Marhaenist.id, Jakarta – Akar Desa Indonesia resmi meluncurkan Buku Pedoman Pembentukan Peraturan Desa untuk Transisi Energi dan Keadilan Iklim dalam sebuah acara yang digelar di Aula GBN, Jakarta, Senin (17/02/2025).
Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan berbasis keadilan iklim serta mendorong penggunaan energi berkelanjutan di tingkat desa.
Dari data Badan Pusat Statistik jumlah wilayah desa di Indoensia kurang lebih 74.000. Tentunya dengan jumlah besar, potensi dan sumber daya alam yang ada di desa sangat besar.
Didalam sambutanya saat peluncuran buku itu, Ketua Umum Akar Desa Indonesia, Rifqi Nuril Huda, mengatakan bahwa penyusunan buku pedoman ini berangkat dari diskusi intensif dengan petani, nelayan, serta pemuda desa yang merasakan langsung dampak perubahan iklim.
“Kami sebelum memutuskan untuk membuat buku pedoman ini berangkat dari diskusi-diskusi kecil bersama dengan petani, nelayan dan pemuda desa yang merasakan dampak perubahan iklim,” katanya.
Rifqi Nuril Huda juga menambahkan bahwa Akar Desa Indonesia sebagai lembaga independen berinisiatif untuk memberikan solusi tentang desa dari bawah.
“Sebagai lembaga independen yang berisikan anak-anak muda desa, kami berinisiatif untuk memberikan solusi dari bawah yaitu lewat kebijakan pemerintah desa melalui instrument hukum untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” tambahnya.
Ketua Umum Akar Desa Indonesia itu, juga berharap buku yang diluncurkan oleh Akar Desa Indonesia bisa menjadi referensi bagi para kepala di seluruh Indonesia dalam transisi energi dan keadilan iklim.
“Semoga buku pedoman ini menjadi bagian dari referensi para kepala desa di seluruh Indonesia untuk mulai memasukkan kebijakan transisi energi dan keadilan iklim lewat peraturan desa,” pungkasnya.
Selain melakukan peluncuran buku, Akar Desa Indonesia juga melakukan seminar nasional dengan tema ‘Mendorong Peraturan Desa untuk Transisi dan Keadilan Iklim di Desa’.
Seminar Nasional itu dihadiri oleh Gulfino Guevarrato sebagai Peneliti Seknas Fitra dan Jan Prince Permata Pemerhati (Analis) Pertanian dan Pangan dari Yayasan Kekal Berdikari sebagai pembicara.
Sebagai pembicara, Gulfino Guevarrato, peneliti dari Seknas FITRA, memberikan pemaparannya yang menyoroti pentingnya peran pemerintah desa di daerah pesisir dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Permukiman nelayan menghadapi berbagai tantangan seperti buruknya sanitasi, kurangnya akses air bersih, hingga masuknya sampah ke rumah-rumah penduduk. Banyak dari permasalahan ini berkorelasi erat dengan perubahan iklim, seperti banjir rob yang semakin sering terjadi,” jelas Gulfino.
Sementara itu, Jan Prince Permata, analis pertanian dan pangan dari Yayasan Kekal Berdikari, menekankan bahwa sektor pertanian juga mengalami dampak signifikan dari perubahan iklim, terutama terkait degradasi lahan dan penurunan produksi pangan.
“Salah satu solusi yang realistis adalah mengadopsi pertanian organik dan ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan rotasi tanaman. Jika kita mulai dari desa, ini bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat relevan untuk keberlanjutan pertanian kita,” paparnya.
Menariknya seminar yang digelar dihadiri oleh puluhan pemuda dan mahasiswa dari berbagai kampus dan mayoritas dari desa.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
