Marhaenist.id, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, melontarkan kritik tajam kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait ketimpangan pengelolaan serta pemberian izin pemanfaatan hutan yang dinilai lebih menguntungkan korporasi dibanding negara dan masyarakat.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Sonny secara terbuka mempertanyakan logika kebijakan pemerintah yang membuat penerimaan negara dari sektor kehutanan justru sangat kecil, sementara dampak lingkungan yang ditanggung rakyat semakin besar.
“Negara untung kecil, rakyat menanggung kerusakan. Apa ini adil?” tegas Sonny di hadapan pejabat KLHK, Kamis (4/12/2025).
Ia menyoroti maraknya banjir, longsor, dan kerusakan ekologis yang terjadi akibat eksploitasi hutan berlebihan. Menurutnya, kerugian ekologis dan sosial yang ditanggung masyarakat jauh lebih besar dibanding penerimaan negara yang diperoleh dari izin-izin yang diberikan kepada perusahaan.
Sonny yang juga merupakan Alumni GMNI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin pengelolaan hutan, termasuk mencabut izin yang terbukti merugikan publik atau melanggar prinsip keberlanjutan.
“Sudah saatnya izin-izin hutan direview total. Kalau merugikan negara dan merusak lingkungan, ya harus dicabut. Pengelolaan hutan tidak boleh semata-mata berpihak pada korporasi, tetapi pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kini berada pada titik krusial: apakah akan membiarkan izin bermasalah tetap berjalan, atau mengambil langkah tegas demi keselamatan lingkungan dan masyarakat.
“Kini pemerintah dituntut merespons: tetap membiarkan izin bermasalah berjalan, atau mengambil langkah tegas demi keselamatan lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya.
Desakan Sonny tersebut memperkuat tuntutan publik agar pemerintah segera melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola hutan yang selama ini dianggap tidak transparan dan tidak berkeadilan.
Watak Kepemimpinan Sonny Sang Marhaenis
Karakter kepeminpinan Sonny terbentuk dari pengalamannya saat memimpin Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pada masa mudanya.
Organisasi yang dikenal sebagai wadah kader Sukarnois itu membentuk dan mengasah kemampuan analisis, kepemimpinan, serta keberaniannya berhadapan dengan persoalan struktural negara.
Pengalaman memimpin GMNI itulah memberikan Sonny fondasi pemikiran dan ideologi yang kuat yang membuatnya berbeda dari banyak legislator lainnya.
Nilai-nilai Marhaenisme, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial yang diajarkan di GMNI, menjadi dasar sikap politiknya.
Hal tersebut selalu tampak dalam konsistensinya membela petani, nelayan, masyarakat desa, hingga kritiknya terhadap dominasi modal dalam pengelolaan sumber daya alam.
Berkat itu, Sonny selalu membangun pernyataan-pernyataan politiknya dari data, kunjungan lapangan, dan dokumentasi hukum.
Ia juga memiliki keberanian menghadapi sektor bernilai besar dan keberanian menyoroti celah struktural menjadi nilai tambah baginya.
Ia juga masih konsistensi advokasi akar rumput, seperti; Pengawalan isu desa, nelayan, dan rehabilitasi lingkungan memperlihatkan orientasi kebijakan yang berkelanjutan.***
Penulis: Bung Wadhaar/Editor: Bung Wadhaar.
