Marhaenist.id – Dalam lanskap global hari ini, konflik geopolitik tidak lagi sekadar persoalan batas wilayah atau rivalitas ideologi, tetapi telah menjelma menjadi pertarungan kompleks yang melibatkan kapital, teknologi, energi, dan dominasi narasi. Dari perang Rusia–Ukraina, ketegangan Laut China Selatan, hingga eskalasi konflik Israel–Palestina dan bayang-bayang konfrontasi Iran–Israel, semua menunjukkan satu pola yang berulang: perebutan hegemoni global yang seringkali menempatkan rakyat kecil sebagai korban paling awal dan paling lama.
Dalam perspektif Marhaenisme—sebuah ideologi yang digagas oleh Soekarno dan berakar pada pembelaan terhadap kaum tertindas—konflik geopolitik harus dibaca bukan sekadar sebagai benturan negara, tetapi sebagai manifestasi dari struktur ketimpangan global. Marhaen, sebagai simbol rakyat kecil yang hidup dari tenaga sendiri namun tetap terpinggirkan oleh sistem, menjadi lensa kritis untuk memahami siapa yang sesungguhnya diuntungkan dan siapa yang dikorbankan dalam konflik global.
Berbagai laporan media internasional seperti BBC, Al Jazeera, dan Reuters sepanjang 2025 menunjukkan bahwa perang Rusia–Ukraina tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan Eropa, tetapi juga memicu krisis pangan dan energi global. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, turut merasakan lonjakan harga gandum dan bahan bakar. Dalam kacamata Marhaen, fenomena ini menunjukkan bagaimana konflik antar kekuatan besar justru membebani rakyat kecil di negara yang bahkan tidak terlibat langsung dalam perang tersebut.
Begitu pula dengan konflik Israel–Palestina yang terus bereskalasi. Berdasarkan laporan Al Jazeera (2025), serangan yang terjadi di Gaza tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan kehidupan sipil: akses air bersih, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Perspektif Marhaen melihat tragedi ini sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan struktural global, di mana rakyat sipil—yang tidak memiliki kekuasaan politik maupun militer—menjadi korban dari kepentingan geopolitik yang lebih besar. Di sini, Marhaen bukan hanya petani kecil di Indonesia, tetapi juga warga Gaza yang kehilangan rumahnya, atau buruh di negara berkembang yang terdampak inflasi global.
Sementara itu, ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan China dan beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, memperlihatkan bagaimana sumber daya alam menjadi titik krusial dalam konflik geopolitik. Laporan Reuters (2025) mencatat peningkatan aktivitas militer dan patroli di wilayah tersebut, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi kawasan. Dalam perspektif Marhaen, konflik ini bukan hanya soal kedaulatan negara, tetapi juga soal siapa yang akan menguasai sumber daya dan siapa yang akan tersingkir. Nelayan kecil Indonesia, misalnya, seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat pembatasan akses dan meningkatnya ketegangan militer.
Lebih jauh, konflik Iran–Israel yang terus memanas juga memperlihatkan dimensi baru geopolitik: perang bayangan (proxy war) dan dominasi teknologi militer. Menurut laporan The Guardian dan Reuters (2025), eskalasi konflik ini melibatkan serangan siber, drone, dan aliansi regional yang kompleks. Namun, sekali lagi, dampaknya tidak berhenti di medan perang. Harga minyak dunia yang fluktuatif akibat ketegangan ini berdampak langsung pada ekonomi global, yang pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat kelas bawah melalui kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dalam kerangka Marhaenisme, semua konflik ini mengarah pada satu kesimpulan: sistem global saat ini masih didominasi oleh logika kapitalisme dan imperialisme modern. Negara-negara kuat tidak hanya berperang untuk mempertahankan kedaulatan, tetapi juga untuk mengamankan akses terhadap pasar, sumber daya, dan pengaruh politik. Sementara itu, negara-negara berkembang seringkali berada dalam posisi dilematis—menjadi objek pengaruh tanpa memiliki kekuatan untuk menentukan arah.
Indonesia, dengan politik luar negeri bebas aktif, sebenarnya memiliki posisi strategis untuk memainkan peran sebagai penyeimbang. Namun, dalam perspektif Marhaen, peran ini harus lebih dari sekadar diplomasi formal. Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan luar negerinya benar-benar berpihak pada rakyat kecil, baik di dalam negeri maupun dalam solidaritas global. Misalnya, dengan memperjuangkan keadilan dalam perdagangan internasional, memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, serta aktif dalam mendorong resolusi damai yang berkeadilan.
Lebih penting lagi, perspektif Marhaen mengingatkan bahwa solusi terhadap konflik geopolitik tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan elit dan negara. Harus ada kesadaran kolektif global bahwa perdamaian sejati hanya dapat dicapai jika keadilan sosial ditegakkan. Selama sistem global masih membiarkan ketimpangan yang ekstrem, konflik akan terus menjadi instrumen bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan dominasinya.
Pada akhirnya, membaca konflik geopolitik melalui perspektif Marhaen adalah upaya untuk mengembalikan fokus pada manusia—khususnya mereka yang paling rentan. Di tengah narasi besar tentang strategi militer dan kepentingan nasional, ada jutaan Marhaen di seluruh dunia yang hidupnya ditentukan oleh keputusan yang tidak pernah mereka buat. Mereka adalah pengingat bahwa di balik setiap konflik, ada cerita tentang ketidakadilan yang harus diselesaikan, bukan sekadar dikelola.
Dengan demikian, esai ini menegaskan bahwa konflik geopolitik bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana sistem global memperlakukan rakyat kecil. Perspektif Marhaen mengajak kita untuk tidak terjebak dalam narasi kekuasaan semata, tetapi untuk terus bertanya: apakah konflik ini membawa keadilan, atau justru memperpanjang penderitaan mereka yang sudah lama terpinggirkan?***
Penulis: Krisna Wahyu Yanuar, Anak Marhaen.
