Marharnist.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah terkait kondisi fiskal Indonesia yang dinilai semakin rentan di tengah eskalasi konflik global tahun 2026.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE yang akrab disapa Dendy SE, menilai kebijakan fiskal pemerintah saat ini berpotensi membawa Indonesia pada kondisi krisis ekonomi jika tidak segera dikoreksi.
Menurut Dendy, berbagai indikator ekonomi menunjukkan adanya tekanan serius terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ia merujuk pada data riset ekonomi yang menyebutkan bahwa dengan asumsi harga minyak dunia mencapai USD105 per barel dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.000 per dolar AS, defisit APBN diprediksi dapat menembus angka 3,55 persen.
“Jika angka tersebut benar terjadi, maka ini berpotensi melampaui batas defisit yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni maksimal 3 persen dari PDB,” ujar Dendy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/3/2026).
DPD GMNI DKI Jakarta juga menyoroti dampak konflik geopolitik global terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu risiko yang disampaikan adalah potensi gangguan terhadap jalur energi dunia, khususnya di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi migas Asia.
Menurut GMNI, gangguan pada jalur tersebut berpotensi memicu lonjakan harga energi global yang dapat berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas ekonomi domestik.
Di sisi lain, GMNI menilai pemerintah justru sedang mendorong program-program besar yang membutuhkan anggaran sangat besar, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Total kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp418 triliun. Dalam kondisi tekanan fiskal seperti sekarang, kebijakan ini harus dikaji secara serius agar tidak mempersempit ruang fiskal negara,” kata Dendy.
Selain aspek fiskal, GMNI juga mengkritisi wacana keterlibatan militer dalam berbagai program sipil serta rencana penguatan komponen cadangan (Komcad) yang menyasar aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Dendy, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola birokrasi sipil dan sistem demokrasi.
“Negara harus tetap menjaga prinsip supremasi sipil serta memastikan bahwa birokrasi bekerja secara profesional dan independen,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, DPD GMNI DKI Jakarta juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain meminta evaluasi terhadap program-program yang dinilai membebani anggaran negara, peninjauan kembali kebijakan ekonomi internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional, serta penguatan kebijakan fiskal yang berpihak pada stabilitas ekonomi rakyat.
GMNI menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol demokratis terhadap kebijakan publik.
“Kami menyampaikan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral gerakan mahasiswa untuk memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Dendy.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
