Marhaenist.id – Meskipun sama-sama berlogo banteng, pada dasarnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sama-sama memperjuangkan Kaum Wong Cilik. Tapi GMNI tidak terikat oleh sistem kekuatan politik sebagaimana yang termaktub dalam AD-ART bahwa GMNI adalah organisasi yang Independen dari kekuatan politik sejak Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Bung Karno tak ada lagi.
Hal ini juga bukan berarti GMNI harus independen dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atau dalam politik rakyat karena watak perjuangan GMNI adalah berjuang untuk dan bersama rakyat.
Memang alumni GMNI sebagian banyak yang masuk PDIP, namun saya katakan bahwa itu merupakan hak konstitusional seorang warga negara. Bukan hanya partai itu saja keterlibatan alumni dan ada partai lainnya.
Perlu diketahui bahwa GMNI bukan partai politik, tapi organisasi politik memiliki pembacaan situasi secara internasional, nasional, regional, dan bahkan desa. GMNI sangat anti terhadap penindasan yang dilakukan sistem kapitalisme yang merugikan hak-hak rakyat.
Saya teringat ketika berdebat dengan dosen yang mengajarkan mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu. Saya tidak menyebutkan nama dosennya siapa, yang jelas dosen mengatakan GMNI dan PDIP adalah sama.
Namun saya tidak terima pernyataan dosen sampai saya berdebat dengan mempertahankan argumentasi bahwa mereka tidaklah satu kesatuan atau biasanya GMNI dikatakan anak partai atau organisasi sayap PDIP.
Jadi untuk menjawab klaim bahwa GMNI bukanlah anak atau sayap Partai dari PDIP, inilah hal yang harus disajikan:
1. GMNI adalah organisasi yang bersifat independen.
Persoalan Independensi GMNI dituliskan pada Anggaran Dasar (AD) BAB III TUJUAN DAN SIFAT Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa GMNI adalah organisasi yang bersifat Independen, bebas aktif serta berwatak kerakyatan.
Arti independen menyatakan dengan tegas bahwa GMNI tidak terafiliasi dengan kekuatan Politik manapun (terutama Partai Politik).
Disisi lain Independensi yang dimaksud bukan berarti bahwa GMNI harus independen dari Politik Rakyat atau anti dengan politik rakyat. Ini karena GMNI berwatak kerakyatan sebagai sebagaimana diungkapkan dalam ajarannya bahwa ini adalah Watak Perjuangan GMNI yang berarti berjuang untuk dan bersama rakyat.
2. Klaim bahwa GMNI adalah anak atau sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), itu karena kebanyakan Alumni GMNI kalau berpartai memilih PDIP. Sehingga ketika Alumni GMNI diseluruh Indonesia banyak terlihat di PDIP, disitulah klaim orang-orang akan muncul bahwa GMNI adalah sayap PDIP.
Perlu diketahui bahwa PDIP telah membuka lebar pintunya untuk Alumni GMNI yang ingin berpartai. Yang membuat PDIP membuka lebar pintunya untuk Alumni GMNI masuk di partainya, itu dikarenakan GMNI dianggap mudah beradaptasi karena adanya kesamaan ideologi PDIP.***
Penulis: NN, Kader GMNI.
