Marhaenist.id, Penajam Paser Utara – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Penajam Paser Utara (PPU) menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Air Bersih Gratis di PPU yang memiliki potensi besar untuk terjadinya praktik korupsi yang dapat menyebabkan kerugian daerah.
Sekertaris Umum GMNI PPU, Ega mengatakan bahwa Program Air Bersih Gratis di PPU merupakan angin baru untuk masyarakat yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan kebutuhan bakunya.
“Program ini merupakan salah satu trobosan baru yang dicanangkan pemerintah untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat, bagus sekali untuk disambut oleh masyarakat,” Ega.
Dalam pelaksanaan program air bersih ini memiliki potensi-potensi konflik tehadap pembengkakan anggaran, realiasi program yang tidak tepat sasaran dan penjelasan terhadap warga-warga yang belum teraliri PDAM, sehingga GMNI PPU khawatir dengan edukasi yang tidak matang dari Pemerintah dapat menyebabkan terjadi pembengkakan pengunaan kubik air di masyarakat.
“Adapun dengan antisipasinya menggunakan sistem Subsidi Kubik dalam menjalankan program yang dapat dilakukan oleh Pemkab, sebenarnya makin menambahkan kebingungan atas asas manfaat dalam realisasi Program Air Bersih Gratis sehingga kami mengajak masyarakat untuk lebih peka dalam melihat program ini, agar dapat dirasakan manfaatnya,” sambung Ega
Ega menyebut bahwa dalam menjalankan program, Pemerintah PPU perlu untuk memperketat dan memperhatikan pengawasannya pada Program Air Bersih Gratis, karena berpotensi besar untuk terjadinya praktik-praktik korupsi, maka sangat memungkinkan terjadinya kebocoran anggaran atau penyalahgunaan anggaran dalam program tersebut.
Oleh karena itu, pengawasan dalam pelaksanaan program harus lebih diperhatikan oleh pihak-pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) untuk meminimalisir potensi terjadinya praktik-praktik korupsi.
“Progaram ini sangat berpotensi terjadinya praktik-pratrik Koropsi. Dari itu, kami mendesak KPK dan Kejaksaan, serta BPKP untuk melakukan pengawasan ketat pada jalannya program ini di Penajam Paser Utara,” tambah Ega.
GMNI PPU melihat bahwa skema program air bersih gratis masih perlu pengakajian secara lebih mendalam sehingga mereka berharap program ini tidak menjadi program asal-asalan seperti Makan Bergizi Gratis yang pada akhirnya membebankan anggaran Nasional.
“Hari ini kita bisa lihat imbas program gratisan yang tidak memiliki kajian komperhensif, sehingga menimbulkan beban anggaran untuk negara. Semoga ini tidak terjadi untuk Penajam Paser Utara,” lanjut Ega
Ega menuturkan perlu adanya pengujian ulang dalam realisasi program tersebut sehingga pentingnya pengawasan, transparansi, dan penerapan hukum yang sesuai, dalam setiap tahap pengembangan program di PUU agat dapat memeberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Saya sangat berharap instansi-instansi yang berkaitan dapat melakukan pengkajian mendalam kembali. Semoga kedepannya pemerintah bisa lebih transparan dalam pelaksanaan program,” tutup Ega.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
