Marhaenist – Selama pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.
Oleh sebab itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti membarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan.
“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” kata Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Napak Tilas dan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-67 Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) di Graha Mahar Agung Tulangan, Jalan Raya Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Jumat (30/09/2022).
Tidak hanya itu, lanjut Ma’ruf, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan yang juga berpusat pada pekerja, yaitu dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh.
“Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ma’ruf menyebutkan bahwa sebagaimana rekomendasi ILO, dialog sosial menjadi mekanisme yang paling efektif dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.
“Studi yang dilakukan ILO pada tahun 2021 di 133 negara menunjukkan bahwa serikat buruh berkolaborasi dengan pemerintah dan pengusaha melalui dialog sosial untuk merumuskan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam memperkuat kapasitas pekerja saat krisis menerpa, maupun dalam menyusun strategi jangka panjang untuk mengatasi dampak krisis,” terangnya.
“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Untuk itu, pada momentum HUT K-Sarbumusi ini, Ma’ruf berpesan agar K-Sarbumusi terus memperhatikan visi, agenda, dan tren global di bidang ketenagakerjaan tersebut. Di samping juga terus memegang teguh nilai-nilai dan paham Nahdliyin dalam merespons berbagai persoalan.
“Nahdlatul Ulama menganut paham ahlussunah wal jama’ah yang memiliki pola pikir mengambil jalan tengah antara aqli dan naqli. Inilah identitas Nahdliyin. Kerangka berpikir Nahdliyin disebut fikrah nahdliyah yang dilandaskan pada khittah nahdliyah dalam menentukan arah perjuangan untuk mewujudkan ishlah-al-ummah atau perbaikan umat,” paparnya.
Dialog sosial yang dimandatkan ILO, kata Ma’ruf, sesungguhnya selaras dengan cara berpikir NU tersebut. Sebab menurutnya dialog sosial akan menunjang kohesi sosial yang akan berkontribusi pada berfungsinya perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja.
“Ini juga yang diinginkan NU, kebaikan dan perbaikan bagi umat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
Terakhir, pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan apresiasi atas segala kiprah K-Sarbumusi sebagai badan otonom NU sejak 1955 yang kini telah menjadi salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.
“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa tantangan global yang dihadapi para pekerja dapat diatasi melalui kerja sama pemerintah dan pihak yang berkepentingan agar dapat melalukan kolaborasi dalam mencari solusi.
“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja ini,” kata Ida.
Hadir pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali, beserta jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur.
