Satu pertanyaan besar bergema di kalangan aktivis dan pengamat gerakan: Apakah GMNI sedang dipecah dari dalam oleh negara?
GMNI dan Ketakutan Negara
GMNI bukan organisasi biasa. Ia membawa nama besar Bung Karno, ideologi Marhaenisme, dan sejarah panjang oposisi terhadap kekuasaan yang tak berpihak pada rakyat. Maka bukan hal mengejutkan jika ada kekuatan negara yang merasa tak nyaman dengan kebangkitan GMNI yang solid dan ideologis.
Sumber internal menyebut, sejak beberapa tahun terakhir, ada upaya sistematis untuk memecah GMNI dari dalam. Tak hanya melalui tokoh-tokoh bayangan, tapi juga lewat saluran formal kekuasaan. Dugaan paling mencolok mengarah ke Sekretariat Negara (Setneg) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Beberapa tokoh GMNI yang dekat dengan lingkar kekuasaan terlihat aktif ‘menggarap’ arah kongres. Ada campur tangan dalam penunjukan lokasi, pengaturan logistik, hingga penempatan peserta kongres ‘titipan’. Ini bukan lagi gerakan independen. Ini sudah masuk wilayah operasi politik negara,” ujar salah satu pengurus cabang yang enggan disebut namanya.
Jejak Setneg dan Proyek Netralisasi Nasionalis
Setneg selama ini punya peran besar dalam pengelolaan narasi politik nasional. Banyak aktivis dan mantan pengurus GMNI kini menempati posisi strategis di lembaga ini. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka dalam mengatur ritme organisasi terlihat jelas—terutama dalam penentuan arah dukungan politik menjelang pemilu.
Penting diingat: GMNI adalah salah satu dari sedikit organisasi mahasiswa yang tidak tunduk secara penuh pada partai manapun. Dalam kondisi seperti ini, netralisasi dilakukan bukan dengan merangkul, tapi dengan membelah. Dua kubu GMNI yang kini saling klaim keabsahan seolah menjadi desain untuk melemahkan posisi tawar gerakan nasionalis.
BIN: Operasi Senyap yang Terlalu Nyata
Lebih dalam lagi, sejumlah aktivis menduga adanya operasi senyap yang dijalankan oleh unsur-unsur BIN untuk “mengatur peta ideologis mahasiswa”. Pola-pola penggembosan ini sangat khas: dukungan dana tanpa asal jelas, momen-momen krusial yang tiba-tiba chaos, hingga kehadiran “pengamat” yang bukan dari unsur peserta.
“BIN tidak harus selalu muncul dalam bentuk agen gelap. Cukup menitipkan satu-dua kader di kepanitiaan, cukup menyuntik sedikit logistik ke satu faksi, sudah bisa mengubah arah kongres,” kata seorang mantan aktivis GMNI yang kini aktif di lembaga riset independen, Usai ditelfon lewat Via WA.
Bukan Sekadar Kongres Molor
Apa yang terjadi di Kongres Bandung bukan sekadar sidang yang molor atau palu yang dibawa kabur. Ini tentang satu bab penting dalam sejarah penghancuran kekuatan nasionalis oleh negara itu sendiri. Ketika GMNI dibelah, maka gerakan mahasiswa kehilangan salah satu benteng ideologis yang masih tersisa.
Dan negara tahu itu. Pecahnya GMNI bukan kerugian bagi penguasa—justru jadi keuntungan. Nasionalisme bisa diklaim sepihak oleh elite kekuasaan, sementara gerakan rakyat yang sejati disibukkan dengan konflik internal dan saling curiga.
Immanuel Cahyadi: Ketua Umum atau Agen Desukarnoisasi?
Nama Immanuel Cahyadi kini jadi simbol dari kehancuran moral GMNI. Sebagai Ketua Umum, alih-alih menjadi pemersatu ideologis, ia justru jadi tokoh sentral dalam perpecahan. Kaburnya ia dari sidang pertanggungjawaban, dugaan manipulasi akomodasi kongres, hingga hilangnya palu sidang bukan hanya soal teknis—ini adalah gejala dari upaya sistematis menenggelamkan GMNI ke dalam lumpur politisasi.
Banyak pihak mulai menyebutnya sebagai agen desukarnoisasi, yang bergerak senyap untuk menyingkirkan GMNI dari jalur historisnya. Dan ini sejalan dengan pola lama negara: menyusupkan kader loyal ke posisi strategis untuk mengubah arah organisasi dari dalam, bukan lewat represi kasar seperti Orde Baru, tapi lewat kooptasi lembut dan pengkondisian dana.
Saatnya Menjawab: Lawan atau Diam
Tulisan ini bukan untuk menuduh tanpa dasar, tapi untuk membuka ruang diskusi yang selama ini dibungkam. Jika Gerakan Mahasiswa Nasionalis seperti GMNI tak segera sadar dan bersatu, maka proyek pembelahan ini akan terus terjadi. Hari ini GMNI, besok mungkin HMI, PMII, atau organisasi mahasiswa lain yang dianggap terlalu kritis.
Lawan tidak selalu datang dengan senjata dan pentungan. Terkadang mereka menyamar dalam bentuk fasilitator, sponsor, atau bahkan kader senior. Dan jika kita tidak waspada, gerakan ini akan jadi sejarah—bukan pelaku sejarah.
Mari kita satukan tekad untuk persatuan yang akan diselenggarakan melalui Keputusan Konsolidasi Nasional, dari hasil Konsolidasi Nasional tersebut merujuk dalam lersatuan GMNI yang selama ini ber-dualisme lalu menjadi tigalisme di Kongres Bandung.***
Penulis: Rahu Mangali, Ketua DPC GMNI Bima.
