Marhaenist.id – Di tengah hiruk-pikuk demokrasi prosedural—yang sekilas tampak berjalan baik lewat pemilu rutin, lembaga resmi, dan kebebasan pers yang dilindungi hukum—kita sering lupa mengajukan pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh sistem ini? Apakah rakyat betul-betul menjadi subjek, atau justru tetap menjadi objek dari permainan politik yang dibungkus legitimasi demokratis?
Dari sinilah pentingnya kita menyoroti kembali peran jurnalis. Karena di balik label “pilar keempat demokrasi”, terdapat beban moral yang tidak ringan: menjembatani kenyataan dan kebenaran, serta menghadirkan suara-suara yang kerap diredam dalam ruang publik yang makin penuh oleh retorika elite.
Netralitas: Ketika Tidak Memihak Justru Berarti Membiarkan
Sering kita mendengar pembelaan jurnalis atas nama “netralitas” dan “imbang”. Tapi dalam masyarakat yang penuh ketimpangan, posisi netral sering kali justru berarti membiarkan ketidakadilan itu terus berlangsung. Ketika ruang pemberitaan memberi porsi yang sama antara pelaku kekuasaan dan korban, tanpa memberi latar konteks atau kejelasan posisi etis, maka yang terjadi bukan keberimbangan, melainkan kaburnya arah nurani.
Antara Jurnalis dan Kekuasaan: Sekadar Pencatat, atau Penantang?
Jurnalis bukan sekadar pembawa berita; mereka adalah penjaga nalar publik. Namun di banyak ruang redaksi, tekanan kepentingan pemilik media dan kepentingan politik membuat jurnalisme kehilangan giginya. Alih-alih menjadi pengawas yang kritis, jurnalis justru beralih peran menjadi pencatat pernyataan resmi, memindahkan suara kekuasaan dari podium ke layar kaca tanpa tafsir, tanpa perlawanan.
Media dan Produksi Konsensus Semu
Apa yang disebut “kebebasan pers” dalam kerangka prosedural kadang tak lebih dari kebebasan semu: boleh bersuara, tapi dalam batas-batas yang sudah dipagari narasi dominan. Melalui pilihan narasumber, sudut pandang berita, hingga pengabaian terhadap suara-suara di pinggiran, media membentuk semacam ilusi kebulatan suara yang meninabobokan publik. Di sinilah propaganda halus itu bekerja—tidak membentak, tapi menenangkan.
Agitasi: Bukan Hasutan, Tapi Kesadaran
Kata “agitasi” kerap disalahpahami—dianggap identik dengan kekacauan. Padahal dalam sejarah perjuangan sosial, agitasi adalah panggilan untuk sadar, untuk berpikir, dan untuk bertindak. Jurnalis yang memahami tanggung jawab moralnya akan tahu kapan harus mengusik kenyamanan publik, bukan demi sensasi, melainkan demi menyalakan kembali kesadaran kritis yang nyaris padam.
Membayangkan Ulang Jurnalisme: Dari Objektif ke Emansipatoris
Sudah saatnya jurnalisme Indonesia berani melampaui sekadar objektivitas teknis. Kita butuh jurnalisme yang berpihak—bukan kepada ideologi atau golongan, tetapi kepada keadilan. Jurnalis harus menjadi bagian dari masyarakat yang ingin berubah, bukan hanya saksi yang dingin terhadap ketimpangan yang terus berlangsung.
Penutup
Demokrasi prosedural yang tanpa substansi mudah berubah menjadi panggung formalitas. Dalam panggung itu, media bisa menjadi lampu sorot, tapi juga bisa menjadi tirai yang menutupi kenyataan. Di sinilah pilihan moral jurnalis diuji. Apakah akan berdiri di sisi yang nyaman, atau memilih jalan sunyi untuk menyuarakan yang tertindas?
Penulis: Wawan, Alumni GMNI.
