Marhaenist.id, Penajam Paser Utara – Komisariat GMNI Penajam Paser Utara (PPU) desak pembebasan terhadap enam aktivis ‘Indonesia Gelap’ yang ditangkap oleh Aparat Keamanan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Balikpapan pada (21/2/2025).
Saat ditangkap, meraka melakukan aksi unjuk rasa dengan takjub ‘Indonesia Gelap’ yang menuntut kebijakan efisiensi anggaran dan pembenahan terhadap permasalahan isu sektoral Balikpapan di DPRD Kota Balikpapan.
Dari penuturan Wakabid Kesarinahan GMNI PPU, Sarinah Dini yang diterima, keenam aktivis tersebut ditangkap saat menunggu kedatangan Ketua DPRD yang tidak kunjung datang untuk menerima tuntutan mereka. Para aktivis tersebut tetap bersabar dan berharap ada tanggapan positif dari wakil rakyat terhadap aspirasi mereka. Namun, bukannya mendapat respon, mereka justru harus berhadapan dengan tindakan represif dari aparat.
“Alih-alih merespons tuntutan dengan serius dan mendengarkan aspirasi kami, pihak aparat justru memilih jalan penangkapan yang menakut-nakuti. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih rentan terhadap ancaman penindasan dan pembungkaman suara kritis,” tutur Sarinah Dini, Jumat (21/2/2025).
Sarinah Dini juga menegaskan, jika suara kritis para aktivis itu tidak didengar dan dibungkam, siapa lagi yang akan mengawasi jalannya pemerintahan dan jika tak ada yang mengawasinya maka secara otomatis pemerintah bisa sewenang-wenang terhadap rakyatnya?
“Kalau kritik dibungkam suara tak didengar maka siapa lagi yang akan mengawal jalanya pemerintahan, kalau tidak ada yang mengawasi maka ini akan berpotensi memicu sikap kesewenang-wenangan dari pemerintah terhadap rakyatnya,” sambungnya.
GMNI PPU juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendesak pembebasan enam aktivis tersebut tanpa syarat karena Para aktivis tersebut dianggap sebagai pejuang demokrasi yang berani menentang ketidakjelasan kebijakan dan menuntut keadilan.
“Demokrasi yang sehat harus mampu menanggapi kritik dengan bijaksana, bukan dengan represi. Masyarakat berhak untuk menuntut perbaikan pada kebijakan yang dikeluarkan sama penguasa. Jangan biarkan kegelapan menyelimuti demokrasi kita. Kami menuntun Polresta Balikpapan untuk segera membebaskan kawan kami,” lanjutnya.
GMNI PPU mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama dalam mendukung perjuangan kebebasan berbicara dan menuntut komitmen bersama melakukan pembenahan secara nasional maupun yang didaerah.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung perjuangan para aktivis dalam melakukan perjuangan untuk melakukan pembenahan baik secara nasional dan skala daerah,” tandasnya.
Diketahui, para aktifis menyuarakan keprihatinan terhadap ketidakjelasan kebijakan pusat yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan permasalahan yang ada di kota balikpapan, namun justru dibalas dengan penangkapan yang memunculkan pertanyaan besar: Apakah inilah wajah demokrasi yang kita cita-citakan?***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
