Marhaenist.id – Pelemahan nilai tukar Rupiah bukan sekadar persoalan angka di layar pasar keuangan, melainkan cerminan rapuhnya fondasi ekonomi nasional yang selama ini dibangun di atas ketergantungan impor, ekstraktivisme sumber daya alam, dan dominasi oligarki.
Ketika dolar Amerika menguat, dampaknya tidak berhenti pada sektor perbankan atau perdagangan internasional, tetapi merembes hingga ke dapur rakyat kecil: harga pangan naik, ongkos produksi membengkak, lapangan pekerjaan terancam, dan akses terhadap kebutuhan dasar semakin menyempit.
Dalam situasi seperti ini, narasi yang menyatakan rakyat kecil tidak terdampak oleh gejolak dolar justru memperlihatkan jauhnya jarak antara elite kekuasaan dan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.
Tulisan ini berupaya membedah persoalan tersebut secara lebih mendalam melalui perspektif ekonomi politik, dengan menyoroti praktik regulatory capture, watak kapitalisme ekstraktif, serta kegagalan negara membangun kedaulatan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Dengan memadukan analisis teoritis dan realitas empiris, tulisan ini mengajak pembaca melihat bahwa krisis nilai tukar bukanlah peristiwa teknokratis yang netral, melainkan bagian dari struktur ketimpangan global yang terus menempatkan rakyat sebagai pihak paling rentan.
Pada akhirnya, gagasan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi menjadi penting untuk dikembalikan sebagai fondasi perjuangan menuju ekonomi yang berkeadilan dan berdaulat.
“Masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam aktivitas sehari-hari, sehingga kehidupan rakyat kecil tetap berjalan meski nilai tukar rupiah mengalami tekanan.”
Dolar, Meja Makan, dan Kebohongan Struktural
Di tengah tren pelemahan Rupiah yang kian mencemaskan belakangan ini, pernyataan dari pucuk pimpinan republik tersebut bukan sekadar simplifikasi sungsang, melainkan sebuah “bencana nalar” yang mengonfirmasi lebarnya jarak antara menara gading kekuasaan dengan realitas empiris di tingkat tapak.
Para pembuat kebijakan mungkin akan berdalih bahwa narasi tersebut adalah bentuk psychological anchoring—sebuah strategi komunikasi politik untuk menjaga ekspektasi publik dan mencegah kepanikan pasar domestik. Namun, membuai publik dengan ilusi bahwa nasib petani, nelayan, atau buruh terisolasi dari fluktuasi Greenback adalah kenaifan geopolitik yang fatal.
Dolar tidak perlu hadir fisik di kantong celana rakyat untuk meremukkan hidup mereka; ia bekerja dalam senyap melalui rantai pasok global yang timpang, lalu meledak di atas meja makan dalam wujud meroketnya harga pangan dan hilangnya pekerjaan.
Secara akademis, pengabaian ini menabrak konsep Exchange Rate Pass-Through (ERPT). Ketika mata uang domestik melemah, transmisi menjadi imported inflation terjadi masif dan asimetris, langsung memukul kelompok pengeluaran terbawah yang tidak memiliki aset pelindung kekayaan. Logika bahwa rakyat aman karena bertransaksi dengan Rupiah runtuh sejak dari hulu.
Berdasarkan Dependency Theory Raúl Prebisch, perekonomian kita secara struktural telah diintegrasikan secara paksa sebagai negara pinggiran (periphery) yang nasibnya didikte oleh kebijakan ekonomi negara pusat (core) seperti United States.
Saat dolar mengamuk, piring makan rakyat langsung bergetar: tahu-tempe diproduksi dari kedelai impor, dan mie instan dibuat dari gandum yang 100 persen didatangkan via transaksi USD. Ketergantungan itu bukan metafora. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia secara konsisten mengimpor jutaan ton gandum setiap tahun dan tetap menjadi salah satu importir gandum terbesar di dunia.
Di sawah, pupuk kimia yang digunakan petani mengandung komponen fosfat dan kalium yang dibeli dengan mata uang asing. Ketika kurs jebol, ongkos produksi pertanian meroket, dan status Indonesia sebagai net importer minyak mentah memaksa pemerintah menaikkan harga BBM domestik demi menyelamatkan APBN.
Gelombang kejut ini seketika menjepit kelas menengah; upah mereka stagnan, namun biaya logistik membubung tinggi, memicu penghematan ekstrem yang melesukan sektor ritel nasional.
Kerentanan struktural ini berakar pada kegagalan pemerintah mendisiplinkan relasi kuasa oligarki. Sesuai tesis Jeffrey Winters mengenai Oligarchy, segelintir elite mengontrol material kekayaan demi mempertahankan kekuasaan, sementara risiko sistemik dilemparkan ke publik.
Di Indonesia, perkawinan kapitalis-birokrat (kapbir) melahirkan kapitalisme semu (pseudo-capitalism) yang berjalan beriringan dengan fenomena “Kutukan Sumber Daya Alam” (Resource Curse). Rezim kapbir ini memelihara struktur ekonomi ekstraktif sawit, batu bara, dan nikel yang meraup windfall profit saat dolar naik.
Ironisnya, Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka tidak diparkir di dalam negeri untuk memperkuat Rupiah, melainkan dilarikan ke suaka pajak seperti Singapore, meninggalkan pasar domestik kering pasokan valas. Paradoksnya telanjang: alam Indonesia diekstraksi secara brutal atas nama devisa, tetapi devisanya sendiri justru bermigrasi keluar negeri.
Dampak destruktif kapitalisme semu ini merembet dan merusak sektor-sektor fundamental pelayanan publik:
- Sektor Lingkungan: Izin konsesi hutan dan tambang diobral ugal-ugalan demi memburu dolar cepat saji dengan mengebiri dokumen Amdal, memaksa masyarakat adat menanggung bencana ekologis. Dalam banyak kasus, banjir, krisis air, dan konflik agraria menjadi ongkos sosial yang dibayar komunitas tapak agar neraca ekspor tetap terlihat sehat di layar Bloomberg.
- Sektor Kesehatan: Lebih dari 90 persen bahan baku aktif obat (API) masih diimpor, sehingga pelemahan kurs langsung mengerek tarif layanan medis bagi rakyat miskin. Ketika Rupiah terguncang, yang ikut kolaps bukan sekadar angka di layar perdagangan valas, melainkan akses rakyat terhadap obat dan layanan kesehatan dasar.
- Sektor Pendidikan: Status PTN-BH memaksa kampus berwatak korporasi membebankan kenaikan biaya operasional impor—mulai dari jurnal ilmiah hingga alat laboratorium—langsung kepada mahasiswa lewat lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pendidikan tinggi perlahan berubah dari instrumen mobilitas sosial menjadi ruang seleksi kelas berbasis daya beli.
Arsitektur ekonomi politik kita akhirnya membagi struktur sosial ke dalam tiga kasta dampak kurs yang timpang. Kasta tertinggi adalah Pihak yang Sangat Diuntungkan—oligarki ekstraktif yang pendapatannya berdenominasi dolar namun upah buruhnya berbasis Rupiah. Di tengah adalah Pihak yang Cukup Dirugikan—kelas menengah urban dan korporasi domestik yang terhimpit utang USD dan inflasi.
Di dasar piramida adalah Pihak yang Sangat Ditumbalkan—buruh padat karya, pengrajin tahu-tempe, dan petani gurem yang menghadapi PHK massal serta kelangkaan pupuk tanpa instrumen lindung nilai. Mereka adalah kelompok yang pertama kali merasakan gejolak kurs, tetapi justru paling sedikit memiliki ruang perlindungan.
Kita tidak perlu bereksperimen di laboratorium untuk melihat ujung dari kerapuhan ini. pada 2022 runtuh akibat kebangkrutan devisa dan ketergantungan impor pangan-pupuk, sementara di bawah harus membayar mahal eksperimen moneter ortodoksnya dengan inflasi yang sempat menembus lebih dari 80 persen.
Beratur di barisan terbawah global, Rupiah (IDR) secara nominal bahkan kokoh berada di peringkat mata uang bernilai rendah terhadap USD—bersanding dengan Rial Iran (IRR), Dong Vietnam (VND), Leone Sierra Leone (SLL), dan Kip Laos (LAK).
Jika mata uang lain ambruk karena isolasi geopolitik (Iran) atau devaluasi sengaja demi ekspor (Vietnam), posisi rendah Rupiah mencerminkan komplikasi penyakit domestik: mentalitas ekstraktif ala Sierra Leone, jebakan utang infrastruktur non-produktif ala Laos, dan kebocoran DHE akibat cengkeraman oligarki.
Jalan Keluar atau Jalan Menuju Distopia
Jika aliansi kapbir dan tabiat ekonomi ekstraktif ini terus dipelihara, masa depan Indonesia akan mengarah pada sebuah distopia: polarisasi kelas ekstrem yang memunahkan kelas menengah, kolaps ekologis akibat obral alam demi selisih kurs, serta jebakan ketergantungan multidimensional karena gagal melahirkan teknologi dan periset mandiri.
Hal ini diperparah oleh gejala deindustrialisasi dini yang nyata; kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang pada dekade 1990-an sempat perkasa di atas 26 persen, kini terus merosot drastis hingga menyentuh angka kritis di kisaran 18 persen. Angka itu bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan penanda bahwa tubuh industri nasional perlahan kehilangan otot hulunya dan berubah menjadi sekadar pasar konsumsi bagi produk asing.
Untuk melepaskan diri dari lingkaran setan ini, negara membutuhkan exit strategy yang komprehensif. Namun, dalam teori sistem dunia, terdapat jurang pemisah yang lebar. Exit strategy ala negara pusat mengeksekusi langkah keluar dengan melimpahkan beban krisis ke seluruh dunia melalui hegemoni dolar dan kenaikan suku bunga makro.
Sebaliknya, exit strategy ala negara pinggiran selalu bersifat defensif dan menyakitkan: dipaksa melakukan penghematan anggaran ekstrem (austerity), memotong subsidi rakyat, dan mendepresiasi mata uangnya sendiri demi memenuhi kewajiban utang luar negeri di altar stabilitas moneter semu.
Guna mendobrak subordinasi tersebut, sintesis kebijakan melalui konsep Konvergensi Kebijakan Komparatif (Comparative Policy Convergence) terhadap beberapa negara semi-pinggiran yang berhasil dapat menjadi kompas:
1. Adopsi Struktur Kontrol Modal (Capital Control Framework) berkaca pada langkah radikal pasca-krisis 1998 yang menolak ortodoksi IMF, menerapkan kontrol lalu lintas modal secara agresif, dan menegakkan kewajiban konversi devisa ke mata uang domestik (repatriation requirement). Langkah yang sempat dicap “tidak rasional” oleh pasar global itu justru menjadi salah satu fondasi pemulihan ekonomi Malaysia dari krisis Asia.
2. Adopsi Kebijakan Alokasi Devisa Strategis (Strategic Foreign Exchange Allocation) meniru disiplin besi dekade 1980-an yang memaksa konglomerat (Chaebol) mengalirkan devisa ke industri hulu berat, atau yang mengarahkan kapital komoditas untuk mendanai industrialisasi substitusi impor (ISI).
Indonesia sebenarnya memiliki instrumen regulasi DHE dan aturan wajib Rupiah. Memang, dari kacamata ortodoksi tekno-monetaris, langkah Bank Indonesia menaikkan BI-Rate hingga ke level tinggi sering kali dijustifikasi sebagai keharusan matematis demi menjaga interest rate differential—selisih suku bunga yang menarik—agar modal asing tidak kabur secara masif (capital outflow).
Para penganut New Institutional Economics juga mungkin akan menyanggah bahwa kontrol modal ekstrem ala Malaysia 1998 terlalu berisiko mendegradasi kredibilitas institusi investasi kita dan memicu blacklisting pasar modal global.
Namun, argumen-argumen konvensional tersebut meleset dari esensi masalah. Taktik moneter ortodoks terbukti tidak berdaya mengatasi pelemahan struktural dan justru menjadi bumerang yang mematikan sektor riil serta UMKM lokal.
Kebijakan suku bunga tinggi adalah obat penenang sesaat yang keliru, sebab ia sibuk mengobati gejala kepanikan di pasar modal sembari membiarkan “kebocoran lambung” ekonomi—berupa dolar eksportir oligarki yang lolos parkir ke bank-bank asing tanpa sanksi pidana yang menjerakan—tetap menganga.
Tanpa reformasi struktural pada institusi domestik untuk menyumbat pemburuan rente ini, instrumen moneter secanggih apa pun hanya akan menjadi sekadar kosmetik finansial.
Oleh karena itu, kita membutuhkan exit strategy ala Indonesia yang dirumuskan melalui kontekstualisasi sosiologis dan ideologis (ideological-sociological contextualization) agar berpijak pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penegakan repatriasi mutlak DHE tidak boleh diletakkan dalam logika liberal untuk sekadar menyelamatkan portofolio pasar keuangan, melainkan harus di-rekonseptualisasi melalui kerangka Demokrasi Ekonomi sebagai instrumen akumulasi kapital nasional guna mendanai industrialisasi hulu yang inklusif.
Strategi ini tentu bukan bentuk proteksionisme buta yang mengulangi kegagalan substitusi impor absolut ala Amerika Latin dekade 1970-an, melainkan sebuah lompatan industri strategis yang berorientasi pada peningkatan efisiensi teknologi, transfer pengetahuan, serta penguatan kapabilitas riset domestik yang kompetitif secara global. Sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945, kedaulatan moneter harus dioperasikan untuk kemakmuran rakyat, bukan stabilitas semu para pemburu rente.
Sebab, fondasi ekonomi republik ini sejatinya tegak di atas prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Industrialisasi hulu yang dirancang tidak boleh terjebak pada watak produktivisme buta ala kapitalisme Barat yang mengulangi eksploitasi alam dan manusia, melainkan sebuah transformasi industri yang humanis, emansipatoris, berbasis pemulihan ekologis, serta menjaga kedaulatan komunitas tapak.
Tantangan terbesar dari peta jalan ini tentu saja terletak pada buruknya mentalitas eksekusi akibat regulatory capture, di mana institusi pengawas kerap disetir oleh oligarki itu sendiri. Oleh karena itu, guna menanggulangi kebocoran institusional ini, kita harus menanggalkan pendekatan administratif linier yang kompromistis.
Kontekstualisasi sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan radikal-struktural: mengategorikan tindakan pelarian DHE sebagai kejahatan sabotase ekonomi yang diancam penyitaan aset total, menerapkan kontrol devisa mutlak yang memutus akses perbankan swasta dari lalu lintas valas spekulatif, serta memberikan hak veto konstitusional kepada dewan buruh dan komunitas tapak untuk mengontrol arus kapital di pintu-pintu ekspor.
Devisa yang ditarik pulang wajib dipaksa secara regulatif masuk ke dalam pos-pos vital pembebasan ketergantungan: membiayai pembangunan industri bahan baku aktif farmasi domestik, mempabrikasi mesin dan teknologi manufaktur lokal, serta membangun kedaulatan pangan berbasis komunitas petani gurem. Kolektivisme ekonomi berbasis koperasi pertanian modern dan sterilisasi BUMN dari praktik eksploitatif harus menjadi panglima pertahanan kurs.
Menyatakan rakyat kecil tidak terpengaruh dolar adalah bentuk gaslighting politik untuk menutupi ketidakberdayaan negara di hadapan kapitalisme global. Seperti kata dalam Globalization and Its Discontents: “Sistem keuangan global didesain tidak adil, di mana risiko selalu dialihkan kepada negara berkembang dan kelompok termiskin.”
Selama aliansi kapbir dibiarkan menguras alam untuk disimpan di luar negeri sementara hak dasar rakyat dipasok dari impor, maka setiap sen kenaikan dolar akan selalu menjadi palu gada yang menghantam meja makan rakyat miskin. Rakyat tidak butuh retorika penenang; rakyat butuh kedaulatan ekonomi yang nyata.***
Penulis: BK Widhiasto, Kader GMNI IPB.
