Marhaenist.id – Di tengah tekanan krisis global yang terus menghimpit rakyat kecil dengan harga bahan pokok yang tak kunjung turun, dan beban hidup yang semakin mencekik, sorotan publik tiba‑tiba beralih pada sebaris motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai wajah baru kebijakan sosial kerakyatan malah menjadi sorotan karena pengadaan motor listrik yang menyeret pertanyaan besar: apakah anggaran ini benar‑benar untuk mempercepat pemenuhan gizi, atau justru menjadi simbol baru birokratisasi dan kelebihan aset yang berjalan di atas pundak kaum marhaen?
Kepala BGN, Dadan Hindayana, baru‑baru ini melakukan klarifikasi resmi: pengadaan motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak sebanyak 70 ribu unit seperti ramai beredar di media sosial. Angka resmi yang disebutkan adalah bahwa pemerintah menganggarkan 25 ribu unit motor listrik untuk MBG melalui anggaran 2025, dan hingga kini baru sekitar 21.801 unit yang terealisasi.
Jumlah ini sekaligus meluruskan narasi viral yang memperbesar skala dan menimbulkan kesan pemborosan ekstrem, namun tetap tak menghilangkan inti kritik: anggaran puluhan ribu unit motor listrik untuk program bantuan gizi tetap menjadi simbol soal arah politik anggaran negara.
Dalam perspektif Marhaenisme yang militan, anggaran negara bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan sekrup awal dari keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Bung Karno pernah menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak kepada “yang lemah secara ekonomi”, bukan bagi yang sudah kaya dan kuat.
Dalam konteks MBG, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal jumlah unit, tapi soal apakah pengadaan 21.801 motor listrik dengan anggaran 2025 sebelum bahkan sempat didistribusikan dan dicatat sebagai Barang Milik Negara, memberi kontribusi langsung dan proporsional terhadap penurunan angka stunting nasional yang masih tinggi di kisaran 21-22%.
Jika anggaran pengadaan motor ini lebih besar dibandingkan dengan peningkatan alokasi aktual untuk tambahan makanan atau suplementasi gizi bagi anak marhaen, maka Marhaenisme akan melihatnya sebagai distorsi politik anggaran.
Yang menambah keraguan adalah fakta bahwa pengadaan motor ini belum masuk tahap distribusi nyata. Menurut Kepala BGN, unit‑unit tersebut masih dalam proses pencatatan sebagai BMN dan distribusi akan berlangsung setelah proses administrasi selesai.
Dalam bahasa marhaen, ini berarti: aset sudah dibeli dan dianggarkan, namun manfaat nyata bagi rakyat terutama balita dan anak sekolah belum terlihat secara jelas. Ini sejalan dengan kritik yang sering muncul bahwa birokrasi Indonesia cenderung lebih fokus pada simbol dan infrastruktur operasional ketimbang pada hasil langsung bagi kaum marhaen.
Dalam konteks nasional, program MBG sendiri telah menggelontorkan realisasi anggaran hingga Rp44 triliun per 9 Maret 2026 untuk kegiatan BGN, yang diperuntukkan bagi penyaluran makanan bergizi dan operasional di berbagai daerah. Angka ini menunjukkan bahwa negara memang serius mengalokasikan anggaran besar untuk gizi, namun pilihan bentuk aset yang diadopsi seperti 21.801 unit motor listrik tetap menjadi titik kritis bagi gerakan mahasiswa.
Dalam semangat tradisi GMNI, kader yang menuntut efisiensi dan kejujuran anggaran sejak masa Orde Baru akan menyoal: apakah anggaran motor ini tidak bisa ditekan lebih hemat atau diganti dengan skema transportasi kolektif, seperti kerja sama dengan layanan logistik lokal atau penggunaan kendaraan yang lebih sederhana dan murah?
Kontrasnya terasa sangat jelas. Di satu sisi, rakyat marhaen masih harus memilih antara makan yang cukup dan membeli obat atau memenuhi kebutuhan sekolah anak. Di sisi lain, negara menggelontorkan puluhan ribu unit motor listrik dengan anggaran 2025, yang meski sudah diklarifikasi “hanya” 21.801 unit, tetap menimbulkan kekhawatiran bahwa biaya operasional dan perawatan motor ini akan menjadi beban tambahan di masa depan.
Dalam tradisi Marhaenisme, tugas mahasiswa bukan mencari kebenaran yang menyenangkan, melainkan mengungkap kebenaran yang tidak menyenangkan. Jika program MBG benar‑benar ingin menjadi program kerakyatan, spiritnya harus sederhana: manfaat harus sebesar mungkin bagi rakyat, sedangkan biaya operasional dan simbol‑simbol kelebihan harus dijaga seminimal mungkin. Bukan dengan mengejar jumlah motor yang terlihat, tapi dengan mengejar jumlah anak marhaen yang benar‑benar terlepas dari gizi buruk.
Karena itu, sikap kritis gerakan mahasiswa tidak bisa berhenti pada opini semata. Klarifikasi dari Kepala BGN adalah titik masuk, bukan akhir dari perdebatan. Momentum ini harus digunakan untuk menuntut audit transparan, perbandingan biaya motor dengan kontribusi riil terhadap penurunan stunting, dan rekomendasi bahwa pengadaan motor listrik tidak akan diperbesar pada anggaran 2026.
Bagi Bung Karno, anggaran negara adalah cermin kebijakan sosial‑ekonomi. Ketika kebijakan itu terlihat lebih banyak berpihak pada simbol dan aset operasional, sementara rakyat marhaen masih bertarung dengan harga pangan dan keterbatasan akses, maka kritik adalah bentuk cinta yang paling jujur terhadap republik ini.
Gerakan mahasiswa tidak boleh diam, bukan karena ingin menyerang, tetapi karena ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBN benar‑benar menjadi pelindung bagi kaum marhaen, bukan pemanis bagi birokrasi yang sudah terlalu nyaman.***
Penulis: Saepul Umar, Wakabid Kaderisasi DPK GMNI Unpam Serang.
