Marhaenist.id, Jakarta – Di tengah kemunculan kritik sejumlah civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Pernyataan resmi istana ini ditanggapi oleh Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino.
Menurut Arjuna, tidak selayaknya istana menuduh sikap para guru besar dan civitas akademika bagian dari orkestrasi elektoral. Seyogyanya istana mesti refleksi diri karena apa yang disampaikan oleh para civitas akademika berangkat dari keresahan yang nyata maraknya penyimpangan dan tindakan-tindakan intimidasi yang bisa merusak demokrasi.
“Saya kira para civitas akademika ini kelasnya bukan seperti buzzer dan influencer, mereka bicara atas dasar nurani dan panggilan moralnya sebagai pendidik. Seharusnya dijadikan pelajaran untuk refleksi dan koreksi, bukan menuduh yang tidak-tidak,” ungkap Arjuna, Minggu (4/2/2024).
Arjuna menilai apa yang dilakukan oleh para civitas akademika merupakan bagian dari gerakan moral. Kita tidak perlu latah elektoral walaupun di masa pemilu. Tidak bisa semua peristiwa dimaknai dalam kerangka elektoral. Dan apa yang dilakukan para civitas akademika adalah bagian dari kontrol sosial ketika pemerintah dianggap sudah menyimpang.
“Jangan sedikit-sedikit dipandang dalam kerangka elektoral. Kalo kita lihat sikap civitas akademika adalah gerakan moral, bagian dari kontrol sosial. Sebagai upaya mengembalikan jalannya pemerintahan ke rel yang benar dan beradab”, tambah Arjuna
Arjuna menilai justru istana yang seringkali “cawe-cawe” dan mengorkestrasi kepentingan elektoral. Terlihat dari Presiden yang hanya kerap memamerkan tontonan berdua dengan Prabowo Subianto salah satu capres, bahkan sejumlah pejabat melakukan politisasi bansos hingga perlakuan tidak adil lainnya terhadap partai-partai yang tidak mendukung anak Presiden. Disini istana melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kampanye terselubung.
“Bukannya yang kerap memainkan orkestrasi elektoral itu Presiden dan sejumlah menteri ya? Mulai dari makan bakso hingga pembagian bansos yang menggila dan perlakuan diskriminatif terhadap partai yang tak mendukung anak Presiden. Jadi jangan asal ngomong,” ujar Arjuna.
Arjuna melihat saat ini negara mengalami kemerosotan wibawa, kehormatan dan pamornya akibat terlihat sangat jelas mengerahkan seluruh sumber daya untuk memenangkan salah satu paslon.
Prinsip netralitas dan etika berpolitik diterabas, ada potensi abuse of power. Dan ketika penyelenggara negara mengabaikan prinsip netralitas dan etika politik maka berpotensi menciptakan gejolak sosial, mengakibatkan semakin semrawut dan morat-maritnya keadaan rakyatnya.
“Negara sudah kehilangan wibawa, kehilangan pamor. Karena penyelenggara negara kini bersifat partisan. Tidak bisa menjadi pengayom bagi seluruh rakyatnya. Mereka sendiri yang mempertontonkan watak partisan kok guru besar dan civitas akademika yang dituduh partisan? Hehe,” tutup Arjuna.***
