Marhaenist.id – Di tengah hiruk-pikuk Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) 2025 yang menyedot perhatian publik dengan sejuta harapan dan ketegangan, Provinsi Banten justru mempersembahkan satu episode drama yang tak kalah menarik dari sinetron jam tayang utama.
Bukan soal nilai rapor yang tak kunjung adil, bukan pula tentang zonasi yang membuat warga mendadak pindah domisili, melainkan tentang secarik memo sakti bertanda tangan seorang pejabat, lengkap dengan kop surat, stempel basah, dan tentu—kekuatan jaringan kekuasaan.
Memo itu datang dari Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo. Sepintas, kalimatnya terdengar manis: “Perihal: Mohon dibantu dan ditindaklanjuti.”
Kalau dibaca tanpa konteks, mungkin dikira bantuan logistik untuk korban bencana. Tapi jangan salah, memo itu bukan menyoal bantuan sosial—melainkan titipan calon siswa untuk masuk ke salah satu SMA negeri favorit di Kota Cilegon.
Bayangkan, anak-anak bersaing lewat nilai, portofolio, dan harapan, sementara di sudut meja kepala sekolah, bersandar memo sakti dari gedung dewan. Ini bukan lagi “pintu belakang”, tapi sudah seperti jalan tol bebas hambatan bagi yang punya akses kekuasaan.
Ketika Kekuasaan Masuk ke Ruang Kelas
Dunia pendidikan tidak seharusnya menjadi ruang bagi intervensi politik. Ketika seorang pejabat publik menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses seleksi siswa di sekolah negeri, maka itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Seharusnya, setiap anak bangsa memiliki peluang yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa harus bersaing dengan “akses istimewa” yang hanya dimiliki oleh segelintir orang dekat kekuasaan.
Jika lembaga legislatif yang seharusnya menjadi pengawas kebijakan publik justru ikut bermain dalam ranah teknis seleksi siswa, maka kita patut bertanya: ini wakil rakyat atau wakil keluarga?
Pendidikan: Bukan Arena Titipan
Praktik semacam ini bukan hal baru di Banten maupun daerah lain, tetapi semakin vulgar ketika dilakukan secara formal—melalui surat, stempel, dan kartu nama. Ketika seorang pejabat merasa wajar menitipkan anak atau kerabatnya melalui jalur tidak resmi, maka kita sedang menyaksikan kematian moralitas politik dalam dunia pendidikan.
Sungguh ironis, di saat anak-anak diajarkan pentingnya kejujuran dan kompetensi, mereka justru melihat bagaimana “surat sakti” bisa mengalahkan nilai dan perjuangan. Bukankah ini semacam pelajaran kehidupan dari sistem yang gagal: nilai bisa dicapai, tapi relasi lebih utama?
Tapi jangan salah, mungkin ini bagian dari kurikulum tersembunyi.
Kurikulum “Surat Sakti 4.0” — di mana siswa belajar bahwa politik lebih kuat dari matematika, dan relasi lebih penting dari prestasi. Sebuah pendidikan karakter versi negara tropis: licin, hangat, dan penuh jebakan etika.
Jika pendidikan adalah fondasi peradaban, maka praktik titipan ini adalah rayap yang menggerogoti dari dalam. Jika dibiarkan, bukan hanya sistem pendidikan yang roboh — tapi juga kepercayaan publik terhadap proses, institusi, dan harapan akan keadilan.
Jika pendidikan adalah fondasi utama peradaban, maka praktik titipan ini adalah rayap-rayap kekuasaan yang diam-diam menggerogoti pondasinya. Kita boleh bangga membangun ribuan gedung sekolah, tapi apa gunanya jika kejujuran luluh lantak di dalamnya?
Jika praktik semacam ini dibiarkan, yang runtuh bukan hanya sistem seleksi, tapi juga kepercayaan publik terhadap pendidikan itu sendiri. Dan ketika kepercayaan itu hilang, kita tak lagi bicara tentang kegagalan administratif, tapi tentang kebangkrutan moral sebagai bangsa.
Karena sejatinya, yang membuat suatu bangsa besar bukanlah jumlah sekolah yang dibangun, melainkan kejujuran yang diajarkan dan diteladankan didalamnya.***
Penulis: Khairul Anwar, Masyarakat Sipil Banten dan Kader GMNI.
