Marhaenist.id, Jakarta – Interupsi Senator Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjadi penanda penting perlawanan politik rakyat Papua terhadap arah pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari kebutuhan riil masyarakat adat.
Dalam forum resmi negara tersebut, Finsen secara tegas meminta Presiden RI Prabowo Subianto menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua.
Di hadapan forum paripurna, Finsen menegaskan bahwa penolakan terhadap sawit merupakan kehendak langsung masyarakat adat Papua, bukan sikap personal atau manuver politik sesaat.
“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” tegas Finsen di hadapan forum paripurna, usai dipersilakan berbicara oleh Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Rabu (14/01/2026).
Penolakan tersebut, menurut Finsen, bukan sekadar persoalan komoditas atau investasi, melainkan kritik mendasar terhadap model ekonomi ekstraktif yang selama ini menjadikan Papua sebagai wilayah ekspansi modal, bukan sebagai subjek pembangunan.
Ia menilai, kebijakan sawit di Papua berpotensi mengulang pola lama eksploitasi sumber daya alam yang mengorbankan tanah adat, hutan, dan ruang hidup masyarakat.
Dalam perspektif budaya geopolitik Nusantara dan Marhaenisme, sawit dipandang bukan sebagai simbol kemajuan, melainkan sebagai bentuk perampasan alat produksi rakyat, yang meminggirkan posisi orang Papua dalam sistem ekonomi nasional.
Finsen yang juga merupakan Alumni GMNI menekankan bahwa pembangunan sejati harus bertumpu pada kedaulatan rakyat atas tanahnya, bukan pada perluasan konsesi korporasi.
Selain menolak ekspansi sawit, Finsen juga melontarkan kritik keras terhadap pembentukan batalion ketahanan pangan di Papua. Menurutnya, pelibatan pendekatan keamanan dalam isu pangan justru menunjukkan kegagalan negara membaca kebutuhan dasar masyarakat.
“Itu didatangkan apa, batalion pertanian atau perkebunan? Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” ujar Finsen.
Pernyataan tersebut mempertegas paradoks pembangunan di Papua: ketika negara berbicara tentang ketahanan pangan dan kedaulatan wilayah, yang dihadirkan justru struktur militer, bukan penguatan kapasitas produksi rakyat. Dalam pandangan Marhaenisme, ketahanan pangan sejati lahir dari rakyat yang berdaulat atas tanahnya, bukan dari disiplin senjata atas ruang hidup.
Finsen pun meminta pimpinan DPD RI agar menyampaikan pesan tegas ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, guna menghentikan kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap realitas sosial, budaya, dan ekologis Papua.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang memimpin rapat menyatakan pihaknya akan mengupayakan pertemuan langsung dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi yang sama.
“Kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi untuk menyampaikan hal yang sama,” kata Sultan.
Isu sawit, ketahanan pangan, dan pendekatan keamanan di Papua kembali menjadi sorotan nasional. Bagi banyak kalangan, sikap Senator Paul Finsen Mayor mencerminkan tuntutan agar negara mengoreksi arah geopolitik-ekonomi di Papua, dari wilayah yang dipandang sebagai frontier strategis dan ladang ekspansi modal, menuju Papua sebagai rumah rakyat, ruang hidup masyarakat adat, dan bagian utuh peradaban Nusantara, sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.***
Penulis: Sang/Editor: Bung Wadhaar.
