Marhaenist.id – Di tengah gejolak geopolitik global dan konflik energi dunia, Indonesia masih bergulat dengan ketergantungan impor, beban subsidi, dan transisi energi yang tersendat.
Geopolitik Energi dan Tekanan Global
Ketika energi kembali menjadi senjata dalam percaturan global, setiap negara dipaksa meninjau ulang fondasi ketahanannya sendiri.
Di tengah gejolak geopolitik global yang kian memanas—terutama akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran—energi kembali menegaskan dirinya sebagai instrumen kekuasaan dalam percaturan dunia. Gangguan di kawasan Teluk, khususnya Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan minyak global, tidak hanya memicu volatilitas harga energi, tetapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya sistem energi global yang selama ini bergantung pada stabilitas kawasan tersebut.
Sebagai salah satu chokepoint terpenting dunia, Selat Hormuz dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak global. Ketergantungan dunia pada jalur sempit ini menjadikan setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut berimplikasi sistemik, bukan sekadar regional. Bagi negara-negara pengimpor energi di Asia, termasuk Indonesia, gangguan sekecil apa pun dapat memicu efek domino: lonjakan harga, ketidakpastian pasokan, hingga tekanan terhadap stabilitas makroekonomi.
Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar peristiwa eksternal yang jauh secara geografis. Ia hadir sebagai tekanan nyata yang merembet hingga ke struktur ekonomi domestik—dari kenaikan biaya impor energi, tekanan terhadap nilai tukar, hingga peningkatan beban subsidi dalam APBN. Dalam konteks ini, ketahanan energi tidak lagi dapat dipahami sebagai isu teknokratis semata, melainkan sebagai persoalan strategis yang menyentuh fondasi kedaulatan nasional.
Kerentanan Struktural dan Dilema Kebijakan
Persoalan Indonesia tidak berhenti pada tekanan global: ia justru berakar lebih dalam pada struktur energi nasional itu sendiri.
Ironisnya, di saat dunia berlomba mengamankan sumber energi dan memperkuat kemandirian, Indonesia justru masih bergulat dengan paradoks lama: kaya sumber daya, tetapi miskin dalam kedaulatan. Ketergantungan terhadap impor, keterbatasan kapasitas produksi, serta lambannya transformasi energi menempatkan ketahanan energi nasional dalam posisi yang semakin rentan.
Data menunjukkan bahwa produksi minyak domestik Indonesia pada 2024–2025 hanya berada di kisaran 600–605 ribu barel per hari, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Angka ini jauh di bawah kebutuhan konsumsi nasional yang telah melampaui 1,6 juta barel per hari. Kesenjangan ini menjadikan impor sebagai tulang punggung pasokan energi nasional.
Ketergantungan tersebut diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi ESDM yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh kebutuhan bahan bakar minyak nasional masih dipenuhi melalui impor. Hal ini menegaskan bahwa persoalan energi Indonesia bukan sekadar soal ketersediaan sumber daya, melainkan juga menyangkut kapasitas pengolahan dan tata kelola industri energi.
Di sisi lain, transisi energi juga belum menunjukkan percepatan yang memadai. Laporan Institute for Essential Services Reform (IESR) 2025 mencatat bahwa bauran energi terbarukan (BET) baru mencapai sekitar 15–16%. Capaian ini belum mencapai target, meskipun telah direvisi menjadi sekitar 17–19% dari sebelumnya ditetapkan sebesar 23%. Penurunan ini mencerminkan bahwa transformasi energi masih menghadapi hambatan struktural yang serius.
Dalam konteks fiskal, tekanan semakin terasa. Subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun menunjukkan bahwa APBN Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Di satu sisi, subsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi memperlambat transisi energi. Lebih jauh, ketergantungan pada subsidi energi juga menciptakan opportunity cost yang besar bagi pembangunan nasional. Anggaran yang dialokasikan untuk menahan harga energi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif.
Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini berpotensi memperlambat transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur yang lebih maju dan berkelanjutan. Situasi ini mencerminkan fenomena lock-in effect energi fosil—di mana kebijakan yang ada justru mengunci sistem energi dalam pola lama yang sulit diubah.
Pada akhirnya, persoalan energi bukan semata soal teknis dan ekonomi, melainkan soal arah politik dan keberanian menentukan masa depan.
Di sinilah pentingnya membaca ulang ketahanan energi dalam kerangka ideologi bangsa. Dalam perspektif ideologis, energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, sumber daya energi harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945.
Dalam studi geopolitik, sektor energi dipandang memiliki peran melampaui sekat politik, karena menyangkut kelangsungan hidup suatu negara, jauh di atas perdebatan politik dan ideologi. Daniel Yergin penulis buku The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power (1991) dan The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations (2020) menegaskan bahwa minyak menjadi fondasi kekuatan nasional dan memaksa negara-negara mengesampingkan perbedaan politik demi menjaga stabilitas nasional.
Pandangan ini sejalan dengan gagasan Soekarno yang memandang energi (terutama migas saat itu) sebagai alat perjuangan untuk kedaulatan bangsa. Bagi Soekarno, kontrol atas energi adalah prasyarat mutlak untuk berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), sebuah visi yang melampaui kepentingan politik jangka pendek. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan politik tidak akan bermakna tanpa kemandirian dalam mengelola sumber daya strategis. Dalam kerangka Trisakti, kemandirian ekonomi—termasuk dalam sektor energi—menjadi fondasi bagi tegaknya kedaulatan bangsa secara utuh.
Dengan demikian, energi bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan instrumen geopolitik yang vital dan strategis. Negara yang tidak mampu mengendalikan energinya sendiri akan selalu berada dalam posisi tawar yang lemah dalam percaturan global.
Dalam konteks Indonesia saat ini, pesan tersebut menjadi refleksi sekaligus kritik. Ketika ketergantungan terhadap impor masih tinggi dan transisi energi berjalan lambat, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: sejauh mana Indonesia benar-benar berdaulat atas energinya sendiri?
Menjawab pertanyaan ini membutuhkan peran aktif parlemen. Tidak cukup hanya sebagai pengawas, parlemen harus menjadi penentu arah kebijakan energi nasional. Reformasi subsidi, percepatan energi terbarukan, serta penguatan infrastruktur energi harus menjadi agenda strategis yang dikawal secara konsisten. Lebih dari itu, keberanian politik diperlukan untuk keluar dari jebakan kebijakan jangka pendek. Tanpa langkah transformatif, Indonesia berisiko terus berada dalam siklus ketergantungan yang sulit diputus.
Pada akhirnya, ketahanan energi bukan sekadar soal pasokan, tetapi soal kedaulatan. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, energi menjadi penentu siapa yang berdiri tegak dan siapa yang bergantung. Sebagaimana diingatkan oleh Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dalam konteks energi, pilihan itu kini ada di tangan kita: menuju kedaulatan, atau terus bertahan dalam ketergantungan. Di titik inilah masa depan energi Indonesia sedang dipertaruhkan.***
Penulis Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute.
Disclaimer: Tulisan ini juga telah terbit di Media Cetak PARLEMENTARIA.
