Marhaenist.id – Tulisan ini bagian dari refleksi bagi kita sebagai kader GMNI yang terombang-ambing oleh perpecahan yang ada di internal GMNI itu sendiri. Para aktivis GMNI sebetulnya sadar bahwa GMNI tengah berada di antara “perang ide/perang kelompok” yang membawa GMNI justru pada posisi saling klaim legitimasi atas interpretasi tentang siapa yang paling memperjuangkan marhaenisme secara paripurna.
Keadaan yang dialami oleh GMNI (perang ide/perang kelompok) dapat dimaknai sebagai realitas konstruktif pada taraf dialektika ilmu pengetahuan dalam hal mendiskusikan tema-tema aktual yang bersinggungan dengan peranan ideologi yang dibawa terhadap permasalahan yang ada. Tetapi, “perang ide/perang kelompok” pada taraf tertentu dapat menjadi realitas destruktif apabila berimplikasi pada perpecahan organisasi secara struktural hingga tingkat basis.
Akibatnya kondisi demikian memperlemah gerakan itu sendiri sehingganya GMNI mengalami degradasi dan kejumudan dalam hal kaderisasi dan organisasi akibat perpecahan yang terawat sejak 2019.
Ilusi Ideologi
Diawali dari sebuah pertanyaan kritis untuk mengurai permasalahan di internal GMNI; mengapa organisasi mahasiswa yang mengklaim sebagai pewaris ajaran Bung Karno terjebak pada ilusi ideologi? Ilusi ideologi merupakan istilah yang diciptakan untuk mempermudah pemahaman tentang fenomena adanya narasi-narasi perdebatan yang terkemas rapih dengan mengatasnamakan ‘memperjuangkan ideologi’ padahal fondasi narasi tersebut secara fundamental disokong oleh selubung agenda politik kekuasaan antar kubu.
Agenda politik kekuasaan tak abai menjadikan organisasi gerakan mahasiswa sebagai pelindung kemapanan politik. Hal ini dapat kita ketahui bahwa organisasi gerakan mahasiswa memiliki daya tawar tinggi untuk dipakai mengamankan posisi politik elit.
Organisasi gerakan mahasiswa yang dianggap sebagai kepanjangan tangan aspirasi rakyat dimonopoli dan dikooptasi dengan harapan organisasi gerakan mahasiswa lebih dapat dikendalikan dan menghindari aspirasi rakyat sebagai keutamaan perjuangan.
Alih-alih kedudukan politik ialah bagian untuk melakukan perbaikan dan menciptakan kesejahteraan, justru tak lain kedudukan tersebut dipakai untuk mendahulukan kepentingan elektoral dengan salah satu modusnya mengamputasi organisasi gerakan mahasiswa agar tidak lagi aspiratif dengan cara memecah-mecah kekuatannya.
Marhaenisme sendiri diciptakan oleh Bung Karno sebagai ideologi untuk menyatukan kaum marhaen atas politik devide et impera yang menciptakan ketidakadilan akibat imperialisme dan kolonialisme yang beroperasi. Pada prinsipnya, marhaenisme terumuskan untuk menghendaki adanya persatuan.
Kehendak persatuan di dalamnya mengandung sebuah kekuatan yang dapat dikapitalisasi sebagai instrumen untuk melawan, bukan kawan sendiri, melainkan musuh-musuh kaum marhaen. Secara luas, marhaenisme ialah fitur fundamental yang dirumuskan menjadi ideologi untuk mengonsolidasikan kekuatan kaum marhaen supaya mereka dapat memahami cara kerja imperialisme dan bagaimana cara melawannya.
Marhaenisme yang dipikul GMNI hari ini berbanding terbalik dengan semangat awal penciptaannya. Narasi-narasi ideologis oleh segenap ‘elit’ GMNI dipakai sebagai instrumen komodifikasi, mengomersiliasikan narasi ideologi untuk kepentingan politik kekuasaan. Watak seperti ini tidak mempertemukan ideologi dengan diaspora praksis, terutama advokasi terhadap kaum marhaen.
Jalan Persatuan Sebagai Kunci Gerakan
Politik devide et impera pernah menyelinap dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Sengaja modus itu dioperasikan untuk memecah belah masyarakat supaya mudah untuk dikendalikan. Metode yang dipakai dengan cara memanfaatkan perbedaan agama, suku, ras, dan etnis.
Dengan memecah belah masyarakat, para kolonial berkepentingan agar persatuan antar masyarakat tidak dapat terkonsolidasi dan dengan begitu mereka dapat melakukan masifikasi untuk menjajah secara terus menerus.
Bung Karno dengan piranti pembacaan yang kuat dalam melihat fenomena ini kala itu, ia menggagas ide marhaenisme sebagai sarana untuk menyatukan masyarakat (kaum marhaen). Bung Karno paham kelindan antara strategi politik devide et impera dengan wajah imperialisme dan kapitalisme melalui kolonialisme yang membutuhkan penguasaan terhadap sumber bahan baku untuk keberlanjutan proses akumulasi kapital.
Bung Karno memahami politik devide et impera merupakan permasalahan utama yang menghambat proses konsolidasi rakyat untuk menggapai kemerdekaan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ia secara rutin mendidik rakyat melalui pidato-pidatonya tentang betapa pentingnya Persatuan Nasional dilakukan. Bagi Bung Karno, Persatuan Nasional merupakan kunci dari pergerakan rakyat untuk melawan kolonialisme dan mencapai kemerdekaan Indonesia.
Tragedi yang dialami GMNI memiliki kemiripan dengan kondisi pra-kemerdekaan. Peristiwa awal dimulai pada tahun 2019 pada saat gelaran Kongres GMNI yang melahirkan kepemimpinan di tingkat Pusat hingga Komisariat terpecah belah. Akan mustahil perpecahan GMNI dinilai sebagai bagian dari proses ‘mempertarungan ideologi’ dengan menggelorakan klaim pihak ini lah yang akan menolong marhaen.
Permasalahan terpecahnya GMNI menjadi konsekuensi logis dari praktik agenda selubung atau diaspora praksis perebutan kekuasaan. Lebih memprihatinkan lagi, dampak perpecahan mengakibatkan kader-kader di tingkat komisariat saling pesimis dan trusth issue terhadap kader sesamanya; mereka saling bertanya dari gerbong mana dan dari barisan siapa. Bagaimana pun, posisi struktur di tingkat Pusat ialah legitimasi yang diberikan dari tingkat basis.
Ini menjadi keprihatinan tersendiri apabila di tiap tahun struktur di tingkat basis menggelorakan semangat kaderisasi untuk rekrutmen kader, menempa sumber daya manusia untuk dibentuk karakternya menjadi seorang marhaenis dan peka terhadap permasalahan sosial, namun yang dilihat oleh struktur di tingkat Pusat justru potret pemenuhan kuota keanggotaan untuk melegitimasi posisi strukturalnya.
Aspirasi persatuan di tingkat basis bukan narasi politis yang di-drive oleh demagog. Aspirasi tersebut berkaitan kuat dengan upaya merevitalisasi organisasi dan ideologi untuk dihidupkan kembali dengan semangat gotong royong.
Perpecahan di GMNI akan memperlemah gerakan itu sendiri. Pada prinsipnya, gerakan mahasiswa tidak boleh kehilangan makna awal dari makna gerakan mahasiswa itu sendiri. GMNI memikul tanggung jawab menjadikan marhaenisme mengideologisasi dalam tataran sosial kemasyarakatan.
Persatuan di tubuh GMNI menjadi konsekuensi logis agar GMNI dapat selangkah lebih maju menghadapi perubahan zaman yang kian cepat. Jalan Persatuan adalah kunci gerakan! Merdekaaa…!!!
Penulis: Wildan A. Y, Kader GMNI Jatim.
