Marhaenist id, Ampana – Di bawah langit Tojo Una-Una, suara perlawanan menggema bukan sekadar memecah kesunyian, melainkan menggugat nurani negara yang dinilai semakin abai terhadap nasib generasi muda.
Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) menggelar aksi Mimbar Bebas di Taman JH Ampana Kota, Ampana, sebagai bentuk duka mendalam sekaligus protes atas tragedi bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (16/2/2026).
Aliansi ini merupakan gabungan dari berbagai elemen organisasi mahasiswa dan pemuda, antara lain Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tojo Una-Una, Liga Mahasiswa Nasional Indonesia (LMND) Tojo Una-Una, dan HMM.
AMPERA menilai tragedi tersebut bukan sekadar insiden individual, melainkan potret kegagalan sistemik dalam tata kelola pendidikan nasional, khususnya dalam aspek perlindungan psikologis dan kesejahteraan peserta didik.
Ketua DPC GMNI Tojo Una-Una, Ricky M. Nibi, dalam orasinya menegaskan bahwa tragedi tersebut merupakan refleksi dari rapuhnya sistem pendidikan nasional.
“Pendidikan seharusnya menjadi rahim tempat harapan dilahirkan, bukan ruang sempit yang memaksa seorang anak memilih maut sebagai jalan keluar. Ketika pendidikan diposisikan sebagai variabel pinggiran dan bukan prioritas utama, maka kita sedang menyaksikan keruntuhan fondasi peradaban. Kematian anak di NTT adalah duka nasional yang lahir dari kelalaian kebijakan negara,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Gita Floressita, menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap kesehatan mental anak, khususnya di lingkungan pendidikan dasar.
> “Kami mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk tidak menganggap remeh isu kesehatan mental di sekolah. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pemungut kewajiban warga, tetapi sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan rakyatnya,” ujarnya.
Tuntutan dan Agenda Perjuangan AMPERA
Dalam aksi tersebut, AMPERA juga menyampaikan sejumlah tuntutan strategis kepada pemerintah daerah sebagai bentuk evaluasi dan dorongan perbaikan kebijakan, meliputi:
Sektor Pendidikan
1. Implementasi program Makan Bergizi Gratis secara transparan, tepat sasaran, dan memberdayakan pangan lokal Tojo Una-Una.
2. Penyaluran beasiswa daerah secara objektif, bebas nepotisme, dan menjamin keberlanjutan studi mahasiswa kurang mampu.
3. Pendidikan dasar gratis dan merata melalui penguatan konsep Sekolah Rakyat.
4. Pendirian perguruan tinggi berkualitas di Ampana untuk meningkatkan akses pendidikan dan memperkuat ekonomi lokal.
Sektor Ekonomi
1. Investasi yang menyerap tenaga kerja lokal secara dominan.
2. Pembangunan infrastruktur jalan produksi guna memperlancar distribusi hasil pertanian.
3. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan perlindungan daya beli masyarakat.
4. Akses mudah terhadap BBM subsidi bagi nelayan kecil tanpa praktik pungutan liar.
Sektor Sosial dan Pelayanan Publik
1. Reformasi birokrasi yang bersih dari intervensi politik.
2. Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan transparan.
3. Peningkatan kualitas layanan listrik oleh PLN dan air bersih oleh PDAM Tojo Una-Una.
4. Pengembangan sistem pengelolaan limbah modern guna melindungi ekosistem laut.
Sektor Budaya dan Pariwisata
1. Penguatan dan pelestarian budaya lokal sebagai fondasi pembangunan daerah.
2. Pengelolaan pariwisata Kepulauan Togean berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.
3. Pendokumentasian arsip sejarah daerah sebagai sumber literasi generasi mendatang.
Dugaan Korupsi dan Evaluasi Investasi
AMPERA juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi dana desa di Desa Dolong B dan Desa Katupa. Selain itu, mereka meminta evaluasi terhadap aktivitas investasi oleh PT Indo Tambang Pasir Utama yang ditolak masyarakat Balanggala karena dinilai terlalu dekat dengan permukiman serta diduga belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Seruan Moral dan Evaluasi Kebijakan
AMPERA menegaskan bahwa tragedi bunuh diri siswa di NTT harus menjadi momentum refleksi nasional, khususnya dalam memperbaiki sistem pendidikan, kesehatan mental, dan tanggung jawab negara terhadap masa depan anak bangsa.
Aliansi ini berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah Tojo Una-Una, guna menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat serta menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
