Marhaenist.id, Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) dibawah kepemimpinan Sujarhi-Amir menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp17.700 per dolar Amerika Serikat (AS).
Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal serius yang menunjukkan masih rentannya struktur ekonomi nasional di tengah tekanan global yang semakin kompleks.
Ketua DPP GMNI Bidang Perekonomian, Rino Bakhtiar, menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada apakah masyarakat menggunakan dolar AS dalam kehidupan sehari-hari, melainkan pada dampak struktural pelemahan rupiah terhadap perekonomian nasional.
“Persoalannya bukan apakah masyarakat desa menggunakan dolar atau tidak. Persoalannya adalah struktur ekonomi nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor, sehingga pelemahan rupiah tetap berisiko menekan biaya produksi dan daya beli masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Rino, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, masyarakat memang tidak melakukan transaksi langsung menggunakan dolar AS. Namun, pelemahan rupiah tetap berdampak luas karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku, barang modal, dan kebutuhan produksi dari luar negeri.
DPP GMNI pun meminta pemerintah bersama Bank Indonesia segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Rino menilai narasi yang menyebut kondisi saat ini tidak seburuk krisis 1998 perlu disikapi secara kritis dan proporsional.
“Memang konteksnya berbeda dengan krisis 1998. Tetapi ketika rupiah menembus Rp17.700 per dolar AS, itu menunjukkan bahwa struktur ekonomi kita masih rentan menghadapi tekanan global,” katanya.
Ia menambahkan, apabila fundamental ekonomi nasional benar-benar kuat, maka tekanan eksternal seharusnya tidak memberikan dampak sebesar yang terjadi saat ini.
“Pemerintah dan Bank Indonesia tidak boleh berlindung di balik narasi stabilitas semu yang hanya meredam kepanikan jangka pendek tanpa menyentuh akar persoalan struktural,” tegasnya.
DPP GMNI menilai pelemahan rupiah memang dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari penguatan dolar AS hingga eskalasi geopolitik global.
Namun di sisi lain, kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan tingginya ketergantungan ekonomi domestik terhadap faktor luar negeri.
Rino menyebut situasi ini harus dijadikan momentum koreksi nasional untuk membenahi arah pembangunan ekonomi secara lebih mendasar.
“Pelemahan rupiah ini seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar kepanikan musiman. Jika akar persoalan tidak dibenahi, kita hanya akan terus mengulang siklus krisis yang sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPP GMNI menyoroti struktur impor Indonesia yang masih didominasi oleh bahan baku dan barang modal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan industri nasional terhadap kebutuhan eksternal.
“Ketika struktur produksi masih bergantung pada impor, pelemahan rupiah akan selalu menjadi tekanan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional,” jelas Rino.
Karena itu, DPP GMNI menilai pemerintah tidak cukup hanya merespons situasi dengan kebijakan jangka pendek yang bersifat reaktif.
Organisasi tersebut mendorong langkah korektif dan struktural melalui percepatan substitusi impor, penguatan hilirisasi industri nasional, serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terukur dan berpihak pada kepentingan nasional.
DPP GMNI menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional hanya dapat dibangun melalui basis produksi yang kuat dan tingkat ketergantungan eksternal yang rendah.
Dalam konteks tersebut, pelemahan rupiah harus dijadikan momentum untuk kembali meneguhkan arah pembangunan nasional yang berlandaskan semangat Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Selain itu, DPP GMNI juga mengajak masyarakat untuk memperkuat dukungan terhadap produk dalam negeri dan usaha rakyat sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi nasional.
“Ketahanan ekonomi tidak lahir dari ketergantungan yang terus dipelihara, tetapi dari keberanian membangun kemandirian produksi nasional secara serius dan berkelanjutan,” pungkas Rino.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
