By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Marhaenist
Log In
  • Infokini
    • Internasionale
  • Marhaen
    • Marhaenis
    • Marhaenisme
    • Study Marhaenisme
    • Sukarnoisme
  • Indonesiana
    • Kabar Alumni GMNI
    • Kabar GMNI
  • Kapitalisme
  • Polithinking
  • Insight
    • Bingkai
    • Historical
  • Manifesto
  • Opini
Onward Issue:
DPP GMNI Mendorong Pelaksanaan UHC: Tidak Menyisakan Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Demokrasi Bukan Dagangan Elite: GMNI Situbondo Tolak Tegas Pilkada oleh DPRD
Dokumen Rahasia Amerika: AS Mengetahui Skala Pembantaian Tragedi 1965
Kendalikan Hama Belalang dengan Ayam: Kebijakan Kemandirian Pangan Ibrahim Traoré di Burkina Faso
Sukarno dan Analisis Anti-Kolonialnya yang tidak Rasis

Vivere Pericoloso

Ever Onward Never Retreat

Font ResizerAa
MarhaenistMarhaenist
Search
  • Infokini
    • Internasionale
  • Marhaen
    • Marhaenis
    • Marhaenisme
    • Study Marhaenisme
    • Sukarnoisme
  • Indonesiana
    • Kabar Alumni GMNI
    • Kabar GMNI
  • Kapitalisme
  • Polithinking
  • Insight
    • Bingkai
    • Historical
  • Manifesto
  • Opini
Ikuti Kami
Copyright © 2025 Marhaenist. Ever Onward Never Retreat. All Rights Reserved.
Indonesiana

Jangan Dengar Apa Kata Deddy, Ayo Tolak RUU TNI!

La Ode Mustawwadhaar
La Ode Mustawwadhaar Diterbitkan : Selasa, 18 Maret 2025 | 21:17 WIB
Bagikan
Waktu Baca 2 Menit
Ayo Tolak RUU TNI!/MARHAENIST.
Bagikan

Marhaenist.id – Deddy Corbuzier dalam videonya menyebut bahwa penolakan rapat DPR di Hotel Fairmont Jakarta dilakukan oleh “orang tak dikenal.”

Framing ini berbahaya dan menyesatkan. Kenapa?

Mari kita bahas!

Sekelompok orang dalam video itu bukan “orang tak dikenal,” melainkan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari puluhan organisasi kredibel seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty, AJI, ICJR, WALHI, dan banyak lagi.

Organisasi-organisasi ini punya eksistensi yang jelas, rekam jejak panjang, dan ahli di bidangnya. Mereka bukan kelompok anonim yang tiba-tiba muncul, melainkan bagian dari gerakan sipil yang sudah lama mengadvokasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dengan menyebut mereka “orang tak dikenal,” Deddy meremehkan dan mengecilkan peran masyarakat sipil. Seolah-olah kritik terhadap RUU TNI ini datang dari pihak yang tidak kredibel atau tidak punya kepentingan untuk memperjuangkan demokrasi.

Kenapa framing ini berbahaya?
👉 Bisa mengarah pada delegitimasi gerakan sipil
👉 Mempermudah stigmatisasi aktivis sebagai “perusuh”
👉 Mengalihkan perhatian dari substansi kritik terhadap RUU TNI.

Sebarkan penjelasan ini untuk mengurangi dampak dari framing yang melemahkan masyarakat sipil!

Mengapa RUU TNI harus ditolak?

Kalau sampai disahkan, maka pintu bagi militer untuk masuk ke pemerintahan sipil bakal terbuka lebar. Kita bukan cuma ngomongin satu atau dua posisi strategis, tapi ini bisa jadi awal dari kembalinya dominasi militer dalam urusan negara.

Bayangkan kalau banyak posisi menteri, kepala daerah, atau bahkan lembaga lain diisi oleh tentara aktif. Demokrasi yang sudah susah payah dibangun bisa runtuh pelan-pelan.

Kita udah pernah ngalamin zaman di mana militer punya kekuasaan terlalu besar. Orde Baru adalah bukti nyata bagaimana dwi fungsi ABRI menghilangkan kebebasan berpendapat, membungkam oposisi, dan memastikan rakyat cuma bisa tunduk tanpa bisa melawan.

Baca Juga:   Indonesiaku Lagu Baru Erros Djarot, Menerawang, Memandang Tentang ke Indonesiaan

Kalau RUU ini disahkan, kita bakal kembali ke pola yang sama. Demokrasi cuma jadi formalitas, sementara keputusan sebenarnya diambil oleh segelintir elite yang bermental komando. Siap laksanakan, nggak boleh dibantah.

Masyarakat harus sadar, ini bukan sekadar aturan biasa. Ini bisa mengubah arah negara.

Ayo Masyarakat Indonesia #TolakRUUTNI melalui petisi dari kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil. 🔥

https://www.change.org/p/tolak-kembalinya-dwifungsi-melalui-revisi-uu-tni


Oleh: Koalisi Masyarakat Sipil.

iRadio
Bagikan Artikel
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print

ARTIKEL TERBARU

DPP GMNI Mendorong Pelaksanaan UHC: Tidak Menyisakan Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Selasa, 13 Januari 2026 | 18:01 WIB
Demokrasi Bukan Dagangan Elite: GMNI Situbondo Tolak Tegas Pilkada oleh DPRD
Selasa, 13 Januari 2026 | 12:57 WIB
Dokumen Rahasia Amerika: AS Mengetahui Skala Pembantaian Tragedi 1965
Selasa, 13 Januari 2026 | 10:42 WIB
Foto: Ibrahim Traore, Presiden Burkina Faso (Sumber: Inilah.com)/MARHAENIST.
Kendalikan Hama Belalang dengan Ayam: Kebijakan Kemandirian Pangan Ibrahim Traoré di Burkina Faso
Senin, 12 Januari 2026 | 19:19 WIB
Sukarno dan Analisis Anti-Kolonialnya yang tidak Rasis
Senin, 12 Januari 2026 | 15:03 WIB

BANYAK DIBACA

Negara Hukum Berwatak Pancasila
Kelompok Cipayung Plus Jatim Ajak Masyarakat Utamakan Persatuan dan Perdamaian Bangsa
DPR Nilai Saatnya Mahkamah Agung Bersih-Bersih
UU PDP Disahkan, Pemerintah Diminta Bentuk Pengawas Independen
Beliau Ini Tukang Buat Masjid Bagus

Lainnya Dari Marhaenist

Antara Disiplin TNI dan Ancaman Terhadap Supremasi Sipil Dalam Demokrasi Indonesia

Marhaenist.id -Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah lama dikenal sebagai institusi yang disiplin…

Marhaenisme Tanpa Rakyat: Ketika Gerakan Sosial Terjebak dalam Simbolisme

Marhaenist.id - Marhaenisme, sebagai warisan ideologis dari Soekarno, pada hakikatnya adalah sebuah…

GMNI Jaksel dan Pakar Desak Pertanggungjawaban Etik-Moral Gibran dan Dinasti Politik Jokowi

Marhaenist.id, Jakarta - Berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, akademisi, dan pengamat hukum, terus…

Kenapa Harus Adili Jokowi?

Marhaenist.id - Sepuluh tahun Jokowi berkuasa, pembangunan Indonesia selalu dibungkus dengan cerita…

DPC GMNI Binjai Apresiasi Langkah Kapolres dalam Upaya Menjaga Kamtibmas di Bulan Suci Ramadhan

Marhaenist.id, Binjai - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)…

Rezim Hibrida Prabowo

MARHAENIST - Rezim hibrida adalah rezim kekuasaan yang memiliki semua institusi demokrasi…

Kolonialisme Baru: Negara Tersandera oleh Oligarkhi

Marhaenist.id - Yang sekarang terjadi adalah Pemerintah disandera (state capture) oleh kekuatan…

RUU Dewan Pertimbangan Presiden: Konsolidasi Kekuasaan, Menguatkan Presiden Untuk Melemahkan Demokrasi

Marhaenist - Sejauh ini, keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak memberikan solusi…

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ari Saputra/Detik

Novel Baswedan: Tidak Ada Bukti Ganjar Terlibat Kasus e-KTP

Marhaenist - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut tidak…

Tampilkan Lebih Banyak
  • Infokini
  • Indonesiana
  • Historical
  • Insight
  • Kabar Alumni GMNI
  • Kabar GMNI
  • Bingkai
  • Kapitalisme
  • Internasionale
  • Marhaen
  • Marhaenis
  • Marhaenisme
  • Manifesto
  • Opini
  • Polithinking
  • Study Marhaenisme
  • Sukarnoisme
Marhaenist

Ever Onward Never Retreat

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • ▪️ Kirim Artikel
  • ▪️ Format

Vivere Pericoloso

🎧 Online Radio

Copyright © 2025 Marhaenist. Ever Onward Never Retreat. All Rights Reserved.

Marhaenist
Ikuti Kami
Merdeka!

Masuk ke akunmu

Lupa passwordmu?