Marhaenist.id, Kendari – Dewan pimpinan cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari menegaskan bahwa nilai-nilai pancasila harus mampu di implementasikan oleh pemangku kebijakan di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal ini ditegaskan oleh Aji Darmawan, Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda Aksi DPC GMNI Kendari karena menganggap Pemerintah di Sultra tak mampu mengimplemtasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan pemerintahan serta dalam menghadapi setiap masyarakat yang membawa aspirasi.
“Harapan kami para pemangku kebijakan termasuk pada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Sultra harus menginstruksikan kepada seluruh jejerannya yang tersebar dibeberapa kabupaten/kota untuk lebih bersikap humanis dalam menyerap serta menerima aspirasi rakyat, agar prinsip keadilan serta kenyamanan warga negara terkhusus Sultra bisa rasakan,” ujar Aji sapaan akrabnya, Sabtu (1/6/2024).
GMNI Kota Kendari selalu meneropong kejadian dimasa lalu bagaimana tindakan Kepolisian dan tindakan Pemerintah Provinsi Sultra serta akan melakukan pengawalan dan tetap menjadi garda terdepan, sebagai upaya penyelamatan warga negara terhadap kesewenang-wenangan dan agar nilai-nilai Pancasila bisa diwujudkan di Provinsi Sultra.
“GMNI di Kota Kendari memiliki harapan besar kepada Kepolisian dan Pemerintah Provinsi Sultra agar didalam menjalankan tugas lebih mengedepankan aspirasi rakyat, dan mampu bersikap adil sebagai yang tertuang dalam poin sila ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab serta ke 5 yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambung Aji.
Selain itu, dalam moment Hari Lahir Pancasila, Aji Darmawan mengatakan bahwa setiap tanggal 1 Juni adalah momentum yang diharapkan dapat menjadi filter serta menanamkan fondasi bangsa yang kokoh dengan Pancasila agar Indonesia tidak mengalami disonentasi dimasa depan.
“Tentunya nilai-nilai yang ada didalam Pancasila harus dapat diwujudkan dan ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan untuk dapat mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam pemerintahan diperlukan juga pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme agar Indonesia tidak mengalami disonentasi dimasa yang akan datang,” lanjut Aji.
Disisi lain, Aji mengungkapkan bahwa setiap rentetan sejarah Indonesia selalunya nilai-nilai didalam pancasila tidak dijalanankan oleh para pemangku kebijakan apalagi legislatif yang tidak lagi bersikap sebagai lembaga penerima aspirasi rakyat.
Sedangkan didalam Trias Politika kekuasan itu dibagi menjadi tiga yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dan Legislatiflah yang mempunyai tugas untuk menyerap dan menerima asprasi rakyat.
“Dari tiga ini memiliki tugas yang berbeda namun mempunyai fokus yang sama yaitu mengaktualisasikan lima sila didalam Pacansila,” tandas Aji.***
Penulis: Bung Wadhar/ Editor: Bung Wadhar.
