Marhaenist.id, Makassar – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan (Sulsel), menyoroti soal kericuhan di sekitaran lokasi debat terbuka perdana Pilkada Bantaeng 2024 yang digelar di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Jl. Chairil Anwar, Ujung Pandang, Makassar, Sulsel, Sabtu (26/10/2024) malam.
Melalui Ketuanya, Jabal Rakhmad, DPC GMNI) Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa insiden tersebut telah merusak citra Kabup Bantaeng di mata publik meskipun pemilihan lokasi oleh KPU yang dianggap demi alasan keamanan namun disayangkan karena prosesnya dinilai tidak sesuai harapan.
“Cukup histeris dan sangat disayangkan yah polemik yang terjadi ricuh di kampung orang di lokasi debat semalam. Harapan kita dengan KPU Bantaeng menempatkan lokasi debat di Kota Makassar itu dapat menekan potensi kerusuhan. Namun dalam prosesnya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan itu mencoreng wajah masyarakat Bantaeng sebagai daerah yang majemuk,” kata Jabal, Minggu (27/10/2024).
Jabal menyebut insiden itu menjadi bahan evaluasi bagi aparat kepolisian agar tak menjadi bumerang saat debat selanjutnya. Ia menyesalkan, momen debat yang seharusnya mempersatukan visi misi daerah justru tercoreng lantaran insiden tersebut.
“Peristiwa ricuh semalam juga menjadi PR bagi pihak aparat keamanan agar lebih siap siaga dan lihai lagi melihat potensi itu terjadi supaya bisa dicegah sebelum terjadinya kerusuhan,” sambungnya.
Lanjut, Jabal tak mempersoalkan lokasi debat yang digelar di luar daerah. Namun, ia meminta kepolisian menyiapkan personel dua kali lipat jika debat selanjutnya digelar di Bantaeng demi menjaga situasi tetap kondusif.
“Soal lokasi debatnya, mau ditempatkan di Makassar atau pun di Bantaeng itu tidak jadi soal, tetapi apabila mau ditempatkan di Bantaeng maka itu harus di back up oleh aparat keamanan yang dua kali lipat dari sebelumnya di Makassar,” lanjutnya.
Dirinya juga melayangkan permintaan persamaan perspektif kepada KPU Bantaeng terkait pengosongan area luar arena debat dari pendukung paslon untuk mencegah potensi konflik. Menurutnya, area tersebut menjadi titik krusial yang rawan benturan antar pendukung.
“Dan dengan catatan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh KPU Bantaeng semisal 75 orang setiap paslon maka itu yang harus datang dan masuk ruangan. Yang diluar ruangan itu tidak ada selain aparat keamanan, itupun kalau ada pendukung paslon yang mau datang harus diusir karena disitu titik krusial terjadinya benturan antar pendukung,” tandas Ketua DPC GMNI Bantaeng itu.
Diberitakan sebelumnya, Komisioner KPU Bantaeng, Aspar Ramli mengklaim debat pertama itu berlangsung kondusif. Meskipun ia tak mengesampingkan keributan kecil yang sempat terjadi di luar ruangan debat.
“Alhamdulillah, pelaksanaan debat ini berlangsung kondusif tanpa persoalan. Soal kericuhan, kami tidak melihat itu, tapi kami akan berkoordinasi kepada pihak keamanan. Tapi kata salah satu anggota kepolisian itu sudah selesai. Tentu dalam momen Pilkada begini ada gesekan-gesekan, tapi masyarakat mohon untuk tetap tenang,” kata Aspar.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
