Marhaenist.id – Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan tokoh kontroversial Bahar Bin Smith terhadap anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) kembali memantik perhatian publik. Lebih dari sekadar perkara kriminal biasa, kasus ini telah berkembang menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Publik kini tidak hanya menyoroti substansi kasusnya, tetapi juga bagaimana Polri meresponsnya, apakah secara profesional, transparan, dan adil, atau justru terjebak dalam persepsi tebang pilih dan tekanan politik.
Reformasi Polri merupakan agenda panjang yang dimulai sejak era Reformasi 1998. Pemisahan Polri dari TNI saat itu diharapkan menjadi momentum lahirnya institusi kepolisian yang profesional, mandiri, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Namun, lebih dari dua dekade kemudian, kepercayaan publik terhadap Polri masih menghadapi pasang surut. Berbagai kasus yang melibatkan tokoh publik, kelompok masyarakat, atau figur kontroversial sering kali menjadi tolok ukur apakah reformasi tersebut benar-benar berjalan atau sekadar jargon normatif. Kasus yang melibatkan Bahar Bin Smit memiliki sensitivitas yang tinggi karena bersinggungan dengan identitas, organisasi massa, dan figur yang memiliki basis pendukung tertentu.
Dalam situasi seperti ini, Polri dituntut untuk bertindak secara objektif dan bebas dari tekanan, baik tekanan politik, tekanan massa, maupun tekanan opini publik. Profesionalisme Polri diuji bukan ketika menangani kasus yang sederhana, tetapi ketika menghadapi kasus yang kompleks dan berpotensi memicu polarisasi.
Salah satu tantangan utama reformasi Polri adalah persoalan persepsi publik. Dalam banyak kasus sebelumnya, publik sering kali mempertanyakan konsistensi penegakan hukum. Ada kesan bahwa hukum dapat berjalan cepat dan tegas dalam kasus tertentu, tetapi lambat atau bahkan terkesan lunak dalam kasus lain. Persepsi ini, terlepas dari benar atau tidaknya secara faktual, menunjukkan adanya defisit kepercayaan yang harus segera diatasi.
Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi institusi penegak hukum. Tanpa kepercayaan, setiap tindakan kepolisian akan selalu dipandang dengan kecurigaan. Dalam konteks kasus Bahar Bin Smit, transparansi menjadi kunci. Polri perlu memastikan bahwa setiap proses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga kemungkinan penetapan tersangka, dilakukan secara terbuka sesuai prosedur hukum. Komunikasi publik yang jelas, berbasis fakta, dan tidak defensif akan membantu meredam spekulasi dan rumor yang dapat memperburuk situasi.
Selain transparansi, aspek akuntabilitas juga menjadi krusial. Reformasi Polri bukan hanya soal perubahan struktural, tetapi juga perubahan budaya. Budaya profesionalisme harus tercermin dalam setiap tindakan aparat. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminasi terhadap siapa pun. Prinsip equality before the law bahwa semua orang sama di hadapan hukum harus menjadi fondasi utama.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya independensi Polri. Sebagai institusi negara, Polri harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik dan kelompok tertentu. Independensi bukan berarti Polri bekerja tanpa pengawasan, tetapi bekerja berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan tekanan. Pengawasan eksternal, seperti dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), media, dan masyarakat sipil, justru merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak memperkeruh situasi dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau memprovokasi konflik. Polarisasi yang berlebihan hanya akan menyulitkan proses penegakan hukum dan berpotensi menciptakan instabilitas sosial. Kritik terhadap Polri adalah hal yang sah dan bahkan diperlukan, tetapi kritik tersebut harus berbasis fakta dan bertujuan memperbaiki, bukan sekadar menyerang.
Momentum ini seharusnya dimanfaatkan Polri untuk menunjukkan bahwa reformasi yang selama ini digaungkan bukan sekadar retorika. Polri memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka mampu bertindak profesional, adil, dan transparan, bahkan dalam kasus yang sensitif sekalipun. Penanganan yang baik terhadap kasus ini dapat menjadi titik balik untuk memperkuat kembali kepercayaan publik.
Lebih jauh lagi, reformasi Polri harus dilihat sebagai proses berkelanjutan, bukan tujuan akhir yang sudah tercapai. Tantangan zaman terus berkembang, dan Polri harus terus beradaptasi. Profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas harus menjadi nilai yang tertanam kuat dalam setiap anggota kepolisian. Reformasi bukan hanya soal kebijakan di tingkat atas, tetapi juga soal perilaku sehari-hari aparat di lapangan.
Pada akhirnya, kasus Bahar Bin Smit bukan hanya tentang individu atau organisasi tertentu, tetapi tentang kredibilitas institusi penegak hukum itu sendiri. Cara Polri menangani kasus ini akan menjadi cermin sejauh mana reformasi telah berjalan. Publik berharap Polri dapat menjawab tantangan ini dengan menunjukkan komitmen nyata terhadap keadilan dan supremasi hukum.
Jika Polri mampu membuktikan profesionalismenya, maka kasus ini justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi institusi. Namun, jika sebaliknya, maka kasus ini berpotensi memperdalam krisis kepercayaan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi reformasi kepolisian di Indonesia. Reformasi Polri pada akhirnya bukan diukur dari slogan, tetapi dari tindakan nyata terutama dalam menghadapi ujian seperti ini.***
Catatan Redaksi, Ditulis Oleh La Ode Mustawwadhaar.
