Marhaenist.id, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta berencana merekrut anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sebanyak 1100 orang, sementara pelamar program PPSU mencapai 7000 orang.
Perekrutan ini rentan praktek “nepotisme” atau sering dengan disebut “orang dalam” atau “ordal”. Pelaku yang berperan sebagai “orang dalam” berdasar info – info media sosial adalah oknum – oknum di tingkat Kelurahan atau yang lebih tinggi tingkatan.
Modus “orang dalam” biasanya dengan minta jatah kuota PPSU di tingkat kelurahan. Tidak heran bila beredar info lowongan PPSU tidak transparan, contohnya kuota per kelurahan 6, 4 personil PPSU titipan, tersisa hanya 2 lowongan terbuka.
Pemprov DKI Jakarta di beberapa media pernah menyatakan bahwa perekrutan anggota PPSU di jamin transparan atau tidak ada campur tangan orang dalam.
Menyikapi fakta dan informasi negatif tentang perekrutan PPSU, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jakarta Petisi Brawijaya dalam keterangan persnya, menghimbau Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan sebagai berikut:
1. Mengawasi lebih ketat proses rekrutmen PPSU di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
2. Memberikan sanksi tegas terhadap oknum aparatur yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dalam perekrutan PPSU.
3. Membatalkan rekruitmen anggota PPSU yang terindikasi titipan orang dalam.
“Harapan kami, DPD Jakarta Petisi Brawijaya agar proses transparansi rekruitmen PPSU ini lebih transparan sehingga kredibilitas Pemprov DKI Jakarta dimata warga Jakarta sebagai pembayar pajak yang menyumbang APBD Jakarta lebih positif,” ungkap Sigit Budi Cahyono, Ketua DPD Jakarta Petisi Brawijaya Nasional, Selasa (22/7/2025).
DPD Jakarta Petisi Brawijaya memandang bahwa apa yang mereka lakukan sebagai langkah agar tidak melukai kepemimpinan Pram – Doel dimata warga Jakarta yang benar-benar memegang amanah.
“Langkah – langkah ini kami pandang perlu untuk meyakinkan warga Jakarta bahwa kepemimpinan Pram – Doel memang benar memegang amanah,” tandas Sigit Budi Cahyono.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
