepat rusak (mogok).
Sehingga, kata dia, Polda Sultra perlu membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap ditribusi BBM di Sultra.
“Pihak Polda Sultra perlu membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan secara ketat dalam ditribusi BBM dan melakukan investigasi disemua SPBU yang ada di Provinsi Sultra,” tutupnya.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
