Marhaenist.id, Jakarta, – Kazakhstan memasuki fase baru dalam konfigurasi politiknya setelah referendum konstitusi pada 15 Maret 2026. Sebanyak 89 persen pemilih mendukung perubahan yang mencakup penghapusan sistem bikameral, pengaktifan kembali jabatan wakil presiden, serta penetapan bahasa Kazakh sebagai satu-satunya bahasa negara.
Konstitusi baru dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Perubahan ini dipandang sebagai kelanjutan dari dinamika politik yang telah berkembang sejak krisis Januari 2022 atau yang dikenal sebagai Qandy Qantar.
Analis geopolitik Eurasia Strategi Institute Fauzan Luthsa menilai, hasil referendum tersebut bukanlah kejutan. Ia menyebut bahwa arah perubahan sudah terbaca sejak gelombang protes nasional yang berujung pada restrukturisasi kekuasaan di tingkat elit negara.
“Peristiwa 2022 menjadi titik balik. Setelah itu, langkah-langkah politik yang diambil pemerintah menunjukkan pola penataan ulang sistem yang lebih terpusat dan terkontrol,” ujar penulis buku Minsk: Notes from the Heart of Eurasia ini.
Ia menjelaskan bahwa perubahan konstitusi tidak dapat dilihat sebagai langkah awal, melainkan sebagai formalisasi dari proses yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.
Menurut Fauzan, desain kelembagaan baru Kazakhstan lebih mencerminkan upaya membangun stabilitas dibanding sekadar perubahan normatif dalam sistem politik. Ia menyoroti penghapusan Senat dan penguatan jalur suksesi sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan kekuasaan.
“Dalam konteks geopolitik, Kazakhstan berada di posisi yang sangat sensitif—di antara Rusia dan China. Stabilitas internal menjadi faktor kunci untuk menjaga kedaulatan dan menghindari intervensi eksternal,” katanya.
Ia juga menilai bahwa kebijakan seperti pembatasan LSM asing dan penegasan supremasi hukum nasional perlu dibaca dalam kerangka perlindungan terhadap tekanan eksternal, bukan semata sebagai penutupan diri.
Lebih lanjut, Fauzan melihat bahwa penguatan identitas nasional Kazakh tidak serta-merta menunjukkan pergeseran orientasi geopolitik. Menurutnya, langkah tersebut lebih bersifat simbolik.
“Bahasa Kazakh diperkuat, tetapi Rusia tetap menjadi lingua franca dalam administrasi. Kazakhstan juga masih terikat dalam EAEU dan CSTO. Ini menunjukkan pendekatan yang pragmatis,” ujarnya.
Dalam konteks kawasan, ia menekankan bahwa stabilitas Kazakhstan memiliki dampak lebih luas bagi Eurasia. Negara yang terkonsolidasi secara institusional dinilai lebih mampu menjaga keseimbangan regional.
“Vacuum of power di Kazakhstan bukan hanya persoalan domestik. Itu bisa menjadi risiko strategis bagi kawasan secara keseluruhan,” kata Fauzan.
Ia juga mengaitkan dinamika Kazakhstan dengan pengalaman negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Singapura. Menurutnya, pendekatan stabilitas yang diambil Astana memiliki kemiripan dengan fase tertentu dalam sejarah politik kedua negara tersebut.
“Indonesia pernah mengalami penguatan eksekutif dalam konteks menjaga keutuhan negara, seperti pada era Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno. Sementara itu, Singapura menunjukkan bagaimana stabilitas menjadi basis utama pembangunan melalui gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh Lee Kuan Yew,” jelasnya.
Namun demikian, Fauzan menegaskan bahwa Kazakhstan tetap memiliki karakteristik unik yang tidak dapat disamakan dengan negara lain.
“Ini adalah model khas Eurasia, dengan konteks geografis, sumber daya, dan situasi geopolitik yang berbeda,” ujarnya.
Ia menilai bahwa seluruh rangkaian kebijakan yang diambil pemerintah Kazakhstan saat ini mengarah pada pembentukan sistem yang lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
“Yang sedang dibangun adalah semacam arsitektur stabilitas—sebuah mekanisme untuk memastikan negara tetap berjalan dalam kondisi global yang tidak menentu,” kata Fauzan.
Perubahan konstitusi 2026, lanjutnya, menjadi penanda bahwa Kazakhstan telah memasuki fase baru dengan arah politik yang lebih terdefinisi di tengah lanskap dunia yang semakin multipolar.
Penulis: Redaksi/Editor: Trian Walem
