Marhaenist.id, Ternate – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai organisasi perjuangan marhaenis memiliki tanggung jawab moral untuk tetap konsisten mengawal rakyat dan menjaga keberlangsungan kaderisasi.
Namun, apa jadinya jika Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI yang seharusnya menjadi penggerak roda organisasi di daerah justru terseret pada pusaran polemik di tingkat pusat?
Situasi ini terjadi pada DPC GMNI Termate Maluku Utara (Malut) yang kini menjadi perhatian kader yang ada dibawahnya yang salah satunya datang dari Hairun Yusup Pengurus Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun Ternate.
“Kami melihat, DPC GMNI Ternate terlalu lama menunda agenda pelantikan pengurus. Padahal, pelantikan adalah pintu awal untuk memulai konsolidasi, memperkuat legalitas, dan menyusun strategi gerakan. Tanpa pelantikan, langkah organisasi menjadi terseok-seok dan komisariat di bawahnya kehilangan arah kerja yang jelas,” ujar Hairun kepada Marhsenist.id, Sabtu (9/8/2025) melalui via WhatsApp.
Kader DPK GMNI FKIP Universitas Khairun Ternate itu, mendesak DPC GMNI Ternate untuk segera mempercepat proses pelantikan pengurus cabang. Mereka menegaskan, DPC harus fokus pada agenda pelantikan dan tidak larut dalam polemik yang terjadi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Kami minta DPC GMNI Ternate jangan ikut terjebak dalam urusan dan polemik internal DPP. Fokus saja pada pelantikan, karena ini menyangkut jalannya roda organisasi di daerah,” tegas Hairun Yusup.
Menurutnya, keterlambatan pelantikan membuat gerak organisasi di tingkat komisariat menjadi terhambat. Padahal, pelantikan merupakan langkah penting untuk memastikan legalitas kepengurusan dan memperkuat konsolidasi gerakan.
“Persoalan di pusat biarkan diselesaikan oleh DPP. Di Ternate, kita punya agenda sendiri yang lebih mendesak, yakni bagaimana GMNI hadir menjawab persoalan rakyat,” tandas Hairun Yusup.
Para Kader GMNI FKIP Universitas Khairun Ternate, kata Hairun, berharap DPC GMNI Ternate segera menetapkan jadwal pelantikan yang pasti.
Mereka menilai, percepatan pelantikan akan mendorong seluruh DPK di bawahnya untuk segera melaksanakan musyawarah komisariat dan fokus pada kerja-kerja organisasi di lapangan.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar
