Marhaenist.id, Bandung – Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menanggapi situasi sosial politik Indonesia yang memanas dan turut berduka cita atas wafatnya Affan Kurniawan dan korban wafat lainnya sebagai akibat adanya bentrok antara warga dan aparat di sejumlah daerah.
Akibat dari bentrokan tersebut menyebabkan eskalasi kekacauan yang semakin meningkat dan meluas dibebagai daerah di Imdonesia sehingga mengganggu stabilitas politik dan keamanan secara nasional.
Sekjen DPP PA GMNI, Abdy Yuhana meminta seluruh pihak bisa menahan diri, menjaga persatuan, merawat ketertiban dan memperkuat solidaritas sesama warga dan anak bangsa ditengah stabilitas politik dan keamanan yang dinamis serta penuh tantangan.
“Atas dasar nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong sebagai penghormatan terhadap demokrasi dan hukum, kami DPP PA GMNI menyatakan untuk tegakkan keadilan dan dengar suara rakyat, menyerukan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menegakkan keadilan secara cepat, transparan, dan tidak tebang pilih atas tuntutan masyarakat dan mahasiswa,” katanya, Minggu (31/8/2025).
Menurut Abdy sapaan akrabnya, aspirasi publik wajib didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme partisipasi yang bermakna, termasuk rapat dengar pendapat terbuka, publikasi data kebijakan, dan kajian dampak sosial-ekonomi yang dapat diakses publik.
“Kami menuntut dan mendesak penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel terkait wafatnya Affan dan korban lainnya. Kami mendorong pembentukan tim investigasi yang kredibel, perlindungan saksi/korban, keterbukaan informasi kepada publik, serta sanksi tegas apabila adanya pelanggaran prosedur dan HAM sekaligus menjamin due process of law bagi semua pihak,” ujarnya.
Selain itu, Abdy pun mengatakan Presiden perlu menggelar musyawarah nasional mendengar aspirasi rakyat, menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan musyawarah nasional dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, perwakilan mahasiswa, serikat pekerja, ormas sipil, tokoh media, dunia usaha, serta pimpinan lembaga negara agar bisa meredam konflik.
“Musyawarah Nasional perlu diagendakan dengan jelas, berbasis data, dan menghasilkan peta jalan kebjjakan yang responsif agar terwujudnya keadilan sosial dan mengikis kesenjangan antarwarga masyarakat secara cepat dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PA GMNI, Arief Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, tak terprovokasi oleh kejadian di lapangan maupun informasi yang belum terverifikasi untuk perkuat keamanan dan menjaga ketertiban umum.
“Kami juga menyerukan agar seluruh elemen bangsa dapat menjaga dan merawat proses Demokrasi untuk Rakyat dan Keadilan Sosial. Untuk itu, semua komponen bangsa harus bisa menahan diri, menjaga dan merawat fasilitas publik, karena itu dibangun dengan pajak rakyat.,” ujar Prof Arief sapaan akrabnya.
Prof Arief juga memberikan himbauan kepada pejabat publik untuk melakukan pola hidup sederhana agar tidak tampil berlebihan dan berfoya-foya yang mengundang amarah rakyat dan serta menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat yang berimbas pada kesejateraan rakyat.
“Kami mengimbau para pejabat publik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar senantiasa menunjukkan dan pola hidup sederhana, berempati kepada rakyat, serta mengutamakan efisiensi anggaran,” tambahnya.
Prof Arief juga memberikan atensi kepada para pejabat publik di Indonesia agar tidak membuat gaduh dimasyarakat dengan mengeluarkan kebijakan dan tindakan yang tidak pro terhadap rakyat dalam segala sektor.
“Jangan membuat kebijakan dan tindakan yang membebani rakyat. Kebjjakan dan perilaku pejabat harus mencerminkan solidaritas terhadap beban ekonomi rakyat dan prioritas belanja publik pada kebutuhan dasar: pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial,” tutupnya.
Diketahui, DPP PA GMNI telab menyatakan sikapnya atas dasar nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, keadilan sosial, serta gotong royong sebagai penghormatan terhadap demokrasi dan hukum. Ada lima point seruan penting yang digarisbawahi oleh DPP PA GMNI, yakni;
1. Tegakkan Keadilan dan Dengar Suara Rakyat.
Menyerukan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menegakkan keadilan secara cepat, transparan, dan tidak tebang pilih atas tuntutan masyarakat dan mahasiswa. Aspirasi publik wajib didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme partisipasi yang bermakna, termasuk rapat dengar pendapat terbuka, publikasi data kebijakan, dan kajian dampak sosialekonomi yang dapat diakses publik.
Menuntut dan mendesak penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel terkait wafatnya saudara Affan dan korban lainnya. Kami mendorong pembentukan tim investigasi yang kredibel, perlindungan saksi/korban, keterbukaan informasi kepada publik, serta sanksi tegas apabila adanya pelanggaran prosedur dan HAM sekaligus menjamin due process of law bagi semua pihak.
2. Presiden Perlu Menggelar Musyawarah Nasional Mendengar Aspirasi Rakyat.
Menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin musyawarah nasional dengan mengundang tokoh agama, tokoh adat, akademisi, perwakilan mahasiswa, serikat pekerja, Organisasi masyarakat sipil, tokoh pers/mcdia, dunia usaha, serta pimpinan lembaga negara. Musyawarah Nasional perlu diagendakan dengan jelas, berbasis data, dan menghasilkan peta jalan kebijakan yang responsif agar terwujudnya keadilan sosial dan mengikis kesenjangan antar warga masyarakat secara cepat dan berkelanjutan.
3. Jaga Persatuan, Gotong Royong dan Rawat Demokrasi.
Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, tidak terprovokasi oleh kejadian di lapangan maupun informasi yang belum terverifikasi. Perkuat gotong royong sesama anak bangsa, jaga ketertiban umum. Kami juga menyerukan agar seluruh elemenn bangsa agar menjaga dan merawat proses Demokrasi untuk Rakyat dan Keadilan Sosial.
4. Hadirkan Teladan Kesederhanaan dan Empati dari Elit Negara serta Jangan Membuat Kebijakan yang Membebani Rakyat.
Mengimbau para pejabat publik, eksekutif, legislatif dan yudikatif agar senantiasa menunjukkan cara dan pola hidup sederhana, berempati kepada rakyat, serta mengutamakan efisiensi anggaran. Kebijakan dan perilaku pejabat harus mencerminkan solidaritas terhadap beban ekonomi rakyat dan prioritas belanja publik pada kebutuhan dasar: pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Jangan membuat kebijakan dan tindakan yang membebani rakyat.
5.Menyerukan kepada semua komponen Bangsa untuk menahan diri dan menjaga dan merawat fasilitas publik karena itu dibangun dengan pajak rakyat. Kita ketahui bersama perusakan fasilitas publik hanya akan merugikan rakyat juga.
Demikian Seruan untuk Bangsa DPP PA GMNI sebagai ikhtiar moral-intelektual Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia untuk menjaga Marwah Demokrasi berdasarkan Pancasila. PA GMNI siap terlibat aktif dalam musyawarah, mediasi sosial, dan kerja-kerja kemanusiaan demi Indonesia yang lebih adil dan beradab.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
