Marhaenist.id – Kalimantan Timur adalah tanah yang kaya. Batu bara, minyak, gas, dan hasil alam lainnya telah lama menjadikan daerah ini sebagai salah satu penyangga utama ekonomi nasional. Bahkan, dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), harapan masyarakat terhadap masa depan Kaltim semakin besar.
Namun ironi justru terasa semakin nyata: kekayaan melimpah itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan bagi rakyat. Di tengah kondisi tersebut, gaya hidup mewah dan hedonistik para elite politik menjadi luka sosial yang sulit diabaikan.
Nama Rudi Mas’ud kerap menjadi simbol dari kritik tersebut. Sebagai figur politik yang memiliki pengaruh besar di Kalimantan Timur, ia tidak hanya dinilai dari kebijakan dan posisinya, tetapi juga dari bagaimana ia merepresentasikan watak kekuasaan.
Ketika masyarakat masih bergelut dengan harga kebutuhan pokok yang naik, sulitnya lapangan kerja, jalan rusak di pelosok desa, hingga akses pendidikan dan kesehatan yang timpang, kemewahan yang dipertontonkan oleh elite menjadi bentuk kekerasan simbolik terhadap rakyat.
Hedonisme dalam politik bukan sekadar soal mobil mewah, rumah megah, atau pesta-pesta eksklusif. Lebih dari itu, hedonisme adalah cara berpikir yang menempatkan kekuasaan sebagai alat pemuas hasrat pribadi, bukan sebagai instrumen pengabdian publik.
Ketika seorang pemimpin lebih sibuk membangun citra glamor dibanding membangun sekolah, puskesmas, dan infrastruktur desa, maka sesungguhnya ia sedang menjauh dari amanat konstitusi.
Rakyat Kalimantan Timur hari ini tidak membutuhkan pertunjukan kemewahan. Mereka membutuhkan keberpihakan. Nelayan di pesisir membutuhkan perlindungan dari kerusakan lingkungan akibat tambang. Petani membutuhkan kepastian lahan dan harga hasil panen yang layak. Anak muda membutuhkan pekerjaan, bukan sekadar janji investasi yang tidak pernah menyentuh kehidupan mereka secara nyata.
Kehadiran IKN seharusnya menjadi momentum pemerataan, bukan hanya panggung baru bagi oligarki dan elite politik untuk memperluas jaringan kekuasaan. Jika pembangunan hanya dinikmati segelintir orang, sementara masyarakat lokal tetap menjadi penonton di tanah sendiri, maka proyek sebesar apa pun hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
Dalam konteks ini, kritik terhadap gaya hidup hedonistik pejabat publik bukanlah serangan personal, melainkan bentuk kontrol demokratis. Publik berhak mempertanyakan integritas pemimpin, terutama ketika kemewahan yang mereka tampilkan berbanding terbalik dengan penderitaan rakyat. Kekuasaan yang lahir dari mandat rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan berubah menjadi panggung privilege yang eksklusif.
Pemimpin sejati bukan mereka yang paling mewah penampilannya, tetapi mereka yang paling sederhana keberpihakannya. Sejarah bangsa ini tidak dibangun oleh para penikmat kemewahan, melainkan oleh mereka yang memilih hidup bersama rakyat dan berjuang dari bawah.
Kalimantan Timur membutuhkan pemimpin yang merasakan panasnya jalan rusak, bukan hanya dinginnya ruang ber-AC. Pemimpin yang mendengar jeritan buruh dan petani, bukan hanya tepuk tangan para pendukung di panggung politik. Jika hedonisme terus menjadi wajah kekuasaan, maka penderitaan rakyat hanya akan menjadi latar belakang dari pesta panjang para elite.
Sudah saatnya rakyat bersuara lebih keras: jabatan publik bukan tiket menuju kemewahan, melainkan amanah untuk menghapus penderitaan. Sebab jika pemimpin lupa pada rakyatnya, sejarah tidak akan lupa mencatatnya.***
Catatan Redaksi, Ditulis Oleh La Ode Mustawwadhaar.
