MARHAENIST – Munculnya persoalan tentang mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) mendapat respon atau tanggapan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Muh. Ageng Dendy Setiawan mengatakan, pendidikan seharusnya bisa membantu meningkatkan soft skill sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Namun, dengan adanya UKT yang terbilang mahal maka peningkatan soft skill SDM di Indonesia menjadi terhambat.
“Pendidikan di Indonesia harusnya diberikan dan dijamin oleh pemerintah untuk warga negara Indonesia agar bisa menaikkan soft skill dan karakter masyarakat, penerima KIP kuliah perlu ditinjau agar tepat sasarannya, kalau kurang ya harus ditambah agar masyarakat kecil juga merasakan secara merata,” katanya, Sabtu (18/05/2024).
Dia menjelaskan, mahalnya UKT dirasakan mahasiswa sehingga menuai kritikan mahasiswa di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut dia, negara harus hadir dalam meningkatkan kapasitas SDM masyarakatnya dengan menekan biaya pendidikan semurah mungkin dengan kualitas yang unggul.
Sekjend DPP GMNI juga mengkritik soal pelatihan kartu pra kerja yang belum membawa dampak yang signifikan.
“Negara harus hadir dalam menjamin pendidikan masyarakatnya untuk peningkatan kapasitas SDM salah satunya biaya pendidikan harus bisa dijangkau masyarakat serta dengan kualitas yang unggul. Kartu prakerja juga belum ada dampak yang signifikan, jangan sampai hanya menjadi program yang menguntungkan elit saja tanpa memikirkan dan memastikan targetnya tercapai dan berhasil,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa GMNI akan mengawal Isu pendidikan termasuk UKT harus terjangkau oleh masyarakat.
