Marhaenist.id, Kendari – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk membangun sinergisitas bersama pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda silaturahmi bersama Gubernur Sultra Andi Sumangerukka yang dihadiri oleh jajaran Pengurus PA GMNI Sulawesi Tenggara yang bertempat di Kantor Gubernur Sultra, Selasa (19/5/2026).
Dalam pertemuan itu, DPD PA GMNI Sultra menekankan pentingnya kolabo mirasi antara elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah guna memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua DPD PA GMNI Sultra, Dr. Nurhayati, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa organisasi alumni GMNI memiliki tanggung jawab moral untuk terus hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan daerah.
“PA GMNI Sultra siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Kami ingin memastikan program pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat ditemui awak media usai silaturahmi itu berlangsung.
Dr. Nurhayati yang akrab disapa Kak Ati oleh seluruh Kader GMNI se-Sultra menambahkan, pengawalan terhadap kebijakan publik harus dilakukan secara konstruktif dan kritis.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Adanya pengawalan pada kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemda Sultra harus dilakukan secara konstruktif dan kritis maka dari itu dibutuhkan sinergisitas antara pemda dan elemen masyarakat dan itu menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, DPD PA GMNI Sultra juga menyoroti sejumlah isu strategis daerah, mulai dari penguatan sektor pendidikan, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Selain itu, organisasi alumni tersebut, kata Dr. Nurhayati telah mendorong agar pemerintah daerah lebih terbuka dalam melibatkan masyarakat sipil dan kelompok pemuda dalam proses penyusunan maupun pengawasan kebijakan publik.
“Partisipasi publik penting agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kami ingin pembangunan di Sulawesi Tenggara berjalan dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial,” tambahnya.
DPD PA GMNI Sultra juga menegaskan kesiapan mereka untuk menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya dalam menyampaikan berbagai aspirasi yang ada dimasyarakat.
“Saat ini kami telah siap menjadi jembatan penghubung komunikasi antara Warga Sultra dan Pemerintah Daerah dalam menampung segala aspirasi untuk disampaikan ke Pemda agar ditindaklanjuti,” tandas Wakil Ketua DPD PA GMNI Sultra itu.
Dengan semangat nasionalisme dan nilai-nilai Marhaenisme, DPD PA GMNI Sultra berharap terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.***
Penulis: Bung Wadhaar/Editor: Bung Wadhaar
