Marhaenist.id, Touna – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tojo Una-una (Touna), mengkritik keras beberapa kebijakan pemerintah yang santer menjadi pembahasan publik akhir-akhir ini dan menjadi kontroversi di masyarakat.
Kebijakan yang disoroti itu, yakni: terkait pendidikan dan kesehatan yang hanya menjadi prioritas pendukung, sementara makan bergizi gratis merupakan prioritas utama.
Sorotan itu disampaikan DPC GMNI Touna melalui Ketuanya, Moh Ricky kepada Media Marhaenist.id melalui via WhatsApp, Senin (17/2/2025).
“Bagaimana kita akan berbicara Indonesia emas 2045, jika pendidikan kita tidak jadikan prioritas utama, justru yang menjadi prioritas adalah Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.
Lanjut, kata Moh Ricky, seharusnya neraga Indonesia mencintoh negara-negara maju yang ada karena memproritaskan pendidikan warga negaranya.
“Kita lihat negara-negara maju seperti Jepang, China, dan negara maju di Eropa lainnya, mereka memprioritaskan pendidikan. Harusnya ini menjadi contoh buat negara kita,” tuturnya.
Ia juga berharap Pemerintah seharusnya bijak melihat situasi Indonesia saat ini, karena masih jauh dari kata merdeka secara pendidikan.
“Kita belum merdeka secara pendidikan dan masih jauh dari kata pintar dan cerdas, harusnya pemerintah kita bijak dalam melihat ini untuk memajukan bangsa,” harapnya.
Diketahui, Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini terbilang rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.
Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA (Progamme For International Student Assesment) pada tahun 2019 lalu, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah yang mana peringkat ke-74 dari 79 negara.
Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya data Unesco (2000) mengenai peringkat indeks pengembangan manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari perangkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukan bahwa indeks pengembangan manusia semakin menurun.
Pada tahun 1996 Indonesia menempati urutan ke-102 di antara 174 negara di dunia, tahun 1997 peringkat ke-99, ke-105 (1998), dan pada tahun 1999 menduduki peringkat 109.
Dari itu menurut Ricky, keputusan pemerintah saat ini dengan kebijakan pendidikan dan kesehatan yang tidak menjadi prioritas utama itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat.
“Yang dinginkan masyarakat adalah Pendidikan dan kesehatan gratis, bukan makanan gratis. Mereka mampu untuk membeli atau makanan sendiri, hanya saja tidak semua mampu makanan mewah seperti yang ada diresto,” tandasnya.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
