Marhaenist.id – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Putusan ini tidak membatalkan UU Kesehatan, tetapi mengoreksi arah pengaturannya, terutama terkait posisi Konsil Kesehatan Indonesia, kolegium, dan organisasi profesi.
Inti dari putusan MK ini adalah menata ulang hubungan antara negara dan profesi kesehatan, agar praktik kedokteran dan tenaga kesehatan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, melainkan kembali pada prinsip ilmiah, profesional, dan independen.
Putusan ini penting karena dampaknya langsung menyentuh:
– dokter dan tenaga kesehatan,
– mahasiswa kedokteran dan pendidikan spesialis, serta
– masyarakat sebagai pasien.
1. Konsil di Bawah Presiden, Tapi Tidak Boleh Dikendalikan Politik
MK menegaskan bahwa Konsil Kesehatan Indonesia:
– Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,
– Namun harus bersifat independen.
Independen di sini berarti konsil:
– Tidak boleh diintervensi kepentingan politik,
– Tidak boleh dikendalikan sepenuhnya oleh kementerian.
Maknanya, pemerintah boleh membina dan mengoordinasikan, tetapi tidak berhak mengatur isi keilmuan, standar kompetensi, atau urusan akademik tenaga kesehatan. Negara mengatur kerangka, bukan menguasai ilmu.
2. Kolegium Bukan Alat Pemerintah, Tapi Rumah Keilmuan yang Mandiri
Salah satu koreksi paling penting dari MK adalah soal kolegium. Aturan sebelumnya menempatkan kolegium seolah hanya sebagai alat pelaksana kebijakan.
MK menegaskan bahwa:
– Kolegium adalah kumpulan ahli tiap cabang ilmu kesehatan,
– Menjadi bagian keanggotaan Konsil,
– Dan menjalankan tugas secara independen.
Maknanya, kolegium—termasuk kolegium dokter spesialis—berhak menentukan standar keilmuan, pendidikan, dan kompetensi, bukan sekadar menjalankan perintah administratif pemerintah.
3. Standar Profesi Tidak Boleh Ditentukan Sepihak oleh Menteri
MK juga mengoreksi ketentuan yang memberi kewenangan besar kepada Menteri dalam penetapan standar profesi.
Putusan MK menegaskan:
– Standar profesi disusun oleh Konsil dan Kolegium,
– Organisasi profesi tetap dilibatkan,
– Peran Menteri hanya administratif, bukan menentukan isi standar.
Maknanya, ilmu kedokteran dan kesehatan tidak boleh ditentukan oleh kebijakan politik atau birokrasi, tetapi oleh para ahli sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Organisasi Profesi Diakui, Tapi Harus Bersatu
MK menyatakan bahwa:
– Tenaga medis dan tenaga kesehatan harus membentuk satu wadah besar organisasi profesi,
– Prosesnya dikoordinasikan pemerintah,
– Dengan batas waktu maksimal satu tahun sejak putusan dibacakan.
Maknanya, negara ingin mengakhiri fragmentasi organisasi profesi, tetapi tidak boleh mematikan peran dan kemandirian profesi itu sendiri. Penyatuan dimaksudkan untuk ketertiban, bukan penyeragaman isi keilmuan.
5. Etika dan Disiplin Profesi Bukan Urusan Pemerintah
MK secara tegas menyatakan bahwa:
– Etika dan disiplin profesi bukan kewenangan pemerintah,
– Ketentuan UU yang memberi kewenangan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Maknanya, pelanggaran etik dokter dan tenaga kesehatan harus dinilai oleh sesama profesi melalui mekanisme ilmiah dan etik, bukan oleh pejabat atau mekanisme politik.
6. Pengawasan Tetap Ada, Tapi Harus Profesional
MK menegaskan bahwa pengawasan tetap diperlukan, namun:
– Tidak bisa dilakukan sembarangan atas nama “masyarakat”,
– Harus melibatkan unsur yang jelas, yaitu:
Kolegium, Majelis disiplin profesi, Pemerintah, Akademisi, Pakar terkait.
Maknanya, pengawasan harus berimbang, berbasis keahlian, dan profesional, bukan populis atau politis.
7. Dampak Nyata Putusan MK terhadap Praktik Kedokteran (Dampak bagi Dokter)
Dampak positif:
– Kolegium kembali kuat dan mandiri dalam menentukan standar kompetensi dan pendidikan spesialis.
– Etika dan disiplin profesi tidak lagi berada di bawah kendali pemerintah.
– Perlindungan profesional meningkat karena keputusan medis berbasis ilmu, bukan kepentingan non-medis.
Tantangan:
– Organisasi profesi harus bersatu, yang tidak mudah dan berpotensi memunculkan konflik internal.
– Masa transisi aturan turunan berpotensi membingungkan.
Kesimpulan untuk dokter:
Secara profesional dan etik jelas diuntungkan, meski dituntut berbenah dan berkompromi secara internal.
8. Dampak Nyata Putusan MK terhadap Praktik Kedokteran (Dampak bagi Mahasiswa Kedokteran dan PPDS).
Dampak positif:
– Kurikulum lebih stabil dan berbasis ilmu.
– Uji kompetensi lebih kredibel karena dikendalikan kolegium.
– Mutu pendidikan lebih terjaga dalam jangka panjang.
Tantangan:
– Masa transisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian sementara bagi PPDS aktif.
Kesimpulan untuk mahasiswa:
Diuntungkan dalam jangka panjang, meski jangka pendek perlu adaptasi.
9. Dampak Nyata Putusan MK terhadap Praktik Kedokteran (Dampak bagi Pasien dan Masyarakat)
Dampak positif:
– Dokter lebih independen dalam mengambil keputusan medis.
– Mutu layanan lebih konsisten karena standar dijaga ahli.
– Pengawasan lebih berimbang dan profesional.
Catatan penting:
– Dampak tidak instan, perlu waktu untuk terasa di lapangan.
Kesimpulan untuk pasien:
Diuntungkan dari sisi keselamatan dan mutu layanan.
10. Siapa yang Diuntungkan dan Siapa yang Dibatasi?
Pihak yang Diuntungkan
– Dokter dan tenaga kesehatan.
– Dunia pendidikan kedokteran.
– Pasien dan masyarakat luas.
Pihak yang Dibatasi
– Pemerintah, terutama kementerian teknis, yang tidak lagi bisa mengendalikan penuh profesi.
– Kepentingan non-medis yang ingin mempercepat produksi tenaga kesehatan tanpa standar kuat.
– Organisasi profesi yang tidak mau bersatu dan berjalan sendiri-sendiri.
Take Home Massage : Inti Besar Putusan MK adalah sebagai berikut:
1. Negara mengatur, tapi tidak menguasai ilmu.
2. Profesi bertanggung jawab, tapi tidak kebal hukum.
3. Pasien dilindungi melalui mutu, bukan birokrasi.***
Penulis: Anton Christanto, Wakil Ketua III Perhati-KL Pusat 2025–2028, Alumni GMNI.
