Marhaenist.id, Jakarta – Gelombang kemarahan rakyat terhadap kebijakan luar negeri dan domestik rezim Pemerintahan Prabowo-Gibran memuncak dan telah mencapai titik klimaks dengan banyaknya tulisan-tulisan di berbagai platform media sosial serta yang disampaikan melalui diskusi di media televisi dan channel YouTube dan juga aksi unjuk rasa elemen masyarakat.
Menanggapi eskalasi agresi imperialisme global, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Pusat-Utara, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jakarta Pusat, Pemuda Baru Kapuk, dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan sikap tegas melawan dominasi Amerika Serikat (AS) di Indonesia dan dunia.
Pernyataan ini muncul sebagai respon atas agresi militer AS dan entitas Zionis terhadap kedaulatan Republik Islam Iran, pembunuhan Ayatollah Khamenei, serta penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam tiga bulan terakhir.
Aliansi menilai rezim Prabowo-Gibran telah mengkhianati amanat konstitusi dan kedaulatan bangsa dengan menjadi “pelayan” kepentingan gedung putih.
Tunduk pada Tekanan Trump dan Normalisasi Penindasan
Aliansi menyoroti penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) sebagai bentuk penundukan ekonomi Indonesia di bawah kaki Donald Trump. Perjanjian ini dinilai sebagai konsesi dagang yang memaksa Indonesia menjadi pasar pembuangan komoditas AS dan membuka akses seluas-luasnya bagi penjarahan sumber daya alam nasional.
”Di tengah jargon ‘kedaulatan’, rezim ini justru menyerahkan leher bangsa pada skema Doktrin Monroe dan Perisai Abraham melalui keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF). Ini bukan perdamaian, melainkan keterlibatan aktif dalam normalisasi penindasan rakyat Palestina oleh entitas Zionis,” tegas perwakilan aliansi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (3/3/2026).
Krisis Domestik dan Penindasan Rakyat
Kebijakan luar negeri yang tunduk pada imperialis ini berbanding lurus dengan situasi domestik yang represif. Aliansi mencatat telah terjadinya:
- Kriminalisasi aktivis dan pembungkaman hak demokratis rakyat.
- Perampasan tanah masif akibat monopoli tanah demi proyek-proyek PSN.
- Pemangkasan anggaran sosial demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan.
- Upah murah yang terus menjerat buruh dan guru di seluruh penjuru negeri.
8 Tuntutan Utama Aliansi Rakyat dan Mahasiswa
Dalam aksi dan pernyataan sikapnya, aliansi menyatakan delapan poin tuntutan, di antaranya:
1. Hentikan agresi dan penjarahan pimpinan imperialis AS dan Zionis terhadap Iran, Venezuela, Palestina, dan negeri-negeri terjajah lainnya.
2. Menolak keterlibatan Indonesia dalam BoP dan ISF yang merupakan skema penindasan kedaulatan Palestina.
3. Membatalkan Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang merugikan rakyat.
4. Putus hubungan dengan Zionis Israel, termasuk mengusir PT Ormat dari wilayah Indonesia (Maluku Utara, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa).
5. Usir Freeport dari tanah Papua sebagai simbol kedaulatan sumber daya.
Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan pembangunan industri nasional.
6. Bangun persatuan rakyat anti-imperialis, anti-feodal, dan anti-fasis.
7. Satukan solidaritas internasional rakyat tertindas di seluruh dunia.
8. Aliansi menyerukan kepada seluruh elemen rakyat untuk merapatkan barisan, melawan segala bentuk penjajahan gaya baru, dan menjaga api revolusi demokratis 1945 agar tidak padam oleh kepentingan modal asing.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
