Marhaenist.id, Jakarta – Keputusan pemerintah melanjutkan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium hingga April 2024 dinilai tidak tepat dan sarat kepentingan dari segelintir pihak.
Ekonom pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian menilai keputusan tersebut tidak menjawab akar persoalan anomali stok dan harga beras, khususnya di ritel modern, yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Dia pun mengutip temuan Ombudsman RI bahwa pasokan beras di pasaran masih dalam kondisi terbatas di sejumlah gerai ritel modern di Jakarta dan sekitarnya.
“Temuan Ombudsman yang sidak di beberapa lokasi pasar di Jakarta itu ternyata pasokan beras premium memang mulai tersedia kembali di ritel modern, tetapi jumlahnya masih terbatas. Selain itu, masih ditemukan di beberapa titik ritel modern harga beras premium tidak sesuai dengan ketentuan relaksasi HET, atau di atas HET,” ujar Eliza, Rabu (20/03/2024).
Menurut Eliza, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menelusuri secara mendalam pihak-pihak yang berpotensi secara sengaja ingin mendorong kenaikan HET secara resmi.
“Ini kan perlu ditelusuri oleh pemerintah; apakah ada pihak-pihak yang sengaja ingin mendorong agar HET ini resmi naik, tidak hanya relaksasi sementara. Pemerintah perlu menindak tegas oknum-oknum yang memanfaatkan asimetris informasi ini untuk keuntungan segelintir pihak saja,” pintanya.
“Pemerintah kemarin menyoroti kenaikan harga tiket pesawat, semestinya hal serupa dilakukan untuk pengusaha pangan yang mengendalikan pasokan ini, karena pasokan yang mereka kendalikan itu memengaruhi harga [beras],” tegasnya.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa pemerintah berhak untuk mengatur pasokan beras karena itu bagian daripada kebijakan pemerintah.
“Sebagian besar beras petani itu, tanaman padinya menggunakan pupuk subsidi, di sini pemerintah berhak mengatur pasokan beras karena di situ ada intervensi pemerintah dengan pemberian subsidi pupuk yang menggunakan APBN,” ujarnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Presiden Joko Widodo menyepakati relaksasi HET selaras dengan kenaikan harga beras premium sebesar Rp1.000/kg hingga sebulan ke depan atau April 2024. Dengan demikian, HET beras premium naik dari Rp13.900/kg menjadi Rp14.900/kg.
“Bapanas menyampaikan pada Pak Presiden agar relaksasi harga beras premium sebelumnya Rp13.900/kg ke Rp14.900/kg. Kita minta izin dan disetujui untuk diperpanjang satu bulan supaya stok di market, terutama modern market dan outlet-outlet terjaga,” kata Ariefa, Selasa (19/03/2024).
Arief menjelaskan perpanjangan kebijakan ini dalam upaya untuk menunggu turunnya harga gabah kering panen (GKP) menjelang panen raya pada Maret dan April.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memang telah meminta pemerintah untuk menaikkan sementara HET beras di gerai-gerai pasar modern, alih-alih memaksa pengusaha menekan margin di tengah isu gangguan pasok.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicolas Mandey mengatakan pada dasarnya peritel tetap akan menyediakan beras, kendati dengan margin yang menipis. Terlebih, beras dan bahan pokok lainnya merupakan faktor pendorong masyarakat berbelanja ke ritel modern.
Di sisi lain, lanjutnya, kondisi gangguan pasok di ritel makin diperburuk dengan adanya harga beras perusahaan swasta yang dijual mahal. Sementara itu, ritel tidak bisa menjual rugi karena terdapat kebijakan HET.
Dengan demikian, Roy menyebut telah mengusulkan agar pemerintah merelaksasi HET dan harga acuan beberapa komoditas pangan, seperti beras, gula, minyak goreng, serta beberapa komoditas pangan lainnya yang berpotensi mengalami kenaikan pada Februari.
“Otomatis kami berharap ada relaksasi HET, atau Bulog harus bisa menjamin pasokan beras masuk ke ritel. Kita meeting [sudah melakukan pertemuan untuk] meminta jaminan itu,” ujarnya saat ditemui Senin (12/02/2024).
