Marhaenist – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kaget dengan rencana pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) 2024. Megawati, kata Hasto, meminta dirinya memberikan penjelasan ke publik bahwa tidak ada Dewan Kolonel di PDIP.
“Bahkan tadi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Hasto mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran pimpinan fraksi PDIP di DPR, yakni ketuanya Utut Adianto serta sekretarisnya Bambang Wuryanto. Keduanya menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting sehingga tidak dikenal adanya dewan-dewan kolonel,” tegas Hasto.
Hasto juga mengingatkan Fraksi PDIP DPR sebagai salah satu alat kelengkapan partai untuk menjalankan tugas-tugas partai sebaik-baiknya di DPR, khususnya di dalam memperjuangkan fungsi-fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan.
“Jadi sikap partai sangat jelas dan kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi, bahwa fraksi PDIP DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak ada yang namanya dewan kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” tutur Hasto.
Hasto juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Jenderal. Yang disetujui Puan, kata dia, adalah kemerdekaan dalam berserikat.
“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada,” urai Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan pesan Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader berdisiplin. Apalagi terkait dengan capres dan cawapres, dinamikanya sangat kuat.
“Diingatkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks. Dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM. Jadi fokus seluruh kader partai di situ, menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positifnya untuk kemajuan bangsa,” jelas Hasto.
Hasto juga menjelaskan kondisi PDIP tidak bisa disamakan dengan nasib keluarga Soeharto di Golkar.
“Nggak bisa dibandingkan kalau keluarga Pak Harto. Kan kita semua tahu, kenapa muncul reformasi. Karena terjadi kolusi korupsi nepotisme, alat-alat negara semua dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Banyak aktivis mahasiswa yang diculik dan kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran di mana rakyat hanya menjadi objek pembangunan. Bahkan terjadi dekolonialisasi,” ungkap dia.
“Nah berbeda dengan Bung Karno, seorang pemimpin yang berdedikasi bagi bangsa dan negara, beliau rela masuk keluar penjara karena keyakinan untuk Indonesia merdeka. Sehingga dari semangat Indonesia itulah yang terus hidup di dalam partai dan terus menggerakkan partai untuk menyatu dengan rakyat. Jadi tidak bisa dibandingkan,” pungkas Hasto. Beritasatu
