Marhaenist.id, Jakarta – Kisruh antara Koperasi pedagang dengan manajemen Plasa 2 Blok M berdampak buruk bagi iklim kewirausahaan di Jakarta. Apalagi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum saat ini tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah pusat yang menekan lewat beleid perpajakan.
DPD Petisi Brawijaya (PB) Jakarta menilai kekisruhan ini tidak terjadi lagi di kawasan atau properti milik Pemprov DKI Jakarta lainnya.
“Kami melihat kasus ini bisa muncul berulang bila Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam mengelola kawasan komersial milik Pemprov,” ujar Sigit Budi, Ketua DPD Petisi Brawijaya Jakarta (7/9/2025).
Menurut Ketua DPD Petisi Brawijaya (PB) Jakarta, kasus serupa pernah terjadi di Pasar Santa, dimana para pedagang juga menutup usahanya paska pengelola pasar menaikan harga sewa secara sepihak.
Menyikapi kasus ini, Petisi Brawijaya (PB) Jakarta apresiasi Gubernur DKI Jakarta memberikan kelonggaran sewa gratis selama 2 bulan kepada penyewa Plasa 2 Blok M yang dikelola BUMD MRT Jakarta.
“Kami berharap kebijakan Gubernur Jakarta ditindaklanjuti aparatur dibawahnya,” tegas Sigit Budi.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
