Marhaenist.id, Jakarta — Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 8 persen yang memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt) dinilai bukan sekadar gejolak teknis pasar.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menegaskan peristiwa ini sebagai peringatan serius atas rapuhnya fondasi kepercayaan ekonomi nasional.
Ketua DPP GMNI, Sujahri Somar, menyatakan bahwa guncangan di pasar modal selalu memiliki implikasi luas, jauh melampaui sekadar fluktuasi angka indeks. Menurutnya, runtuhnya kepercayaan investor akan berdampak langsung pada sektor riil, dunia kerja, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Pasar bukan sedang bereaksi berlebihan. Pasar sedang membaca arah kebijakan. Ketika sinyal yang ditangkap adalah ketidakpastian, maka yang terjadi bukan koreksi biasa, melainkan kepanikan yang sistemik,” tegas Sujahri dalam keterangannya, Selasa.
GMNI menilai sentimen eksternal, seperti isu penyesuaian kebijakan indeks global oleh MSCI, memang menjadi pemicu awal. Namun, dampaknya dinilai jauh lebih destruktif akibat melemahnya persepsi terhadap independensi Bank Indonesia (BI) sebagai benteng terakhir stabilitas ekonomi nasional.
“Masalahnya bukan hanya MSCI. Masalahnya adalah ketika benteng moneter kita dipersepsikan tidak lagi netral. Dalam kondisi seperti itu, satu sentimen negatif kecil bisa berubah menjadi gelombang besar,” ujar Sujahri.
Ia menekankan bahwa independensi bank sentral bukan isu elitis, melainkan menyangkut kepercayaan publik dan pasar. Bank sentral yang dipersepsikan terlalu dekat dengan kepentingan politik akan dicurigai mengambil kebijakan jangka pendek, bukan demi stabilitas jangka panjang.
“Investor membutuhkan kepastian bahwa kebijakan moneter dibuat dengan kepala dingin, bukan dengan pertimbangan politik. Begitu keyakinan itu hilang, modal akan mencari tempat yang lebih aman,” katanya.
Menurut GMNI, derasnya arus keluar modal asing (capital outflow) dan tekanan terhadap pasar keuangan kerap menjadi pintu masuk krisis ekonomi yang lebih luas. Jika dibiarkan, dampaknya akan menjalar ke sektor perbankan, pembiayaan usaha, hingga daya beli masyarakat.
“Krisis ekonomi selalu dimulai dari krisis kepercayaan. Dan krisis kepercayaan selalu berawal dari kebijakan yang tidak transparan,” tegas Sujahri.
Lebih lanjut, DPP GMNI mengingatkan bahwa krisis ekonomi tidak pernah berhenti di ruang pasar. Sejarah menunjukkan, ketika stabilitas ekonomi terguncang, kelompok masyarakat paling rentan akan menjadi korban pertama.
“Ketika pasar goyah, yang pertama terdampak bukan elite, tetapi pekerja. PHK, harga naik, akses kredit menyempit—di situlah krisis sosial mulai tumbuh,” ujarnya.
Ia menilai, jika kepercayaan terhadap institusi ekonomi negara terus tergerus, Indonesia berisiko menghadapi spiral krisis, mulai dari pasar keuangan, sektor riil, hingga ketegangan sosial.
“Jangan anggap ini sekadar urusan grafik saham. Ini soal dapur rakyat. Jika ekonomi runtuh, stabilitas sosial ikut runtuh,” katanya.
Pernyataan Sikap DPP GMNI
Atas kondisi tersebut, DPP GMNI menyampaikan sikap sebagai berikut:
1. Menolak Politisasi Bank Indonesia
GMNI menilai penempatan figur berlatar belakang politik dalam jabatan strategis Bank Indonesia berisiko merusak kredibilitas kebijakan moneter dan memicu krisis ekonomi yang lebih luas.
“Bank sentral bukan ruang kompromi politik. Sekali kredibilitasnya rusak, ongkosnya dibayar rakyat.”
2. Menilai Lemahnya Mitigasi Dampak Global
Ketidaksiapan otoritas dalam menjaga marwah independensi BI dinilai membuat Indonesia gagal meredam efek kebijakan indeks global.
“Negara yang kuat bukan negara yang kebal krisis, melainkan negara yang dipercaya pasar saat krisis datang.”
3. Menuntut Jaminan Nyata Independensi Kebijakan Moneter
GMNI mendesak pemerintah dan Bank Indonesia memberikan jaminan terbuka bahwa kebijakan moneter ke depan bebas dari intervensi politik.
“Pasar membutuhkan kejelasan, rakyat membutuhkan kepastian. Tanpa itu, ketidakpastian akan berubah menjadi krisis.”
Menutup pernyataannya, Sujahri mengingatkan bahwa menyalahkan faktor eksternal tanpa pembenahan internal hanya akan mempercepat krisis.
“Krisis ini bukan takdir, melainkan peringatan. Kembalikan Bank Indonesia pada marwah independensinya, atau kita sedang membuka pintu bagi krisis ekonomi yang akan merambat menjadi krisis sosial,” pungkasnya.***
Penulis: Redaksi/Editor: Redaksi..
