Marhaenist.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dibawah kepemimpinan Risyad-Patra menilai Indonesia memiliki peluang strategis untuk berperan sebagai mediator internasional setelah berakhirnya perjanjian pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia, New START, pada 5 Januari 2026.
DPP GMNI berpandangan bahwa berakhirnya perjanjian tersebut membuka potensi meningkatnya ketegangan global, mengingat New START sebelumnya berfungsi membatasi jumlah senjata nuklir strategis, termasuk hulu ledak pada rudal balistik antarbenua.
Tanpa adanya pembatasan tersebut, situasi keamanan internasional dinilai menjadi semakin rawan dan berbahaya, terlebih Amerika Serikat dan Rusia menguasai sekitar 90 persen hulu ledak nuklir dunia.
Perhatian internasional terhadap berakhirnya perjanjian ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk Tahta Suci Vatikan yang sebelumnya mendorong perpanjangan kesepakatan tersebut.
Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai dimulainya kembali komunikasi bilateral antara kedua negara.
Pemerintah Rusia secara resmi menyatakan tidak lagi terikat oleh kewajiban pembatasan jumlah hulu ledak nuklir sebagaimana diatur dalam New START.
Di sisi lain, Amerika Serikat disebut menginginkan keterlibatan China dalam perjanjian baru, namun Pemerintah China menegaskan tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi pelucutan senjata nuklir pada tahap ini, dengan alasan kapasitas nuklirnya masih berada pada skala yang berbeda dibandingkan Amerika Serikat dan Rusia.
Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas Silalahi, menyatakan bahwa kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus rawan, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia.
“Suka tidak suka, amanat konstitusi kita adalah ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Pemerintah diharapkan dapat memainkan peran politik luar negeri bebas-aktif untuk meredam eskalasi global, termasuk dinamika antara Moskow dan Washington yang semakin kompleks,” ujar Andreas, Sabtu (7/2/2026).
Menurut DPP GMNI, hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat dan Rusia yang masih tergolong positif dapat menjadi modal diplomatik penting.
Indonesia dinilai memiliki ruang untuk berperan sebagai mediator guna mendorong stabilitas global dan mencegah eskalasi konflik nuklir.
“Hubungan luar negeri Indonesia dengan Amerika Serikat dan Rusia masih tergolong baik. Pemerintah dapat memanfaatkan posisi ini untuk menjadi penghubung agar kedua negara tidak semakin meningkatkan penggunaan senjata pemusnah massal,” lanjut Andreas.
DPP GMNI juga menyoroti penguatan hubungan Indonesia dan Rusia, khususnya pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kremlin pada 10 Desember 2025.
Presiden Rusia Vladimir Putin saat itu menyatakan kesiapan memperkuat kerja sama, termasuk dalam bidang energi nuklir dan pertahanan, serta menyebut Indonesia sebagai mitra strategis.
Menurut DPP GMNI, kondisi tersebut merupakan preseden diplomatik yang penting dan membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas global.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk berperan dalam menjaga stabilitas perdamaian global. Presiden diharapkan dapat menjadi penghubung, mengingat Indonesia merupakan mitra strategis kedua negara tersebut, serta memiliki potensi sumber daya alam yang menjadi perhatian negara-negara besar,” tegas Andreas.
Selain mendorong peran diplomatik, DPP GMNI juga menilai pengembangan energi nuklir nasional perlu menjadi bagian dari proyeksi strategis jangka panjang.
Kementerian ESDM disebut telah mengidentifikasi sedikitnya 29 wilayah potensial pengembangan energi nuklir di Indonesia.
DPP GMNI menilai bahwa penguatan kemandirian energi, termasuk melalui pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, merupakan langkah penting dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
“Kemandirian energi, khususnya nuklir, harus menjadi salah satu prioritas jangka panjang pemerintah. Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam isu nuklir global di masa depan,” ujar Andreas.
Lebih lanjut, DPP GMNI menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya bersikap pasif terhadap dinamika nuklir global. Dengan posisi geografis yang strategis dan potensi sumber daya nasional yang besar, Indonesia dinilai perlu mengoptimalkan seluruh instrumen diplomasi dan strategi nasional guna menjaga pertahanan, keamanan, serta perdamaian dunia.
DPP GMNI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah menjalankan politik luar negeri bebas-aktif secara konsisten, sekaligus memperkuat kemandirian nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Cahyono.
